Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

KEPANITERAAN PIDANA

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi :

Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.

  • Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri.
  • Sasaran : Penyediaan bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Pidana.

Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Menata data surat-surat yang masuk dan yang keluar di Kepaniteraan Pidana.
  • Sasaran : Memudahkan pencarian surat yang masuk dan yang keluar jika diperlukan.

Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.

  • Tujuan : Untuk pengiriman berkas baik perkara yang banding maupun kasasi.
  • Sasaran : Terpenuhinya proses pengiriman berkas yang cepat dalam rangka menunjang proses peradilan yang cepat.

Mengelola Berkas Perkara Pidana Yang Masuk.

  1. Perkara Biasa.
    • Dalam memproses perkara pidana, sejak perkara diterima dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, perkara pidana tersebut diterima oleh petugas meja I lalu dicatat dalam Buku Pelimpahan Perkara Biasa dan Buku Register Induk Perkara untuk diberi nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada Panitera, lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti. Selanjutnya di catat dalam Buku Register dan Buku Pembantu untuk mencatat nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan melampirkan blangko Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang dengan memakai Buku Penyerahan Berkas Perkara.
    • Dalam memproses suatu perkara pidana biasa, sejak perkara diterima hingga diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga dapat diserahkan.
    • Suatu perkara dalam proses persidangan, Panitera/ Panitera Pengganti harus melaporkan setiap pengunduran sidang kepada Kepaniteraan Pidana, termasuk perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan menyerahkan amar putusannya untuk dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 hari perkara tersebut sudah diminutasi kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.
  2. Perkara Singkat.
    • Untuk perkara pidana singkat, sejak perkara diterima, perkara pidana singkat sudah ditentukan hari sidangnya oleh Penunut Umum. Kepaniteraan pidana membuat Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, perkara tersebut diserahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan untuk Panitera / Panitera Penggantinya ditujuk oleh Panitera.
    • Dalam memproses perkara pidana singkat sejak diterima dan pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
    • Dalam proses persidangan perkara singkat apabila saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tidak datang untuk menghadap maka setelah sidang selesai, kepaniteraan pada hari itu juga mengembalikan perkara pidana singkat tersebut kepada Kejaksaan Negeri dengan memakai Berita Acara Penyerahan dan apabila saksi hadir, setelah sidang selesai Panitera/ Panitera Pengganti melaporkan penundaannya, baru Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Pelimpahan Perkara Singkat dan Buku Register Induk Perkara Singkat yang selanjutnya diberi nomor perkara dan Panitera/ Panitera Pengganti membuat Surat Penetapan Penahanan apabila terdakwa ditahan serta apabila perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, maka Panitera/ Panitera Pengganti pada hari itu juga melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana dan menyerahkan Kutipan Putusan yang telah ditanda tangani atau di paraf oleh Majelis Hakim agar dapat segera dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dapat diminutasi dan selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk diarsipkan.
  3. Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas.
    • Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan hari persidangannya setiap hari Jum’at.
    • Untuk proses persidangan perkara tipiring, perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga dibuat penetapan penunjukan hakimnya, lalu diserahkan ke Panitera dan kemudian kepada Wakil Ketua Pengadilan Ngegeri untuk penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kembali lagi ke Panitera untuk penunjukan Panitera Penggantinya. Perkara disidangkan dan diputus pada hari itu juga, setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana yang selanjutnya Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Register dan diberi nomor perkara.
    • Untuk proses perkara Pelanggaran Lalu Lintas proses persidangannya dimulai dari perkara tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana pada hari Kamis, lalu perkara tersebut diolah/ dikerjakan seperti diberi karbon dan blangko penetapan penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti, lalu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Panitera untuk menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti dan pada hari jumat disidangkan dan diputus. Apabila si pelanggar tidak datang untuk menghadap maka perkara tersebut di putus dengan verstek, selanjutnya perkara tersebut dicatat dalam registernya untuk diberi nomor perkaranya.
      • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara pidana dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.
      • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Perkara Praperadilan.

