Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : delegasi.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PROSEDUR PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

 

PENAHANAN

  1. Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

  2. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.

  3. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.

  4. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

  5. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.

  6. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

  7. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.

  8. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.

  9. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.

  10. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.

  11. Yang dapat mengajukan permohonan penang¬guhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).

  12. Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa / penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.

  13. Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).

  14. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.

  15. Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.

  16. Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.

  17. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.

  18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan¬nya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan  penahanan selambat-lambatnya 1O (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.

  19. Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.

  20. Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.

  21. Apabila Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.

  22. Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).

  23. Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.

STATUS TAHANAN

  1. Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.

  2. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.

  3. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

  4. Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

  5. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka  Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari  tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.

  6. Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.

  7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

 

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 45-50.

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • HAKIM AGUNG PERANCIS BERKUNJUNG KE MAHKAMAH AGUNG RI
    Selasa, 16 April 2019 13:46 WIB.
    Jakarta " Humas: Hakim Agung Perancis, Nicolas Maziau Ph.D, berkunjung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Selasa (16/4). Kunjungan Nicolas diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, di ruang kerjanya Lt. 13 gedung MA. Pada kesempatan tersebut Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. M. Syarifuddin, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH., dan Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Takdir Rahmadi, SH., LLM. Dalam kunjungannya, Nicolas dan Hatta Ali bertukar informasi terkait Sistem Kamar yang ada di MA masing-masing negara. Menurut Nicolas yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Ketua MA Perancis selama lima tahun terakhir, MA Perancis memiliki 6 Kamar, di mana masing-masing kamar tersebut terdapat satu Dekan, dekan ini memiliki peran yang sangat strategis di setiap Kamar untuk membantu hakim bekerja di masing-masing Kamar. Sedangkan MA RI, menurut Hatta Ali juga menerapkan Sistem Kamar dan memiliki 7 Kamar, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, Kamar Pembinaan, dan Kamar Pengawasan. Perbincangan terkait sistem kamar berlanjut ke acara Diskusi Analisis Komparasi Sistem Pengadilan Kasasi Perancis dengan Mahkamah Agung RI di ruang pertemuan lantai 2. Diskusi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Takdir Rahmadi, SH., LLM, ini diikuti oleh seluruh pimpinan MA, Hakim Agung, Para Eselon I dan Eselon II Mahkamah Agung, para Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara MA, dan undangan lainnya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • PERSIAPAN RENCANA REKRUTMEN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2019
    Senin, 15 April 2019 11:56 WIB.
    Jakarta " Humas : Wakil Ketua mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Syariffudin, SH., MH didampingi Ketua kamar Pidana Dr. Suhadi, SH.,MH, Hakim Agung, Panitera Mahkamah Agung serta Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus melakukan persiapan rencana rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2019 dengan Kementerian Kelautan Perikanan yang diketuai oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,KKP Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si, Pada hari Senin, 15/4/2019, bertempat di Gedung Tower lantai 2 Mahkamah Agung. (Humas/RS)
    | Selengkapnya |
  • POKJA BAHAS REVISI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
