Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA CEPAT

Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat

TINDAK PIDANA RINGAN

  1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

  2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

  3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.

  4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.

  5. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.

  6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.

  7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.

  8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.

  9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.

  10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.

  11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat / disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan / dikirim oleh Penyidik.

  12. Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.

  13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

  14. Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.

 

PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS JALAN

  1. Catatan pemeriksaan yang dibuat Penyidik, memuat dakwaan dan pemberitahuan diserahkan kepada Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama.

  2. Panitera dalam pemeriksaan sidang tidak perlu membuat berita acara. Putusan adalah berupa catatan Hakim dalam formulir tilang dan Panitera Pengganti melapor pada petugas register untuk mencatat dalam buku register.

  3. Pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pembe¬ritahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang di sidang Pengadilan pemeriksaan perkara tidak ditunda tetapi dilanjutkan.

  4. Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada terdakwa melalui Penyidik.

  5. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada Panitera.

  6. Panitera meneliti apakah dalam surat amar putusan terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana.

  7. Tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana.

  8. Panitera memberitahukan kepada Penyidik tentang adanya pengajuan perlawanan dari terpidana.

  9. Pemberitahuan disusul dengan Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan.

  10. Pengembalian barang sitaan/ bukti segera setelah putusan dijatuhkan dan setelah yang bersangkutan memenuhi amar putusan

 

