Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan Tahun 2018

Laporan Tahunan 2018


Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • ISTERI MEMAAFKAN DAN LAPORAN DICABUT, HAKIM SS SELAMAT DARI PEMBERHENTIAN SEBAGAI HAKIM
    Kamis, 27 Juni 2019 00:28 WIB.
    Jakarta-Humas: Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali menjatuhkan sanksi berat kepada seorang hakim berinisial SS berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 tahun dalam sidang pembelaan MKH yang digelar di ruangan Wiryono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (25/6). Sanski tersebut dijatuhkan oleh majelis sidang MKH yang terdiri dari 3 orang Hakim Agung dan 4 orang Komisioner Komisi Yudisial (KY) setelah mendengarkan pembelaan dari hakim Terlapor SS yang saat ini bertugas di salah satu Pengadilan Negeri di Sumatera Utara. Sementara Terlapor SS pada sidang MKH yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB ini, didampingi oleh tim pembela dari Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) yaitu DY Witanto, S.H., Abdurrahman Rahim., S.HI., M.H, Boni Daniel,.S.H., M.H dan Andi Yusuf Bakri., S,H.I, MH. Terlapor dihadirkan dalam sidang MKH kali ini setelah adanya laporan kepada KY atas adanya tindakan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh hakim SS dan setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan panjang dan akhirnya rapat Pleno Komisioner KY merekomendasikan hakim Terlapor untuk duduk di kursi panas MKH karena telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik berat dengan rekomendasi sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sidang MKH yang berjalan sakral ini diwarnai dengan isak tangis dan ungkapan penyesalan dari hakim Terlapor karena dirinya telah mengakui melakukan pelanggaran kode etik hakim. Selain itu, hakim SS pun menyampaikan permohonan maaf kepada isteri, orang tua serta lembaga tempatnya bekerja atas sikap yang telah ia perbuat, oleh karena itu Hakim SS memohon kepada Majelis MKH untuk diberikan kesempatan untuk tetap menjadi hakim dan berjanji memperbaiki diri. ISTERI MEMAAFKAN DAN IKHLAS Kasus ini bermula ketika sang isteri dari hakim SS pada bulan januari 2019 lalu telah melayangkan laporan dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan Hakim SS karena telah menikah sirri dengan perempuan lain hingga memiliki seorang anak dari buah cintanya. Sang isteri yang tak rela dimadu akhirnya mengadukan kasus ini kepada Komisi Yudisial dan kasus ini berlanjut hingga laporan tersebut diproses dan berujung rekomendasi pemberhentian hakim SS dari hakim dengan hak Pensiun. Namun sesal datang kemudian, sang isteri pada sekitar tanggal 6 Februari 2019 mencabut laporannya karena dirinya tak menyangka laporannya kepada Komisi Yudisial berdampak fatal terhadap suaminya, ia pun segera menyadarinya dan akhirnya mencabut laporan tersebut. saya menyesal dan tak menyangka akan berujung pemberhentian suami saya yang mulia, saya masih sayang sama suami saya dan sebenarnya rumah tangga saya sudah berjalan baik meskipun saya sudah dimadu dengan wanita lain, makanya saya mencabut lapioran saya, ujar isteri hakim SS saat dimintai keterangan selaku saksi meringankan bagi Terlapor Mendengar pengakuan wanita yang sudah 14 tahun mendampingi hakim SS tersebut, salah seorang anggota Majelis kehormatan hakim menanyakan perihal alasan pencabutan laporan yang dilakukan oleh isteri hakim SS. apakah ibu mencabut laporan terhadap suami ibu karena dipaksa seseorang atau tertekan karena suatu hal, kok tiba-tiba ibu juga memaafkan suami ibu, luar biasa, mungkin hanya ada 1 dari 1000 orang wanita seperti ibu, suami anda beruntung memiliki isteri seperti anda tanya majelis hakim MKH Wanita yang sehari-hari berkerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Kota Medan itu menampik adanya paksaan dirinya telah mencabut laporan terhadap suaminya. saya benar-benar ikhlas Yang Mulia, saya memaafkan suami saya, Allah saja memaafkan hambanya, masak saya sebagai manusia biasa tidak mau memaafkan suami saya, oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia kebijaksanaannya untuk memberikan ampunan dan keringan serta memberikan kesempatan kepada suami saya tetap menjadi hakim ujar isteri hakim SS dengan berurai air mata. Isteri hakim SS melanjutkan bahwa laporannya ke KY atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh suaminya lantaran dirinya sedang dalam keadaan emosi yang tinggi sehingga lupa untuk berpikir jernih. Padahal katanya bila suaminya dipecat dari hakim, maka akan berakibat bukan kepada dirinya saja, namun anak dan orang tuanya. Selain itu kata isteri SS bahwa rentetan kejadian ini mungkin sudah takdir tuhan sehingga ada hikmah dibalik semua ini, ia menyatakan bahwa ia menyadari bahwa suaminya hakim SS menikah sirri dengan wanita lain lantaran ia sangat mendambakan lahirnya keturunan, namun selama 14 tahun pernikahannya dengan hakim SS, belum juga diberikan keturunan. saya menyadari akhirnya, mungkin selain suami punya kekurangan, saya punya kekurangan juga, saya belum mampu memberikan keturunan meskipun sudah 4 kali keguguran selama menikah meskipun sampai saat ini kami berusaha terus, jelasnya Selain hakim terlapor