    Selasa, 09 April 2019 13:14 WIB.
    Humas-Jakarta: Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung menggelar rapat revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 8-9 April 2019 di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat. Rapat pembahasan dipimpin oleh YM. Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D dan dihadiri oleh para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris MA, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon II,III dan IV pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Humas, Pejabat pada Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan Tim Asistensi Pembaruan MA. Beberapa isu yang dibahas dalam revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 antara lain terkait dengan mekanisme persidangan elektronik, penyampaian putusan secara elektronik, penyediaan layanan terhadap pengguna lain (selain Advokat), dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan proses layanan berperkara secara elektronik. YM. Syamsul Maarif mengatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan jaman saat ini perlu dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan memasukan beberapa ketentuan tentang mekanisme persidangan secara elektronik, untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan ketika menjalani proses berperkara di pengadilan dalam perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara. Selain itu modernisasi peradilan mengarah pada modernisasi mekanisme berperkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada Perma 3 Tahun 2018 sebelumnya baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi Perma ini diharapkan kedepannya bisa lebih revolusioner yaitu mampu mengakomodir mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan, pungkas YM Syamsul Maarif. Pada akhir rapat, diputuskan untuk dilakukan rapat-rapat lanjutan dalam rangka perumusan dan pembahasan revisi Perma ini secara lebih mendalam, sehingga ditargetkan pada tahun ini, Perma yang baru bisa diberlakukan pada pengadilan diseluruh Indonesia. (Dy/RS)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG SIAP HADAPI PESTA DEMOKRASI
    Jumat, 05 April 2019 14:53 WIB.
    Jakarta " Humas: Kurang lebih dua minggu lagi rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD secara bersamaan. Hal ini membawa konsekuensi dan dampak tersendiri bagi Mahkamah Agung karena jika ada sengketa terkait pemilihan ini pasti akan sampai ke Mahkamah Agung (MA). Menanggapi hal tersebut Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melaksanakan Media Gathering dengan Media cetak dan elektronik terkait Kesiapan MA dalam Menghadapi Pesta Demokrasi pada Jumat (5/4) di ruang Media Centre Harifin A Tumpa Mahkamah Agung. Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Dr. Supandi SH., M.Hum, sebagai narasumber mangatakan bahwa MA siap kerja siang malam dalam memberikan pelayanan terbaik terkait sengketa pemilu ini, MA sudah menyiapkan baik aturanhukum acaranya maupun hakimnya. Untuk aturan hukum acara sengketa pemilu, sambung Supandi, MA telahmengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administatif Pemilihan Umum di MA, PERMA NO 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, PERMA No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan TUN. Selain kebijakan MA juga sudah menyiapkan hakim-hakim yang akan menangani perkara-perkara sengketa pemilu. Hakim yang menangani kasus-kasus sengketa pemilu, menurut Supandi adalah hakim yang sudah dilatih, dibina, dan disertifikasi.Hingga kini MA telah memiliki Hakim Pemilu untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 217 orang, Hakim Pemilu Tingkat Banding 17 orang, sedangkan hakim untuk Sengketa Pemilihan (pilkada) di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 77 orang dan Hakim pada Tingkat Banding sebanyak 51 orang. Saya sudah komandokan kepada para hakim agar jangan main-main dengan perkara pemilu. Lakukan yang terbaik. TegasSupandi. Proses penyelesaian perkara sengketa pemilu ini, Supandi menekankan bahwa hitungannya tidak akan lebih dari 21 hari harus selesai, dan putusannya harus dikirim kepada para pihak, penggugat dan KPU. Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 50 an pers ini Supandi menjelaskan bahwa ada perbedaan antara sengketa Pemilihan dan Pemilihan Umum (Pemilu). Sengketa pemilihan adalah pada saat pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota). Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sedangkan sengketa pemilu diatur dalam 3 PERMA yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada kesempatan tersebut juga Supandi meminta perhatian Pemerintah untuk infrastruktur teknologi informasi, menurutnya karena MA memiliki putusan-putusan penting dan harus dijaga agar tidak dimanipulasi orang, yang harus diupload agar segera diketahui masyarakat, MA memerlukan infrastruktur, internet, data penyimpanan yang besar. Jangan karena muatan putusan banyak, websitenya jadi ambrol. Kata Supandi. Mengingat kini MA sudah didukung E-Court, peradilan berbasis elektronik, maka semua perkara termasuk perkara pemilu akan semakin cepat diselesaikan. Kalau memang bangsa ini menghendaki memiliki MA yang kuat, transparan, efektif, dan efesien dalam melayani rakyat, MA harus didukung infrastruktur teknologi informasi harus kuat. Terang Supandi. Selain Supandi, hadir juga Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH. sebagai Narasumber dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MS., sebagai Moderator. (azh/RS/photo Pepy)
