Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PROSEDUR PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

 

PENAHANAN

  1. Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

  2. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.

  3. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.

  4. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

  5. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.

  6. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

  7. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.

  8. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.

  9. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.

  10. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.

  11. Yang dapat mengajukan permohonan penang¬guhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).

  12. Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa / penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.

  13. Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).

  14. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.

  15. Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.

  16. Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.

  17. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.

  18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan¬nya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan  penahanan selambat-lambatnya 1O (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.

  19. Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.

  20. Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.

  21. Apabila Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.

  22. Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).

  23. Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.

STATUS TAHANAN

  1. Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.

  2. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.

  3. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

  4. Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

  5. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka  Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari  tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.

  6. Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.

  7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

 

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 45-50.

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA PENGADILAN PAJAK MENGUCAPKAN SUMPAH DIHADAPAN KETUA MA
    Minggu, 09 Mei 2021 08:10 WIB.
    Jakarta - Humas : Ali Hakim, SH.,SE.,AK.,M.Si.,CA mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Pengadilan Pajak dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Acara Pengucapan sumpah tersebut dilaksanakan pada hari Jumat,07 Mei 2021 di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Acara dimulai dengan Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Pajak. Sebelum memangku jabatan dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Pajak bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau kepercayaannya berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Acara berlangsung secara Khidmat dihadiri Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat eselon I di Lingkungan MA dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan menerapkan Protokol Kesehatan. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK KETUA MUDA PENGAWASAN
    Jumat, 07 Mei 2021 08:51 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M Syarifuddin,SH., MH melantik Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H melalui Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan. Sidang dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Mei 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa Ucap Doktor lulusan Universitas Padjajaran Bandung tersebut. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. merupakan Hakim Agung sejak 1 November 2013. Beliau menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, yang telah terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 20 Januari 2021 lalu. Sidang Paripurna ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Ketua Mahkamah Agung beserta Ibu Budi Utami Syarifuddin dilanjutkan para pimpinan Mahkamah Agung masing-masing beserta isteri, Hakim Agung, Hakim AdHoc, Panitera MA, Sekretaris MA serta Pejabat Eselon I dilingkungan MA dengan menerapkan Protokol Kesehatan. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KMA HADIRI MUSREMBANGNAS 2021 SECARA VIRTUAL
    Selasa, 04 Mei 2021 07:22 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkmah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembanngunan Nasional (Musrembangnas) 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 secara virtual, pada hari Selasa, 4/5/2021 bertempat diruang kerja Ketua Mahkamah Agung. Acara Musrembangnas dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dengan mengambil tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA SOSIALISASI KESEHATAN SECARA VIRTUAL
    Senin, 03 Mei 2021 14:55 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin,SH.,MH membuka Sosialisasi Kesehatan secara virtual pada Senin, 03 Mei 2021 di Command Center Mahkamah Agung. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan tentang Gejala Awal Stroke, Jantung, Hipertensi dan Pencegahannya ini menghadirkan Narasumber dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS,. dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K), dr. Fawzi Arifin Daud, SP.JP. dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa seiring usia, tubuh manusia akan mengalami degenerasi sel, atau kemampuan regenerasi sel-nya akan berkurang. Kondisi ini mengakibatkan kebugaran dan kekuatan fisik manusia secara alamiah akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu deretan penyakit mulai masuk dalam daftar yang kita khawatirkan: jantung, darah tinggi, kolesterol, diabetes, menjadi nama penyakit yang awam disebut terutama di kalangan orang berusia lanjut. Di era pandemi ini terlebih lagi kita harus memberi perhatian pada penyakit-penyakit lain itu. Bukan hanya karena penyakit-penyakit