dan isterinya, Tiim pembela atau pendamping dari PP IKAHI juga menyampaikan nota pembelaan kepada hakim MKH. Tim pembela memohon agar MKH dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terlapor dengan alasan karena selain Terlapor mengakui dan menyesali perbuatannya, rumah tangga hakim SS dengan isterinya saat ini telah berjalan rukun dan harmonis, bahkan dengan isteri sirri dan anaknya. Pelapor sering membelikan baju dan pakaian untuk anak Terlapor dan juga pernah menjenguk anak Terlapor ketika dirawat di rumah sakit, Pelapor sering menganjurkan kepada Terlapor untuk menegok anaknya dan menitipkan makanan untuk anak itu, semua itu menunjukkan bahwa antara Pelapor, Terlapor dengan istri siri terlapor sudah sama-sama saling menerima, Pelapor juga ikhlas bahwa sebagian penghasilan suaminya diberikan untuk menafkahi anak dan istri sirinya, bahkan Pelapor saat ini bersama-sama dengan Terlapor sedang mengupayakan agar pernikahan Terlapor dengan Sdri. Cory dapat disahkan secara hukum dan selanjutnya bisa memproses status hukum bagi anak tersebut, ujar tim pembela IKAHI membacakan pembelaannya. Setelah mendengarkan seluruh pembelaan dari Terlapor, tim pembela dan saksi Terlapor, sidang Majelis Kehormatan Hakim akhirnya menskor persidangan selama lebih kurang 90 menit untuk melakukan musyawarah majelis menentukan nasib terlapor. Akhirnya pada pukul 13.30 WIB majelis kehormatan hakim yang diketuai oleh Maradaman Harahap menjatuhkan putusan yang pada pokoknya MKH menyatakan bahwa Hakim SS telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim karena telah menikah dengan wanita lain secara sirri dan menjatuhkan sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Hal-hal yang meringankan hakim SS selaku terlapor menurut majelis khormatan hakim adalah terlapor telah mengakui kekhilafan dan kesalahannya, Terlapor belum pernah diberikan sanksi sebelumnya, pelapor selaku isteri hakim SS telah mencabut laporannya dan telah memaafkan serta mengikhlaskan perbuatan hakim terlapor, terlapor memiliki tanggungan terhadap isteri, anak dan ibu kandung terlapor dan terlapor telah memiliki niat untuk mensahkan pernikahan sirrinya . (Abdurrahman Rahim / humas)
    | Selengkapnya |
  • KICK OFF MEETING TIM POKJA PENYUSUNAN FORMAT DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN
    Rabu, 26 Juni 2019 15:45 WIB.
    Jakarta " Humas : Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H, memimpin Rapat Pleno Kelompok kerja Penyusunan format ( template) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Gedung tower lantai 2 Mahkamah Agung RI. Pemberlakuan template putusan dan Pedoman Penulisan Putusan sebelumnya sudah ada pada SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 dan PERMA No. 9/2017 Akan tetapi, SK No 44/2014 hanya melingkupi Peradilan Umum dan PERMA No. 9/2017 hanya melingkupi tingkat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan standar/pedoman untuk putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama dan banding dalam 4 lingkungan peradilan dan Pembentukan Kelompok Kerja melalui SK KMA No. 62/KMA/SK/III/2019. Pada kesempatan ini, Yang Mulia Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH. menyampaikan bahwa format putusan dan penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sudah ada pada masing-masing peradilan dan karena beberapa bulan lalu sudah menyusun format putusan di tingkat Mahkamah Agung, maka diharapkan juga ada produk dari Mahkamah Agung yang berupa PERMA atau SEMA untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Sehingga paling tidak Mahkamah Agung memiliki 3 Perma yakni : Tingkat Mahkamah Agung, Tingkat Banding, dan Tingkat Pertama. Tiga PERMA ini masing-masing akan mengatur teknis pembuatan, penulisan, Bahasa dan lain - lain sebagaimana format Mahkamah Agung, sehingga bisa menjadi pedoman bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Selain itu, pada penyusunan template ini, tim Tingkat Banding dan Tim Tingkat Pertama akan berbeda, tetapi untuk penanggung jawabnya cukup satu orang. Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada hal yg perlu diperbaiki, informasi dan data bisa sinkron sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Rapat Pleno Pokja yang dihadiri oleh para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Panitera MA, Para Panitera Muda dari 4 lingkungan Peradilan, Koordinator Pusat data Kepaniteraan, Para Hakim Yustisial, Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Se-Wilayah Jakarta merupakan kick off meeting dari Tim Penyusunan Putusan dan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding. Selain itu, turut hadir juga dalam rapat pleno, tim peneliti dari MaPPI FH UI, LeIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan PSHTN FH UI yang akan membantu melakukan penelitian untuk penyusunan format putusan dan pedoman penulisan putusan. Sebelum menutup Rapat Pleno, Yang Mulia Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH. mengucapkan selamat bekerja kepada tim Pokja Penyusunan Format Putusan dan Pedoman Penulisan Putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.(Ip/Enk/Rs)
    | Selengkapnya |
  • MA MENERIMA PENGHARGAAN DARI BNN
    Rabu, 26 Juni 2019 13:17 WIB.