    | Selengkapnya |
  • WKMA NON YUD: KOMPETENSI DAN INTEGRITAS HARUS INHEREN
    Kamis, 04 April 2019 14:47 WIB.
    Jakarta " Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung (WKMA) Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH. membuka secara resmi Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di hotel Borobudur Jakarta (4/4). Pertemuan dengan tema Kolaborasi Untuk Peningkatan SDM di Indonesia melalui Kelompok Kerja SDM Multistakeholder ini diselenggarakan oleh proyek EU-UNDP SUSTAIN (Support to the Justice Reform in Indonesia). Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya untuk melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. Dalam sambutanya, Sunarto mengatakan bahwa di zaman sekarang ini di mana teknologi informasi sudah sangat canggih, SDM masih merupakan faktor penentu dalam setiap pekerjaan, dan menurut mantan Ketua Kamar Bidang Pengawasan MA ini agar tidak terjadi penyalahgunaan, SDM yang berkompetensi dan berintegritas tetap harus dikendalikan. Sunarto menekankan bahwa kompetensi dan integritas tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, karena kompetensi tanpa dibarengi integritas bagai pelita di tangan pencuri, sedangkan integritas tanpa kompetensi bagai pelita di tangan bayi. Untuk itu, Sunarto menegaskan kompetensi dan integritas harus inheren. WKMA bidang Non Yudisial ini mengatakan bahwa terdapat dua masalah utama yang terdapat di lingkungan pemerintahan, pertama masalah kultur negatif sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang senang menempuh jalan pintas, misalnya ingin kaya namun tidak ingin kerja keras namun melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kedua, kultur ASN yang melakukan pekerjaan tanpa perencanaan sehingga pekerjaan tersebut terksesan asal tanpa memikirkan kualitas pekerjaannya. Dalam kesempatan yang sama, Sunarto menerangkan bahwa untuk mengatasi dua masalah utama di atas terdapat paling tidak delapan strategi. Strategi pertama mengubah mindset dari dilayani menjai melayani, kedua upaya harmonisasi regulasi, ketiga penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP), keempat para pimpinan Lembaga harus memiliki komitmen yang kuat dan mengenal dengan cermat proses lelang jabatan strategis di lingkungan masing-masing sehingga terpilih pimpinan yang layak menjadi role model dan harus bisa diteladani, kelima rekrutmen yang transparan dan akuntabel, keenam adanya pembinaan yang berkelanjutan, ketujuh pelunya para pimpinan lembaga mempertimbangkan masalah integritas dalam mempromosikan ASN dan tidak hanya memperhatikan kinerja, dan kedelapan penguatan law enforcement dengan prinsip zero tolerance for all violence. Pimpinan tidak boleh memberikan toleransi kepada apparatur manapun yang tidak berkompetensi dan tidak berintegritas, namun pimpinan harus memberikan reward kepada aparatur yang berprestasi, berintegritas dan berkompetensi. Reward dan punishment harus seimbang. Kata Sunarto. Turut hadir dan memberikan sambutan yaitu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam, Vincent Guerrend, dan PLT Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Criptophe Bahuet. Selain itu Mentri PAN RB, komjen Pol (Purn). Drs. Syafruddin, M.Si, Kepala BKN, Kepala Taspen dan lain-lain turut hadir dalam acara diskus panel yang dimoderatori oleh Ira Kusno ini. Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo, Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro, dan Head of Corporate Human Capital Triputra Group, Immanuel Adi Pakaryanto hadir sebagai narasumber panel ini. Hasil pertemuan hari ini yang merupakan bagian dari exit strategy proyek Sustain diharapkan dapat memberikan arahan-arahan untuk keberlangsungan hasil-hasil yang sudah dicapai selama kerjasama proyek SUSTAIN dengan MA dari tahun 2015 hingga pertengahan 2019.(azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • KEGIATAN PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGAL 18-20 MARET 2019
    Rabu, 27 Maret 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I telah menyelenggarakan Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2019, bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya yang diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dilanjutkan dengan Pembinaan mengenai Konsep Kepemimpinan, Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Menurut Dirjen Badilum Pemimpin Pengadilan harus menjadi contoh role model dengan dasar disiplin diri, mempunyai kemampuan untuk memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain, selain daripada itu Pemimpin Pengadilan harus juga memiliki kemampuan teknis administrasi, kemampuan berbicara di muka umum agar dapat bertugas dengan baik, kemampuan memecahkan masalah sehingga bisa mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Peserta kegiatan juga mendapatkan materi mengenai Integritas dan Pengawasan, Pelaksanaan DIPA 01 dan DIPA 03, Manajemen Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan Umum dari para Narasumber yang berkompeten dibidangnya.
