Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

STRUKUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

Strukur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkayang

STRUKTUR ORGANISASIbek

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA KAMAR PIDANA MENJADI NARASUMBER KEGIATAN WEBINAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG
    Rabu, 08 Juli 2020 03:50 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dr. Suhadi, SH.,MH menjadi narasumber kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung berjudul Persidangan Online Sebagai Inovasi Beracara Pidana Dimasa Pandemic Covid -19 pada hari Rabu, 8/7/2020, bertempat di Command Center Mahkamah Agung. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 60. ( Humas )
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG PIMPIN RAPAT TAHAPAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL
    Selasa, 07 Juli 2020 10:49 WIB.
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum didampingi Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi GorontaloNugroho Setiadji, SH dan Kepala biro KepegawaianSupatmi, SH., MM memimpin rapat persiapan tahapan seleksi kompetensi bidang jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama mahkamah agung tahun 2020 secara virtual dengan Sesmen PANRB, Badan Kepegawaian Negara dan Akademisi Prof Yudha pada hari Selasa, 7/7/2020, bertempat di comment center Mahkamah Agung. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA MELANTIK 4 KETUA PENGADILAN TINGGI
    Senin, 06 Juli 2020 09:59 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, melantik dan mengambil sumpah empat Ketua Pengadilan Tinggi pada Senin Sore pukul 16.00 WIB, 6 Juli 2020 di Gedung Mahkamah Agung lantai 13, Jakarta. Adapun empat pejabat yang dilantik yaitu, pertama Nugroho Setiadji, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Jabatan Lama Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, kedua Asnahwati, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Jabatan Lama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, ketiga Dr. H. Lexsi Mamonto, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Jabatan Lama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, keempat Respatun Wisnu Wardoyo, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten Jabatan Lama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/VI/2020 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum. Tanggal 10 Juni 2020. Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, empat Ketua Pengadilan Tinggi tersebut bersumpah akan sungguh-sungguh untuk menjadi Ketua Pengadilan Tinggi langsung atau tidak langsung tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Mereka juga berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini serta tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian. Dalam kesempatan yang sama, mereka juga berjanji senantiasa akan menjalankan jabatan dengan jujur, saksama, dan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban. Mereka juga bersumpah akan berlaku sebaik-baiknya,dan seadil-adilnya seperti layaknya, bagi seorang Ketua Pengadilan Tinggi yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung tersebut, tetap menerapkan protocol kesehatan secara penuh dengan menjaga jarak, memakai masker dan sarung tangan. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (ds/RS/photo:pn).
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA KICK-OFF MEETING PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN APLIKASI PENGHASIL INFORMASI HUKUM KASUS KORUPSI VIA VIRTUAL
    Jumat, 03 Juli 2020 04:15 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH membuka acara Kick Off meeting penelitian dalam rangka pengembangan aplikasi penghasil informasi hukum kasus korupsi via virtual, pada hari Jumat, 3/7/2020,bertempat di cooment center Mahkamah Agung. Aplikasi Penghasil Informasi Hukum (Legal Information Generator Application " LIGA) untuk kasus korupsi kerjasama antara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sambutannya, ketua Mahakamh Agung menyatakan bahwa Pengembangan Aplikasi Penghasil Informasi Hukum ini tentu sangat penting bagi kebutuhan Lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, karena searah dengan Visi dan Misi MA utuk mewujudkan Peradiln Moderen berbasis Teknologi dan Informasi (IT), Terlebih lagi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka memperkuat sistem Kamar di Mahkamah Agung sebagai upaya membangun kesatuan hukum terhadap kasus-kasus yang masuk di Pengadilan terutama kasus yang diselesaikan pada tingkat kasasi. Tujuan Pengembangan Aplikasi Penghasil Informasi Hukum (LIGA) untuk kasus korupsi ini adalah digunakan secara internal sebagai alat bantu untuk para Hakim Agung untuk menemukan informasi yang relevan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani yang nantinya memuat 4 fitur utama, yakni (1) Katalog Peraturan: Berisi tentang segala peraturan yang terkait dengan korupsi termasuk dengan Memorie van Toelichting (MvT) pembahasan peraturan tersebut; (2) Katalog Ringkasan Putusan: Berisi tentang pertimbangan putusan terkait dengan persoalan yang relevan yang terkait dengan penerapan norma dalam UU atau peraturan terkait; dan (3) Katalog Pendapat Ahli yang Dimuat dalam Media: Berisi tentang pendapat ahli yang dimuat atau dipublikasi dalam Kolom Media Massa yang terakreditasi di Dewan Pers; dan (4) Katalog Pendapat Ahli yang Dikutip dalam Pertimbangan Putusan: Berisi pendapat ahli yang menjadi rujukan dalam pertimbangan putusan Pengadilan terkait dengan penafsiran atau penerapan norma, tutur Syariffudin. Acara kick off meeting via virtual dijuga dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Sekretaris Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, dan para pejabat eselon II. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KUNJUNGAN KETUA DAN ANGGOTA DKPP
    Kamis, 02 Juli 2020 09:54 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH didampingi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar serta Sekretaris Mahkamah Agung menerima kunjungan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si beserta para anggota DKPP, dalam rangka silahturahmi, pada hari Kamis, 2/7/2020, bertempat diruang rapat Ketua Mahkamah Agung (humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEJABAT ESELON IV DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Rabu, 01 Juli 2020 17:00 WIB.