Perkara praperadilan diterima oleh Kepaniteraaan Pidana, pada hari itu juga didaftar serta dicatat dalam Buku Register untuk diberi nomor, Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan dan dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama perkara pra peradilan sudah diputus. Amar putusannya di catat dalam buku register.

  1. Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara praperadilan dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh hakim yang bersangkutan.
  2. Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan.

 

----------------

Mengelola Upaya Hukum.

Banding

Untuk upaya hukum banding diterima oleh petugas meja II dan di catat dalam Buku Register banding untuk diberi nomor Akta Banding. kemudian dicatat dalam Buku Register Induk Biasa atau Perkara Singkat, lalu dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan penahanan terdakwa dan dalam waktu 1-2 hari dibuat/ diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum. Menerima Memori dan menyerahkan Memori Banding kalau ada dan setelah perkara tersebut diminutasi, Kepaniteraan Pidana memberitahukan untuk  mempelajari berkas perkara kepada Pembanding atau Terbanding. Setelah 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Kepaniteraan Pidana mencatat tanggal penerimaan berkas dan amar putusannya dalam Register Induk Pidana dan Register Perkara Banding. Amar putusan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 1-2 hari sejak perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara banding dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.
  • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

 

Perkara Pidana yang mengupayakan hukum kasasi diterima oleh petugas meja II, dicatat dalam buku Register Induk Pidana Biasa atau Pidana Singkat, dicatat dalam buku register Banding dan Register Kasasi serta di laporkan ke Mahkamah Agung untuk menentukan penahanan bagi terdakwa yang ditahan.dalam waktu1-3 hari pemohonan Kasasi tersebut diberitahukan kepada termohon Kasasi. Menerima memori Kasasi dalam waktu 1-3 hari.menerima Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan Mencatat tanggal pemberitahuan, Menerima dan menyerahkan memori kasasi dan Kontra memori Kasasi, slanjutnya membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara, setelah perkara diputus dan diterima kembali di Pengadilan Negeri (Kepaniteraan Pidana) dicatat dalam Register Kasasi tanggal Penerimaannya. Berkas Amar Putusan dan tanggal pemberitahuan dalam waktu 1-3 hari.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara kasasi dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Grasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara Grasi dan Peninjauan Kembali sangat jarang ada pada Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak perlu diprogramkan. Jika ada akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-----

Mengelola Register penahanan.

Register Penahanan diisi dangan cermat dengan menyediakan Blangko Penahanan Hakim dan Blangko Perpanjangan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

  • Tujuan : Mengisi Register Penahanan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang penahanan hakim ataupun perpanjangan Ketua Pengadilan.

------

Mengelola Register Izin / Persetujuan Penyitaan

Register Izin Persetujuan Penyitan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.

Permohonan izin / izin persetujuan penyitaan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan penyitaan, kemudian dibuat penetapan izin / persetuan penyitaan serta dicatat dalam Register Izin Penyitaan, dalam waktu 3 hari sudah dikirim kepada Penyidik.

  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Penyitaan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang izin / persetujuan penyitaan yang diberikan kepada penyidik.

------

Mengelola Register Izin Pengeledahan

  • . Register Izin Pengeledahan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.
    1. Permohonan izin / persetujuan pengeledahan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan pengeledahan, kemudian dibuat penetapan izin / persetujuan pengeledahan serta dicatat dalam Register Izin Pengeledahan, dalam waktu 3 hari sudah dikirimkan kepada Penyidik.
  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Pengeledahan.
  • Sasaran : Tersedianya data izin / persetujuan pengeledahan yang diberikan kepada Penyidik.

-------------

Surat Kuasa.

Setiap menerima pendaftaran, surat kuasa diproses pada hari itu juga supaya tidak mengganggu persidangan.