    Selengkapnya
  • PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2019
    Jumat, 01 Maret 2019
    Rabu, 27 Februari 2019, dalam rangka memeriahkan kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2018, bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum 2019, yang dikuti oleh seluruh Unit Eselon I dilingkungan MARI dan para partisipan dari lembaga negara, serta beberapa Bank Nasional yang mendukung pelaksanaan E-Court.
    Selengkapnya
  • LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
    Jumat, 01 Maret 2019
    Rabu, 27 Februari 2019, bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Mahkamah Agung RI melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda tunggal penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.  Tema Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 adalah Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Pada Kesempatan ini disampaikan capaian-capaian Mahkamah Agung RI tahun 2018 berdasarkan Kinerja Utama yang diukur melalui target dan realisasi Indikator Kinerja Utama. Salah satu program unggulan yang diluncurkan pada tahun 2018 adalah aplikasi E-Court dibidang Perkara Perdata yang merupakan inisiatif Mahkamah Agung dalam mendukung program Kemudahan Berusaha. Saat ini E-Court sudah diimplementasikan di seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan. Hadir pada acara tersebut Presiden RI, Joko Widodo beserta Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang, Menteri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan, Wiranto, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dan para undangan dari luar negeri. Presiden RI pada pidatonya mengapresiasi capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selama tahun2018.
    Selengkapnya
  • PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 19 FEBRUARI 2019
    Sabtu, 23 Februari 2019
    Jakarta, Selasa tanggal 19 Februari 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV. Pejabat yang dilantik adalah : Yiyik Saptanti, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sugriwo Sahari, S.H. sebagai Kepala Seksi Bimbingan I pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Kamaluddin, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Yuswandi, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutiama, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Amir Basuki, S.H. sebagai Kepala Seksi Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Achmad Basyari, S.E. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Peradilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Deasi Ariyani, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Misra Dewita, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Supeno, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutarno, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Leni Cahyani, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Aman Mulyana, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Rosalia Puspa Kesumawati, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Tata Persidangan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Septin Sri Noni, S.E. sebagai Kepala Seksi Tata Naskah pada Sub Dit. Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ida Bagus Swardana, S.Kom. sebagai Kepala Seksi Statistik pada Sub Dit. Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nurlailah, S.Ap., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SERTA PERJANJIAN KINERJA
    Jumat, 15 Februari 2019
    Jumat, 8 - 9 Februari 2019, bertempat di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pembinaan pegawai. Hadir dalam kesempatan itu para pejabat eselon II, III, IV serta para staf. Pada sesi pertama dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.                                     Setelah penandatanganan Pakta Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr.  Herri Swantoro, S.H., M.H. memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai mengenai Peradilan yang kredibel dan efektif. Beliau menekankan pentingnya Restra Pengadilan.  Rentsra 2015-2019, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja setiap tahun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Kelemahan yang timbul: a.Renstra belum ditetapkan secara formal dalam bentuk Surat Keputusan b.Target Indikator Kinerja (TIK) dalam penjabaran Renstra tidak disusun pada awal tahun c.Penetapan presentase target IKU belum menggunakan dasar pertimbangan yang jelas d.Ada perbedaan Misi pada renstra dengan Misi pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.