Login

Pengadilan Negeri Bengkayang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:
 
  1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ).
    a. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain
        yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk  diselesaikan.
    b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
        Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah   hukumnya          
    c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
 
  1. Majelis Hakim
 
  •      Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
 
  1. Panitera
         Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis
     dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang    berkaitan       dengan perkara.
     Dalam melaksanakan tugas Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:
     a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan
        di bidang teknis;
     b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
     c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
     d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
     e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
     f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara
        yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi,  evaluasi dan administrasi
        Kepaniteraan;
    g. Pelaksanaan mediasi;
    h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
        Ketua Pengadilan Negeri.


 4. Sekretaris

     Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
  administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan
  Pengadilan Negeri Kelas II.
  Dalam melaksanakan tugas nya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:
  a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
  b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  c. Pelaksanaan urusan keuangan;
  d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
     hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
 g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan
     Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.


5. Panitera Muda Perdata

   Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
   Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi
   1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
   2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
   3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis
       Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
   4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
   5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
   6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali
       kepada para pihak
   7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
       peninjauan kembali
   8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan
       menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
   9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi
  10.Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
  11.Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
  12.Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
  13.Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  14.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


6. Panitera Muda Pidana

  Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
  Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:
  1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
  2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
  3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
      pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim
      berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
   4. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan
       dan penangguhan penahanan;
   5. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
   6. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
   7. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
   8. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali
       kepada para pihak;
   9. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
       dan peninjauan kembali;
 10. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan
       menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 11. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 12. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 13. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 14. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
       Panitera Muda Hukum;
 15. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
 

7. Panitera Muda Hukum

   Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara,
   penataan arsip perkara serta pelaporan.
   Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
   1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
   2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
   3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
   4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
   5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
   6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan
       transparansi perkara.
   7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain
       yang diberikan oleh Panitera.
 

8. Panitera Pengganti

   1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
   2. Membuat berita acara persidangan.
   3. Membantu Hakim dalam:
   4. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang,
       perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
   5. Membuat penetapan hari sidang;
   6. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
   7. Mengetik putusan.
   8. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan
 

9. Jurusita

   1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
   2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
   3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan
       Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
   4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang
       disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
   5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
       antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
 

10. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

       Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
   

11. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

       Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
   

12. Subbagian Umum dan Keuangan

        Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.