    Jakarta " Humas : Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas peran aktif dan kontribusinya dalam Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia, melalui giat sosialisasi, test urine dan tersusunnya regulasi dari tingkat pusat sampai wilayah dari tahun 2017 sampai sekarang kepada calon Hakim, Panitera, dan Pegawai Mahkamah Agung dan pengadilan ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten / kota dengan bekerjasama dengan BNN, BNNP, dan BNNK / kota. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko kepada Mahkamah Agung yang diwakili oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho Setiadji, SH, dalam rangka puncak peringatan hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2019, pada hari Rabu,26/6/2019 bertempat di The Opus Grand Ballroom At The Tribrata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. ( Humas )
    | Selengkapnya |
  • PRESIDEN JOKOWI MELAYAT KE KEDIAMAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
    Jumat, 21 Juni 2019 11:34 WIB.
    Jakarta-Humas: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melayat ke kediaman Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, untuk berbela sungkawa atas kepergian putra sulungnya yang bernama Muhammad Irfanyang meninggal pada Rabu 19 Juni 2019 karena kecelakaan di Namibia Afrika. Jokowi yang menggunakan kemeja putih dan peci hitam itu datang pada Jumat 21 Juni 2019 pukul 09.30 WIB. Selain Presiden RI, sebelumnya telah datang untuk berbela sungkawa juga Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Mantan Wakil Presiden Budiyono, Ketua MK Anwar Usman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kapolri Tito Karnavian, dan lainnya. Jenazah Irfan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan rencananya Jenazah akan dimakamkan pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 di Pemakaman Karet Bivak Jakarta. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KELUARGA BESAR MA TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA M. IRFAN
    Kamis, 20 Juni 2019 11:52 WIB.
    Jakarta -Humas: Innalillahi wainna Ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Muhammad Irfan, putra sulung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. Irfan meninggal dunia karena kecelakaan pada Rabu, 19 Juni 2019 di Namibia Afrika. Suasana duka memenuhi kediaman Prof. Hatta Ali, tamu silih berganti datang berbela sungkawa atas kepergian Irfan. Di antara tamu yang datang, terlihat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ibu Susi Pujiastuti. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan, yang sabar ya Bu, ini adalah takdir, ucap Ibu Susi sambil memeluk erat Ibu Hatta Ali yang tidak berhenti meneteskan air mata. Sebagaimana diketahui, Ibu Susi juga telah kehilangan putranya pada tahun 2016 lalu. Saya bisa merasakan kesedihan Ibu, kata ibu Susi sambil mengusap air mata Ibu Hatta. Muhammad Irfan Ali adalah putra pertama Prof. Hatta Ali. Irfan lahir di Jakarta 11 November 1978. Saat ini Irfan masih menjabat sebagai salah satu komisaris di PT. Telkomsel. Irfan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Segenap keluarga besar Mahkamah Agung turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya M. Irfan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga. Dan semoga kelurga besar yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA PUTRA YM KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
    Jumat, 21 Juni 2019
    Selengkapnya
  • HALAL BIHALAL PEJABAT/PEGAWAI MARI DI GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI 1440 H
    Selasa, 11 Juni 2019
    Jakarta, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/Pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan para pejabat serta pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)
    Selengkapnya
  • PENGADILAN NEGERI CIKARANG DARI SEBUAH GARASI MENCOBA MENGUKIR PRESTASI
    Sabtu, 27 April 2019
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.