Sumber: “Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Persidangan” dalam buku Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Buku IV, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2007, hlm. 140-142. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN 2021 SECARA VIRTUAL
    Jumat, 15 Januari 2021 12:59 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui virtual, pada hari Jumat, 15/1/2021, bertempat di Kediaman Ketua Mahkamah Agung. Acara Otoritas Jasa Keuangan 2021 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dengan tema Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 dan Arahan Presiden RI Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca COVID " 19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Inklusif , kegiatan ini di hadiri para Pimpinan Lembaga, Duta Besar dan para Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 5 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
    Rabu, 13 Januari 2021 06:14 WIB.
    Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melantik 5 Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pada hari Rabu 13/1/2021, bertempat diruang Kusumaatmadja Lantai 14 gedung Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/KMA/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020. Adapun kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik yaitu : 1.Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung; 2.Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 3.Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar 4.Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram; 5.Dr. H. Syahril, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tinggi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa, ucap kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan dalam ranah yudikatif, pimpinan pengadilan merupakan pimpinan yang khas dan berbeda dengan pimpinan organisasi atau institusi yang lain. Selain harus memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik, juga menguasai bidang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian serta Teknologi Informasi, Pimpinan pengadilan juga dituntut menguasai dan terampil di bidang teknis yuridis dan praktek hukum di lingkungan peradilannya, baik hukum formil maupun hukum materiil, mulai dari awal proses berperkara hingga proses eksekusi. Singkat kata, seorang pimpinan peradilan haruslah tampil sebagai manajer sekaligus begawan hukum yang menguasai norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Lebih lanjut M. Syarifuddin mengutarakan dalam struktur peradilan kita, Pengadilan Tingkat Banding merupakan voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di lingkungan peradilan tingkat banding dan peradilan di bawahnya, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Untuk itu saya berpesan agar fungsi kawal depan itu dapat terus dioptimalkan dengan membina para hakim maupun aparatur peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding cukup diselesaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Apabila Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyelesaikannya, barulah Ketua Pengadilan Tingkat Banding berkirim surat ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diakhir sambutannya KMA menyatakan mengajak kita bersama-sama menyadari bahwa jabatan ini pada hakikatnya adalah amanah, di dalamnya terkandung nilai-nilai pengabdian dan pengorbanan, oleh karena itu dibutuhkan tingkat keikhlasan yang tinggi dalam menjalankannya. Seorang pemimpin harus berjiwa selfless dalam arti melepaskan kepentingan individu, dan tidak berwatak self-centered yang merupakan cermin dari keegoisan. Serta bekerja dengan ikhlas akan menjadikan seorang pemimpin sadar bahwa jabatan kepemimpinan pada hakikatnya bukanlah segala-galanya, melainkan hanya titipan dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, serta Dharmayukti Karini Mahkamah Agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020
    Rabu, 13 Januari 2021 02:25 WIB.
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah AgungDr. H. Hasbi, M.H.Dengan didampingi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Sekertaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung membuka acara webinar Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dengan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Bapak Agus Uji Hantara dan tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, bertempat di Command Center Mahkamah Agung, pada hari ini Rabu 13/1/2021. Dalam sambutannya Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Mahkamah Agung Tahun 2020 baik secara langsung maupun daring dalam keadaan sehat walafiat.Semangat reformasi birokrasi telah kita wujudkan sejak awal tahun 2020, meskipun dalam situasi pandemi covid -19 telah mewabah sejak Februari 2020, namun berbagai program-program yang telah kita rencanakan, dapat terlaksana dengan baik dengan berbagai penyesuaian. Mulai dari rapat-rapat yang dilakukan secara daring untuk merumuskan berbagai kebijakan baik di bidang teknis perkara maupun kesekretariatan seperti penetapan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, penetapan kelas jabatan, kenaikan tunjangan kinerja pegawai dan insentif bagi para Aparatur unit kerja berpredikat WBK/WBBM, peningkatan kelas pengadilan, kemudian berbagai kegiatan seperti pengisian jabatan tinggi melalui seleksi terbuka dan seleksi CPNS, berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi teknis dan manajerial seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan target organisasi, bahkan pembinaan dari para Pimpinan melaluicommand centerMahkamah Agung. Selain dalam negeri, kiprah Mahkamah Agung dalam dunia internasional melalui kerjasama dan koordinasi dengan mitra luar negeri tetap terjalin, demi peningkatan sinergitas dan mewujudkan kinerja yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas dan sistem peradilan yang lebih baik. Antara lain dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung,Federal Court of AustraliadanFamily Court of Australiauntuk memperkuat kerja sama Lembaga Peradilan kedua negara yang telah terjalin selama 16 tahun dengan berbagai inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi yang sangat banyak pada tahun sebelumnya, demi mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani, telah mendorong Mahkamah Agung untuk tetap berkinerja memberikan pelayanan berkualitas kepada para masyarakat. Mahkamah Agung mendorong peningkatan implementasie-court,dan khususnyae-litigationpada pengadilan sehingga pandemiCovid-19tidak menghambat jalannya persidangan dan para pencari keadilan senantiasa mendapatkan haknya selama tahun 2020 yang lalu. Mahkamah Agung khususnya pengadilan yang mendorong pada praktek peradilan yang modern yaitu penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, semakin membuka akses publik terhadap keadilan dan