    Pada Kamis, 2 Juli 2020, telah dilakukan Pelantikan dan pengambilan Sumpah jabatan Pejabat Eselon IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, oleh Dirjen Badilum, Dr. Prim haryadi, SH, MH. Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah: Sutiama, SH (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit Pranata Dan Tata Laksana Pindana) Bambang Sapto Utomo, SH (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Revina Yulianti, S.Psi, MH (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) Harlinna Surbakti, SIP., MM. ( Kepala Seksi Bimbingan I Pada Sub Dit Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Lukman Hakim, SE (Kepala Sub Bagian Anggaran Dan Perbendaharaan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan) Ade Soniawati, SH.,M.H (Kepala Seksi  Tata Naskah Pada Subdit Mutasi Panitera Dan Jurusita Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) Reni Kartini, SH (Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum Pada Subdit Statistik Dan Dokumentasi Pada Dit Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Heri Subagiyo, SE., MH. (Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Dit Kasasi Pidana Khusus Pada Dit Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana) Anna Rosminandari, SH, MH (Kepala Seksi Penelaahan Peninjauan Kembali Pada Sub Dit. Peninjauan Kembali Perdata Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata) Polma Nickson Juliater Fransisco SH.,MH (Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Umum Pada Sub Dit. Kasasi Perdata Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata) Wahyu Hidayanti, SH.,MH (Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Pada Dit Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata) Hery Suganda Silalahi, S.Kom. (Kepala Seksi Peninjauan Kembali Dit Peninjauan Kembali Dan Grasi Pada Sub Dit Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana) Ade Supriatna, SH.,MH (Kepala Seksi Evaluasi Dan Pelaporan Pada Sub Dit. Data Dan Evaluasi Tenaga Teknis Peradilan Umum)
    Selengkapnya
  • TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PRAPERADILAN
    Senin, 29 Juni 2020 17:00 WIB.
    Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan Oleh : Mas Hushendar, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur A. PENDAHULUAN Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek hukum yang diakibatkan oleh perbuatan orang atau suatu badan/lembaga melalui pengadilan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Pintu masuk tuntutan kerugian pada umumnya mendasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) atau Wanprestasi (wanprestatie) dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.                           Pembahasan dalam tulisan ini bukan mengupas tuntutan kerugian melalui proses gugatan, melainkan memfokuskan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh seseorang akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan  khususnya akibat putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.   Penulis pertama ditempatkan sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Soe tahun 1987 s.d 1991 pernah mengabulkan permohonan tuntutan ganti kerugian karena tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta sahnya penghentian penyidikan, kompensasi penggantian berupa sejumlah uang setelah diproses usulannya dibayarkan oleh pemerintah. Padahal saat itu sepertinya tabu pihak kepolisian kalah dalam perkara praperadilan. Dewasa ini pun tergolong relatif kecil jumlah permohonan tuntutan ganti rugi dalam perkara praperadilan yang dikabulkan pengadilan. Tulisan ini paling tidak membantu untuk mengetahui berbagai macam inti putusan atau penetapan tentang tuntutan ganti kerugian. Ada yang menyampaikan tidak mudah mencari putusan tuntutan ganti kerugian praperadilan atas dasar putusan bebas yang dikabulkan pengadilan.   Ruang lingkup perkara praperadilan, antara lain tentang  tuntutan ganti kerugian karena tersangka, terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP). Pihak yang dirugikan menurut hukum wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi (remedy and rehabilitation), sesuai dengan sistem peradilan kita yang menganut doktrin civil law system. Ini mengandung pengertian hukum bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan melalui persidangan praperadilan di pengadilan negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat : Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan, dan  Peradilan di Pengadilan.           B. PEMBAHASAN Di tingkat Penyidikan dan Penuntutan akibat perkara tersebut tidak diajukan ke  pengadilan negeri atau yang dikenal dengan penghentian penyidikan atau penuntutan diatur dalam Pasal 81 KUHAP. Adapun tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan menurut Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaan mengikuti acara praperadilan. Dalam KUHAP berulang diatur  perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b KUHAP, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena  kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Terdakwa yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dapat ditafsirkan pasal atau pasal-pasal peraturan perundangan yang didakwakan dan dituntutkan kepada terdakwa tidak tepat sesuai dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang  didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Menurut Yahya Harahap Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang (Hukum Online, Hak Terdakwa yang Dinyatakan Bebas, Letezia Tobing, SH.,M.Kn, Selasa, 11 Agustus 2015).  Dapat pula terjadi sesuai pembuktian di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Menurut para ahli hukum karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk ranah hukum perdata, hukum adat, hukum dagang atau hukum tata usaha negara. Adapun  kekeliruan mengenai orangnya karena salah tangkap terhadap seorang yang disidik, didakwa, diperiksa, dan terakhir diputus oleh pengadilan terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, kemudian terungkap atau muncul orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana sesungguhnya, contoh kasus yang sangat terkenal yaitu : Sengkon dan Karta. Lain halnya dengan putusan pidana tentang kekeliruan hukum yang diterapkan, misal : Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga dalam putusan pengadilan dinyatakan Surat dakwaan batal demi hukum. Kasus lainnya Terdakwa untuk kedua kalinya dilakukan penyidikan, penuntutan atau diadili dalam kasus yang sama sehingga melanggar asas nebis in idem. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian, tidak hanya disebabkan adanya putusan bebas melainkan dapat pula terhadap bukan putusan pemidanaan lainnya. Pemerintah telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan ganti ruginya dalam Sidang Praperadilan. Mulai sejak diberlakukannya Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27  Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti kerugian. Dalam Pasal 9 ditentukan : Besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila  mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jauh berbeda dengan sebelumnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dahulu awal diberlakukannya KUHAP telah terdapat putusan perkara praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon, namun belum dapat dibayarkan uang ganti ruginya karena saat itu belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Ini sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 05/JS/PRA/1992, tanggal 11 oktober 1982 yang amarnya menyatakan : Pemohon diberi ganti kerugian sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehari selama 51 hari berada dalam tahanan yang tidak sah (PRAPERADILAN DALAM PRAKTEK, O.C Kaligis SH, Rusdi Nurima SH, Denny Kailimang SH, Penerbit Erlangga Jakarta, hal 164,165,dan166). Yang menjadi permasalahan kerugian apa yang timbul akibat tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut ?. Menyangkut nama baik bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, telah dipulihkan dalam putusan pada bagian amar yang berbunyi : Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat (Pasal 1 angka 23 KUHAP), kecuali apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri permohonan rehabilitasi  dapat diajukan dalam perkara praperadilan (Pasal 97 ayat (3) KUHAP). Tentunya tuntutan kerugian berupa materi (uang) ini sebagai akibat dikenakan tindakan pengekangan kebebasan menjalani kehidupan berupa Penangkapan dan Penahanan selama menjalani proses hukum. Oleh karena telah menyangkut Hak Asasi Manusia sehingga dalam amar putusan pengadilan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP). Dari cuplikan Pasal 1 angka 22 KUHAP dinyatakan Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang. Berarti menyangkut kerugian materil yang subtansinya tidak terbatas sekedar sebagai uang pelipur lara selama tersangka atau terdakwa mendekam dalam Rumah Tahanan Negara tetapi sebagaimana dalam praktek pengadilan meliputi pula kerugian kehilangan penghasilan dan keuntungan dari kegiatan usaha selama menjalani penahanan, pula kerugian karena Pemohon harus membayar biaya Pengacara. Bahkan menuntut kerugian immaterial karena tidak dapat optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan nama baik Pemohon yang tercemar. Jumlah tuntutan ganti kerugian yang besar ini apabila dikabulkan oleh pengadilan dapat dipenuhi oleh pemerintah karena Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apakah Hakim dalam memutus tuntutan ganti kerugian dituangkan dalam bentuk Putusan atau Penetapan ? Pertanyaan ini menarik untuk dimunculkan, mengingat selama ini berbagai ragam berupa : Putusan, Keputusan, dan Penetapan. Apabila diperbandingkan bentuk Putusan jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang Keputusan dan Penetapan. Untuk contoh pengadilan memutus berupa putusan, seperti  perkara : Nomor 01 / Pid.Pra / 2014 / PN Pyk, Nomor 02 / Pid.Pra / 2014/PN Jkt.Ut, Nomor 9 /Pid.Pra/2015/PN Smg, Nomor 05/Pid.Pra/2016/PN Pbr,  Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN RAP, dan Nomor 7/Pid.Pra/PN Mtr. Adapun yang berbentuk Penetapan perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel, sedangkan berbentuk Keputusan perkara Nomor 05/JS/PRA/1982. Apabila direkap dari 8 (delapan) perkara ini, yakni :  Berbentuk putusan dan amarnya mengadili terdapat 5 (lima) perkara (Nomor 01 / Pid.Pra / 2014 / PNPyk, Nomor 9 / Pid.Pra / 2015 / PN Smg, Nomor 05 / Pid.Pra / 2016 / PN Pbr, Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN RAP, dan Nomor 7/Pid.Pra/PN Mtr.), putusan dan bunyi amarnya memutuskan 1 (satu) perkara (Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN Jkt. Ut), dan keputusan amarnya mengadili 1 (satu) perkara (Nomor 05/JS/PRA/1982). Putusan menolak permohonan praperadilan ada 4 (empat), yakni : Perkara Nomor 01 / Pid.Pra / 2014 / PN Pyk, Nomor 02 / Pid.Pra / 2014 / PN Jkt., Nomor 7/Pid.Pra/PN Mtr. Putusan menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, yakni : Perkara Nomor 9/Pid.Pra/2015/PN Smg dan Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN RAP. Putusan menyatakan permohonan praperadilan dikabulkan, yakni : Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2016/PN Pbr dan Nomor 05/JS/PRA/1982. Hakim yang memutus perkara ganti kerugian praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau sahnya penghentian peyidikan atau penuntutan dalam bentuk Putusan mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 jo Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP. Adapun bagi Hakim yang memutus perkara praperadilan tersebut dalam bentuk Penetapan mendasarkan pada Pasal 95 ayat 1 jo Pasal 96 KUHAP. Sesungguhnya macam tuntutan ganti kerugian yang diatur Pasal 81 KUHAP khususnya tentang tidak sahnya penangkapan  atau penahanan diulang lagi dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sehingga sesuai Pasal 96 ayat (1) KUHAP berbentuk Penetapan. Untuk permohonan praperadilan yang tidak menyangkut tuntutan ganti kerugian, seperti : sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahanan dan sah atau tidak sahnya penghentian peyidikan atau penuntutan, tidak sahnya penyitaan atau rehabilitasi (Pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82 ayat 1 huruf b, ayat (2) dan (3), dan pasal  97 KUHAP)  diputus dalam bentuk Putusan. Tuntutan ganti rugi diputus dalam bentuk Penetapan yang jumlahnya agak besar dikabulkan oleh pengadilan, sebagaimana dalam perkara Nomor 98 / Pid.Pra / 2016/PN JKT.Sel terkait dengan putusan PT DKI Nomor : 50/PID/2014/PT DKI yang membebaskan Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges sehingga para terdakwa mengajukan praperadilan ganti kerugian. Menetapkan :  DALAM EKSEPSI; -     Menolak eksepsi Termohon I dan Turut Termohon; DALAM POKOK PERKARA; Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian. Memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon I dan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon II Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara pada Negara. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa untuk pembayaran ganti kerugian atas korban salah tangkap Andro Supriyanto & Nurdin Priyanto dilakukan berdasarkan Permenkeu No : 108/pmk.02/2018 tentang Perubahan atas Permenkeu No: 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018 (GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN, disusun oleh TIM PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA). Kasus tuntutan ganti kerugian dalam perkara praperadilan yang didasarkan adanya putusan bebas sebagai pihak Termohon bukan Hakim dan atau pengadilan, seperti dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2016/PN.Pbr Termohonnya adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Prof Bagir Manan saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi dalam perkara menyangkut Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatakan Dapat saja ada kesalahan ketika mengadili tetapi hakim tidak dapat memikul suatu konsekuensi atas putusannya. Di sinilah makna putusan hakim tidak dapat diganggu gugat (detikNews, rabu, 09 Jan 2013 18:48 WIB). Ini sesuai dengan asas kebebasan hakim sebagai aparatur hukum pelaksana kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim merupakan produk satu kesatuan kekuasaan kehakiman sehingga secara bertahap dikoreksi dan dinilai ulang oleh pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi baik dalam tingkat judex facti maupun putusan judex facti oleh judex juris. Bahkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dari judex factie atau judex juris apabila terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan masih dapat diperiksa dan diputus dalam tingkat Peninjauan Kembali. Selain pula terdapat SEMA  Nomor 9 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim, ditandatangani oleh Prof. Oemar Seno Adji, SH., antara lain menyatakan : Mahkamah Agung minta supaya Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan menolak permohonan  tersebut. Penulis ketika bertugas di Mahkamah Agung RI tahun 1982 s.d 1985 pernah menulis artikel dengan judul Hakim Tidak Dapat Dipraperadilankan  yang dimuat di surat khabar nasional SINAR HARAPAN. Sekalipun KUHAP tentang perkara praperadilan tidak mengatur proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon termasuk eksepsi di dalamnya. Dalam praktek terdapat Termohon yang mengajukan eksepsi dalam jawabannya, seperti mengenai : Surat kuasa tidak sah, gugatan error in persona, gugatan salah alamat dan salah obyek (error in obyekti), subyek Termohon kurang pihak, penetapan tersangka bukan obyek praperadilan, dan penunjukan subyek hukum yang ditujukan kepada Termohon tidak jelas. Ini merupakan dalil eksepsi yang menurut hukum acara perdata  disebut sebagai eksepsi prosesuil yang bermaksud menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat. Kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, apakah dikabulkan atau ditolak yang dinyatakan pula dalam amar putusan atau penetapan. Ada yang berpendapat karena perkara praperadilan tidak mengenal eksepsi sehingga eksepsi Termohon hanya dipertimbangan untuk ditolak dengan tidak dinyatakan dalam amar. Pemohon praperadilan ketika mendaftar perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri, layaknya seperti perkara pidana yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum tidak dikenakan Biaya Panjar Perkara karena masuk jenis perkara ranah pidana sehingga diberi nomor pidana tersendiri Pid.Pra. Padahal permohonan tersebut menuntut ganti rugi sejumlah uang dan untuk dapat terlaksananya persidangan diperlukan pemanggilan kepada pihak Pemohon, Termohon/Para Termohon, dan Turut Termohon. Kaidah hukum acara perdata menentukan untuk perkara permohonan (Volunter) didaftar sebagai perkara perdata dengan dikenakan pembayaran biaya pendaftaran perkara dan hasil pemeriksaan hakim dituangkan dalam Penetapan dengan amar Menetapkan. Dikenal dengan sebutan jurisdiction valuntaria karena hanya ada satu pihak Pemohon dan permohonan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only), tidak menghadapi pihak  lawan dalam perkara ini.  