itu memang berbahaya, tetapi juga karena penyakit-penyakit itu dapat menjadi Comorbid atau penyakit penyerta bagi Covid-19 yang dapat meningkatkan peluang terjadinya keadaan fatal. Lebih lanjut, berdasarkan dasar pemikiran tersebut, saya menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam menjaga kesehatan kita bersama. Selain itu, dengan sosialisasi kesehatan ini, saya berharap kita semua dapat menerima informasi yang benar dan tepat secara medis dari para pakar dan praktisinya langsung. Saya pun mempersilahkan nantinya para peserta sekalian dapat bertanya langsung kepada para narasumber, tutur Prof Syarifuddin. Dalam materi yang disampaiakan oleh dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika aliran darah terhenti ke otak, sehingga otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, Obesitas, Stres, Merokok dan lain-lain. 20-30 % penderita Stroke meninggal dalam satu bulan dan 25% stroke terjadi usia diatas 65 Tahun. Acara ini dihadiri oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung dan diikuti oleh Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung Para Pimpinan dan hakim Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia secara virtual. (ERW/Humas)
    | Selengkapnya |
  • MELALUI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020, MAHKAMAH AGUNG INTENS BERUPAYA DALAM MENYUSUN PEDOMAN PEMIDANAAN
    Kamis, 29 April 2021 06:15 WIB.
    Jakarta - Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID CEGAH melaksanakan lokakarya tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lokakarya yang dilaksanakan secara virtua ini diselenggarakan pada Kamis, 29 April 2021. Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan dalam Pidato Sambutannya bahwa Mahkamah Agung berupaya dengan intens dalam menyusun pedoman pemidanaan. Salah satunya yaitu dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018. Upaya yang Panjang dan dengan dukungan banyak pihak, Kelompok Kerja Pedoman Pemidanaan akhirnya dapat membidani lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah berlaku secara efektif sejak tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 24 Juli 2020. Mantan Ketua Kamar Pengawasan tersebut menyatakan bahwa selama rentang waktu 9 bulan ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah diimplementasikan oleh para hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi terpidana korupsi. Tentu ada manfaat yang dirasakan akibat hadirnya PERMA pedoman pemidanaan ini, baik manfaat bagi hakim dalam bentuk kemudahan penyusunan variabel yang mempengaruhi pemidanaan, maupun manfaat bagi pengurangan disparitas itu sendiri. Kata Dr. Syarifuddin. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini lahir dengan dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Di samping itu, PERMA ini juga lahir sebagai upaya memberikan tolok ukur yang memudahkan bagi hakim, terutama dalam penegakan hukum, berupa menetapkan berat ringannya pemidanaan, berdasarkan pertimbangan yang lengkap atas kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan dan rentang pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dr. Syarifuddin menyambut baik lokakarya ini sebagai ajang bertukar pengalaman, sekaligus media refleksi evaluatif atas proses pengkajian, penyusunan, sampai kepada proses sosialisasi dan implementasi dari PERMA pedoman pemidanaan ini. Termasuk sarana refleksi baginya yang dahulu dipercaya memimpin Kelompok Kerja Pedoman Pemidanaan Tipikor ini. Hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Gerard Mosquera, Ketua USAID CEGAH, dan undangan lainnya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • SELAMAT IDUL FITRI 1442 H
    Senin, 10 Mei 2021 17:00 WIB.
    Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Selamat Idul FItri 1442 H Minal Aidin wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin
    Selengkapnya
  • SOSIALISASI PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERUBAHAN RANCANGAN KRO-RO
    Senin, 10 Mei 2021 17:00 WIB.
    Pada hari Senin, 10 Mei 2021, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, SH, MH, memimpin pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti Sosialisasi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022, seiring dengan telaksananya Perubahan Rancangan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) untuk Tahun Anggaran 2022. Rapat ini secara daring (online) di Command Center Ditjen Badilum dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS E-COURT DAN PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS HAKIM AD HOC TIPIKOR PT PADANG
    Kamis, 22 April 2021 17:00 WIB.
    Bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai II Pengadilan Tinggi Padang, Bimbingan Teknis E-Court, disertai dengan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Padang, Sumatera Barat dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehata, pada hari Kamis, 22 April 2021. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI DR. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. dengan resmi membuka Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021. Didampingi oleh Kepala Badan Penelitian Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI DR. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Padang DR. H. Amril, S.H., M.Hum. Ketua Panitia Inrawaldi, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Panitia Daerah Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Padang membacakan Tata Tertib Ujian . Bimbingan Teknis E-Court Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021
    Selengkapnya
  • KEGIATAN DISEMINASI PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN
    Minggu, 11 April 2021 17:00 WIB.
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads DISEMINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN (MATARAM).pdf 651 kB498
    Selengkapnya
  • KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HKI
    Minggu, 11 April 2021 17:00 WIB.
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads laporan tayang web Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HKI (SEMARANG).pdf 641 kB184
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.