menjadikan lembaga peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Atas komitmen bersama, mulai dari Pimpinan Mahkamah Agung sampai dengan Aparatur pengadilan, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Mahkamah Agung meraih beberapa prestasi selama tahun 2020, antara lain: Mahkamah Agung menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut; Mahkamah Agung meraih dua penghargaan pada BMN Awards yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020, yaitu Juara Kesatu untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara) melalui penerapan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI), serta peringkat pertama di kelompok ketiga untuk kategori kualitas pelaporan BMN yang mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan; Juara kedua Kategori-1 dalam hal Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Pegawai, Kepangkatan dan Pensiun; Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan Pemimpin Perubahan, karena telah berhasil mewujudkan zona integritas pada unit-unit kerjanya; serta Mahkamah Agung meraih Rekor Muri Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terbanyak Secara Daring Dalam 1 Tahun. Meskipun capaian tersebut kita rasa sudah cukup baik, tetapi kita jangan cepat berpuas diri, selalu ada ruang untuk peningkatan. Kita membutuhkan evaluasi untuk mengetahui apakah program kerja dan kebijakan yang dibuat telah tepat sasaran, efektif dan efisien, dan berbagai rekomendasi berguna untuk pengembangan selanjutnyasetelah kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi Mahkamah Agung telah kita tutup pada bulan Juni yang lalu, kira membutuhkan verifikasi dan validasi dari tim evaluator nasional dalam hal ini Kementerian PANRB. Sebagaimana ke-94 pengadilan yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020, sebagai unit pembina dari pengadilan-pengadilan tersebut, Mahkamah Agung membutuhkan evaluasi yang objektif dan mendalam atas pelaksanaan reformasi birokrasi demi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,saya sampaikan juga bahwa komitmen Aparatur Mahkamah Agung dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sama sekali tidak kalah dari komitmen dan semangat Aparatur di pengadilan. Dengan rentang tanggung jawab dan beban kerja yang lebih besar, masing-masing anggota pokja ini dengan giat mengikuti kegiatan-kegiatan pokja RB dan pembangunan ZI, dan mensosialisasikan reformasi birokrasi melalui pengadopsian nilai-nilai RB pada program kerja unitnya masing-masing. Komitmen tersebut juga akan dibuktikan dengan kehadiran para Pimpinan Unit untuk mempresentasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit Eselon I, terlepas dari kesibukan masing-masing Bapak/Ibu para Pimpinan unit Eselon I di Mahkamah Agung. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung adalah para Penanggung Jawab atas perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan RB pada unit kerjanya masing-masing. Mengingat pada hari ini akan dilaksanakan juga Evaluasi atas akuntabilitas kinerja, maka berbagai dokumen-dokumen SAKIP, yakni dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra Mahkamah Agung, Rencana Kinerja Tahunan (PKT) MA dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) MA telah kami persiapkan, pada saat evaluasi SAKIP akan kami sampaikan capaian-capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di seluruh unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Akhirnya, dengan mengucapkanBismillahirrahmanirrahim,acara Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 secara resmi di buka oleh Sekretaris Mahkamah AgungDr. H. Hasbi, M.H.kegiatan webinar ini kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Tim Evaluator Kementerian PANRB dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 3 PIMPINAN TINGGI PRATAMA, 2 HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN 14 JABATAN FUNGSIONAL
    Jumat, 08 Januari 2021 08:06 WIB.
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi, MH melantik 3 Pimpinan Tinggi Pratama, 2 Hakim Tinggi Pengawas dan 14 Jabatan Fungsional dilingkungan Mahkamah Agung, pada Hari Jumat, 8/1/2021, bertempat digedung Tower Mahkamah Agung Lantai2. Dalam sumpahnya para pejabat yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang"undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Adapun 3 Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu : Aviantara, SH., M.Hum sebagai Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan Sugitanto, SH sebagai Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan Dr. H. Achmad Zainullah, SH., MH sebagai Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan Sedangkan 2 Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik adalah : Susilowati, SH., MH Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, MH Dan 14 Jabatan Fungsional yang dilantik antara lain : Sri Kamala Dewi, SH.,MH sebagai Auditor Madya Sutriadi, SH.,MH sebagai Arsiparis Ahli Madya Sandrayana Sangkala, SH.,MH sebagai Widyaiswara Ahli Madya Abu Sameh, SE.,MM.,Ak sebagai Auditor Muda Mulia Karyadi, S.T.,MM sebagai Auditor Muda Yanalia Nurmawati, SE.,SH.,M.Ak sebagai Auditor Muda Chiara Alamanda, S.T sebagai Analis Kepegawaian Muda Neneng Siti Fatimah, S.T sebagai Analis Kepegawaian Muda Suntoyo, SH sebagai Analis Kepegawaian Muda Narti Sri Sugiarti, SE sebagai Analis Kepegawaian Muda Rizqi Hendrawan, S.Kom sebagai Analis Kepegawaian Pertama Khafida Handasah, SH., MH sebagai Analis Kepegawaian Pertama Ridwan AR, S.Kom sebagai Analis Kepegawaian Pertama Sentosawati Catur Putri, S.IP sebagai Perencana Ahli Pertama Acara Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Humas)
    | Selengkapnya |
  • MELANGKAH MAJU DENGAN SEMANGAT MODRENISASI PERADILAN DALAM MENYONGSONG TAHUN 2021
    Rabu, 30 Desember 2020 08:15 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung melakukan refleksi akhir tahun dengan tema Melangkah Maju Dengan Semangat Moderenisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021, bertempat Dilantai 2 Gedung Tower dan Balairum Mahkamah Agung, pada hari Rabu, 30/12/2020. Dalam Pemaparannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Pendemi Covid-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak porandakan tatanan kehidupan manusia. Dua Hakim Agung yaitu Yang Mulia Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, S.H., M.S. meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs corona.mahkamahagung.go.id, per tanggal 29 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 862 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Pandemi ini merupakan sarana pembuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern. Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk SEMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut: 1.SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanime pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO). 