Tidak demikian dengan perkara praperadilan Pemohon berhadapan dengan Termohon dan/atau Turut Termohon sehingga sebagaimana perkara gugatan perdata atau gugatan contentiosa terdapat 2 (dua) pihak yang saling berhadapan. Berimbas pada proses pemeriksaan yang dibatasi selama 7 (tujuh) hari, terdapat jawab menjawab, pemeriksaan bukti surat-surat dan saksi-saksi kedua belah pihak sebelum memutus perkara untuk terpenuhi asas audie et alteram partem. Proses ini, termasuk apa yang dimuat dalam putusan atau penetapan dan biaya perkara tidak diatur dalam KUHAP. Akibatnya biaya perkara yang ditetapkan dalam bagian amar bunyinya bervariasi, seperti : Membebankan biaya perkara ini pada negara, menetapkan biaya perkara dalam permohonan praperadilan ini nihil, dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil. Lainnya, yakni : Membebankan biaya kepada Para Pemohon sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdapat pula biaya perkara tidak dinyatakan dalam amar putusan. Status perkara praperadilan ini merupakan perpaduan antara perkara pidana dan perkara perdata sehingga tidak mudah dalam menetapkan biaya perkaranya. Dalam perkara permohonan perdata murni karena hanya ada satu pihak Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Demikian juga dalam perkara gugatan terdapat ketentuan yang jelas dan tegas, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Anasir keperdataan perkara tuntutan ganti kerugiaan lebih kental ketimbang sifat pidananya, maka pilihannya condong biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Ini sebagaimana perkara Nomor 05/Pid.Pra/2016/PN Pbr Membebankan biaya perkara kepada Termohon Pra Peradilan I, Termohon Pra Peradilan II dan Termohon Pra Peradilan III sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).  C. PENUTUP Putusan ganti kerugian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP) dan untuk perkara yang diputus gugur tidak dapat diajukan kasasi sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 227 k/kr/1982 bahwa wewenang pengadilan negeri merupakan kewenangan pengawasan horizontal. Terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dimungkinkan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi, kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi (R. SOEPARMONO, SH, PRAPERADILAN DAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM KUHAP, Penerbit cv Mandar Maju, hal 55). Penetapan atau putusan praperadilan dalam perkara tertentu dimaknai sebagai produk pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini memberikan sinyal bahwa putusan merupakan Mahkota Hakim dan sang Hakim ialah hukum yang berbicara (The judge is the speaking law), sehingga Hakim praperadilan jangan sampai tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd) fakta-fakta hukum sesuai hukum pembuktian agar yang diputuskan tidak cacat hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan harus dapat mewujudkan keadilan dan sesuai dengan hukum yang dianut (according to legal justice) supaya tercipta kepastian hukum (rechts zekerheid).  Dengan adanya berbagai perbedaan sebagaimana diuraikan di atas karena KUHAP tidak memberikan pengaturan yang lebih rinci dan jelas untuk acara pemeriksaan perkara praperadilan dan format putusan tidak sebagaimana  putusan pidana dimuat dalam Pasal 197, Pasal 199, dan Pasal 200 KUHAP sehingga diperlukan petunjuk dan penjelasan, khususnya tentang putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan (Pasal 96 ayat (1) KUHAP).                                                                                                                 Samarinda, 29 Juni 2020
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DI PT JAKARTA, PN JAKARTA PUSAT DAN PN JAKARTA SELATAN
    Selasa, 26 Mei 2020 17:00 WIB.
    Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Pembinaan di PT Jakarta, PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini pejabat eselon II dilingkungan Ditjen Badilum ikut serta mendampingi. Pembinaan Di PT Jakarta dihadiri oleh KPT Jakarta dan jajarannya. Selanjutnya pembinaan di PN Jakarta Pusat.  Setelah PN Jakarta Pusat, DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum meneruskan Pembinaan di PN Jakarta Selatan    
    Selengkapnya
  • KELUARGA BESAR DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENGUCAPKAN SELAMAT IDUL FITRI 1441 H
    Selasa, 19 Mei 2020 17:00 WIB.
    Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Selamat Idul FItri 1441 H Minal Aidin wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin
    Selengkapnya
  • SELAMAT ATAS DILANTIKNYA DR. H. HASWANDI ,SH.,SE.,M.HUM SEBAGAI PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG RI
    Minggu, 26 April 2020 17:00 WIB.
    Seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan selamat atas dilantiknya Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum sebagai Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 20 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 2 Panitera Muda pada Mahkamah Agung RI ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., pada Rabu, 22 April 2020
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.