2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (new normal) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020. 3.SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar. Selain itu, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan atas SEMA Nomor 8 dan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Di samping penerbitan SEMA sebagai bentuk respons terhadap kondisi Covid-19, Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan peristiwa hukum terbaru. Dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada Satker -Satker di daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Perma sebagai berikut: 1. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama, dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ruhnya keadilan adalah keseimbangan dan proporsionalitas. Penting untuk digarisbawahi bahwa pedoman pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertujuan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman. 2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan; Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya; ?Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. ? Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; ?Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mana pada periodisasi lima tahunan ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau e-Court serta sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik yang mengatur bebrapa hal yaitu tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan peneriksaan terdakwa melalui teleconference, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik. Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukan fitur e-Litigasi. Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference. Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan. 5.Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Kemanan dalam Lingkungan Pengadilan. Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekamanan pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan. Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang. Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara atau sebesar 99,04%. Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 199 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang. Capaian tersebut menunjukan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, sedangkan jumlah Hakim Agung terus berkurang, khususnya Hakim Agung pada Kamar Pidana, sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang, sementara jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara. Atas capaian dan prestasi yang luar biasa tersebut, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan perkara. Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020, per tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp9.329.291.000.954 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari total Pagu sebesar Rp9.855.005.914.000 (sembilan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 94,67%. Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020. Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance. Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan. Atas hal itu, saya mendapatkan anugerah sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu itu semua, merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selain itu, pada Tanggal 23 Desember 2020 Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Capaian tersebut sejalan dengan grand desain Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM-SDM yang andal dan terampil di segala bidang. Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur. Selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatam Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun. Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi, Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut: 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung. Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja apartur, dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan. Sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional dan akuntabel, karena kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kerhormantan bangsa dan negara, Ucap Ketua Mahkamah Agung RI.(Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • AUDIENSI PIMPINAN BABINKUM TNI DENGAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Rabu, 13 Januari 2021 17:00 WIB.
    Pada hari Senin 11 Januari 2021, DirekturJenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, SH, MH, menerima rombongan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI), yang dipimpin oleh Laksamana Muda TNI Anwar Saadi, S.H. Audiensi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di bidang pembinaan personel dan pertemuan silaturahmi.
    Selengkapnya
  • SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PERADILAN UMUM
    Kamis, 07 Januari 2021 17:00 WIB.
    Selengkapnya
  • PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 07 Januari 2021 17:00 WIB.
    Selengkapnya
  • RAPAT KOMITE KEPUTUSAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Minggu, 20 Desember 2020 17:00 WIB.
    Pada hari Senin, 21 Desember 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Prim Haryadi, SH. MH. memimpin rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu, untuk melakukan penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk tahun 2020. Dalam rapat ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum didampingi oleh Drs. Wahyudin. M.SI (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum), Lucas Prakoso, SJ. M.Hum (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) dan Zahlisa Vitalita, SH (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).
    Selengkapnya
  • KONSULTASI PEMPROV SUMATERA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PERMOHONAN PEMINDAHAN 4 KECAMATAN KE WILAYAH HUKUM PN SIJUNJUNG
    Minggu, 20 Desember 2020 17:00 WIB.
    Pada hari Senin, 21 Desember 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Prim Haryadi, SH. MH. menerima rombongan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait pemindahan 4 Kecamatan ke Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sijunjung. Rombongan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga disertai oleh Drs. H. Panusunan Harahap, SH,MH (Ketua Pengadilan Tinggi Padang), Drs. H. Yuswir Arifin MM (Bupati Sijunjung), Pri Wijeksono, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung), dan Noerista Suryawati, SH (Ketua Pengadilan Negeri Sijunjung). Sementara Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum didampingi oleh Drs. Wahyudin. M.SI (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum), Lucas Prakoso, SJ. M.Hum (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) dan Zahlisa Vitalita, SH (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.