---------

Menerima / Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

  1. Menerima barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum.
  2. Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.
  3. Menyimpan barang Bukti dalam gudang.
  4. Mencatat barang Bukti yang dipinjam Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan.

---------

PANITERA MUDA PIDANA

Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas :

  1. Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
  2. Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
  3. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
  4. Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.
  5. Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.
  6. Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan kepada polisi.

Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas :

  1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.
  2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.
  3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.
  4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.
  5. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.
  6. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.
  7. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.
  8. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.
  9. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.
  10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  11. Mengerjakan pernyataan kasasi.
  12. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.
  13. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
  14. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.
  15. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.
  16. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.
  17. Mengerjakan pernyataan banding.
  18. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.
  19. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.
  20. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.
  21. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.
  22. Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.
  23. Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
  24. Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

 

 

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • MAHKAMAH AGUNG DAN BSSN TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN
    Senin, 19 Agustus 2019 16:09 WIB.
    Jakarta " Humas MA : Dalam rangka mendukung peradilan modern berbasis teknologi informasi, Mahkamah Agung dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU) mengenai pemanfatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik, pada Senin,19 Agustus 2019 di ruang rapat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. MOU ini bertujuan untuk mendukung E-ligitasi yang baru saja diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, serta menghindarkan hal-hal yang bisa mencederai wibawa pengadilan antara aparatur pengadilan dengan para pihak yang memiliki permasalahan di pengadilan. MOU antara Mahkamah Agung dan BSSN ini ditandatangani oleh Dr. Abdullah, SH., MS, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan Rinaldy, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Hadir dalam acara ini Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika dan Kepala Bagian Pemeliharaan sarana informatika Mahkamah Agung, para pejabat BSSN dan undangan lainnya. Selesai penandatanganan, acara diakhiri dengan foto bersama. (PN/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG: E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA
    Senin, 19 Agustus 2019 13:24 WIB.
    Jakarta"Humas: Momen Hari Ulang Tahun Ke-74 dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia di Balairung Mahkamah Agung, Senin (19/08/2019). Turut hadir dalam acara tersebut seluruh hakim agung, Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Jabodetabek, Pejabat fugsional dan struktural Mahkamah Agung serta purnabhakti pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, seperti Bagir Manan dan Harifin A. Tumpa. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menjelaskan bahwa aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Menurutnya, dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, jelas Hatta Ali. Redesain Praktek Peradilan Indonesia Kecuali memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya. Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan, ungkap Hatta Ali lebih lanjut. Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Disamping itu, Hatta Ali juga mengungkapkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi. Pertama, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat, kata Hatta Ali. Kedua, sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau. Ketiga, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan. Keempat, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi, menurut Hatta Ali, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. Atas alasan-alasan tersebut, Hatta Ali menyimpulkan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di Negara-negara maju. Diterapkan Secara Menyeluruh Tahun 2020 Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal, ungkap Hatta Ali Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tat Usaha Negara. Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia diharapkan sudah menerapkan e-litigasi ini. pada saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020, e-Litigasi ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia, pungkas Hatta Ali. (NR /RS/photo: Pepy)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG KINI PUNYA HIMNE
    Senin, 19 Agustus 2019 13:21 WIB.
    Jakarta"Humas MA: Guna mendorong penghayatan terhadap nilai-nilai Mahkamah Agung dan peradilan serta mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap lembaga, Mahkamah Agung kini memiliki lagu himne. Lagu yang merupakan kolaborasi antara musisi kenamaan Addie MS dengan A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung tersebut akan diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-74 Mahkamah Agung hari ini (19/08/2019). Menurut Pudjoharsoyo, hingga usianya yang ke-74, Mahkamah Agung memang belum memiliki lagu mars, himne ataupun sejenisnya. Padahal organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, seperti Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan Dharma Yukti Karini (DYK) sudah memiliki himne dan mars, ungkap Pudjoharsoyo saat gladi resik persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-74 Mahkamah Agung di Jakarta, Minggu (18/08/2019). Tiga Bait Sederhana Untuk mencapai apa yang dikehendaki dari adanya lagu tersebut, menurut Pudjoharsoyo, dipilih lirik yang sederhana, lugas dan mudah dihafal. Diharapkan dengan kesederhanaan lirik tersebut, lebih mudah diresapi oleh yang menyanyikannya, ungkap Pudjoharsoyo menjelaskan. Kendati demikian, lanjut Pudjoharsoyo, kesederhanaan liriknya tidak mengurangi kedalaman pesan yang ingin disampaikannya. Lagu ini terdiri dari tiga bait dengan aksentuasi makna yang berbeda-beda tetapi memiliki kohesi dan koherensi satu sama lain sehingga membawa pesan dan makna yang holistic, ungkap Pudjoharsoyo. Bait pertama lagu berusaha menyentuh kesadaran berbangsa warga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, setiap orang harus memiliki semangat untuk berbakti dan membangun Indonesia. Dan ini harus dilakukan dengan semangat kerjasama dan saling mendukung secara harmonis. Bait pertama ini berisi empat kalimat sederhana, yakni Bersama kita semua, Bangun Indonesia, Berikan baktimu, Untuk Nusa Bangsa, urai Pudjoharsoyo lebih jauh. Sedangkan pada bait selanjutnya yang terdiri dari dua kalimat, yakni Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berasas Pancasila, kita berkarya, ingin mengingatkan bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang direpresentasikan oleh Hakim memiliki tanggung jawab besar sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan. Disini diharapkan tersentuhnya nilai-nilai kejujuran atau integritas dan kesadaran ketuhanan yang merupakan intisari sila pertama Pancasila, dilanjutkan dengan membawanya kepada Pancasila secara keseluruhan sebagai landasan berkarya, papar mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu. Adapun bait ketiga, terdiri dari empat ungkapan sederhana masing-masing Di Mahkamah Agung, Kami wujudkan, Keadilan tuk semua, Bagi Indonesia. Kami ingin menggugah segenap warga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan untuk dengan keyakinan penuh bertekad mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia, jelas Pudjoharsoyo. Musik dan Aransemen Besutan Addie MS Kesederhanaan lirik tersebut dibalut apik dalam besutan musik dan aransemen yang dilakukan oleh musisi kenamaan Addie MS. Ketika ditawarkan untuk berkolaborasi mengkomposisi, mengaransemen dan mengorkestrasi Himne Mahkamah Agung, Addie MS dengan penuh antusias menyambutnya. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai yang diharapkan tumbuh lewat lagu tersebut. Saya bangga dan terharu mendapatkan kepercayaan untuk mengaransemen Himne Mahkamah Agung sekaligus mendapat tanggung jawab yang besar, ungkapnya di hadapan rapat pimpinan Mahkamah Agung saat memperdengarkan pertama kali besutannya di Bogor, Selasa (06/08/2019) lalu. Seperti halnya lirik, menurut Addie MS, aspek melodi, harmoni, irama juga mempengaruhi bagaimana suatu lagu akan memberikan efek kepada yang menyanyikannya. Ada aspek estetika di dalam lagu yang harus dirasakan sebelum kemudian orang tertarik untuk menyanyikannya. Saat orang menyanyikannya dengan senang hati, barulah kita bisa berharap pesan dari lagu tersebut tersampaikan secara alami, ungkap Addie MS. Yang menarik dari aransemen pria yang menjadi salah seorang pendiri Twilite Orchestra ini adalah ketika meramu melodi dan harmoni pada bait kedua yang menggambarkan bagaimana hakim dan aparatur pengadilan harus bekerja berlandaskan ketuhanan dan Pancasila. Kami buat lebih syahdu untuk membuat suasana lebih kontemplatif, sambil mempersiapkan mood yang menggelora di bagian berikutnya, papar musisi yang memulai karir bermusiknya sejak tahun 1980 an itu. Pada bait ketiga yang berusaha menggugah semangat warga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, melodi dan harmoni dibuat lebih intens, dan dinyanyikan oleh paduan suara dengan lebih kuat dan ekspresif sehingga klimaks lagu tercipta dengan efektif. Dan untuk menggarap komposisi, aransemen, dan orkestrasi lagu ini, Addie bahkan rela harus mendalami visi, misi dan program pembaruan peradilan serta membangun pemahamannya tentang cita-cita Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 beserta dokumen-dokumen Mahkamah Agung lainnya. Apresiasi Ketua Mahkamah Agung Atas karya lagu yang dipersembahkan untuk Hari Ulang Tahun Ke-74 Mahkamah Agung ini, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Addie MS dan A.S. Pudjoharsoyo. Ia mengaku sangat terkesan dengan lirik, musik dan aransemen lagu Mahkamah Agung ini. Ada rasa kebanggaan dan sekaligus terharu (mendengarnya). (Dan) menyanyikan lagu ini, kita bisa menitikkan air mata. Sungguh luar biasa. Ujar Hatta Ali setengah terbata-bata penuh keharuan saat mendengar lagu ini pertama kali di Bogor beberapa waktu lalu (06/08/2019). Dengan Keputusan Nomor 123/KMA/SK/VIII/2019, Himne Mahkamah Agung ditetapkan sebagai lagu resmi yang wajib dinyanyikan pada saat acara-acara resmi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Mudah-mudahan bait demi bait dan kata demi kata dari lagu ini dapat menjelma dan kita hayati sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku kita, harap Hatta Ali memungkasi komentarnya. (MN/RS/Photo:azh)
    | Selengkapnya |
  • RAYAKAN HARI JADI, MAHKAMAH AGUNG SELENGGARAKAN SERANGKAIAN ACARA
    Minggu, 18 Agustus 2019 17:05 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 19 Agustus 2019 mendatang genap berusia 74 tahun. Untuk merayakan hari jadinya, Mahkamah Agung menyelenggarakan berbagai acara di antaranya yaitu jalan santai, pembagian doorprize, upacara bendera, dan yang paling monumental pada perayaan tahun ini adalah akan diluncurkannyaa Himne Mahkamah Agung pada Senin 19 Agustus 2019 mendatang. Hari ini, Minggu 18 Agustus 2019, demi memeriahkan hari jadi, seluruh aparatur Mahkamah Agung baik yang berkantor di Medan Merdeka Utara, Jl. Ahmad Yani atau Bogor semua tumpah ruah di halaman gedung Mahkamah Agung untuk mengikuti senam kesegaran jasmani bersama para pimpinan Mahkamah Agung. Suasana akrab dan hangat antara pimpinan Mahkamah Agung dan para pegawai sangat terasa. Setelah melakukan senam bersama, para peserta senam melanjutkan kegiatan jalan santai di sekitar monas bahkan hingga ke bundaran Hotel Indonesia. Suasana keakraban semakin meriah karena di halaman parkir timur, Panitia HUT MA RI telah menyiapkan panggung lengkap dengan acara-acara hiburan yang sangat menarik, ditambah dengan adanya pembagian doorprize membuat semua yang hadir semakin bersemangat mengikuti kegaitan hari jadi MA yang ke 74 ini. BUKAN SEREMONIAL BELAKA Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, mengatakan bahwa serangkaian acara ini bukanlah seremonial belaka namun momentum untuk kembali merefleksikan keberadaan lembaga Mahkamah Agung. Momen ini juga menjadi sarana untuk kembali mengukuhkan komitmen aparatur Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam usia yang cukup matang ini, Mahkamah Agung terus mengukir prestasi, di antaranya yaitu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung menciptakan peradilan elektronik atau e-court. Melalui pelayanan ini, masyarakat yang ingin mencari keadilan bisa lebih cepat, berbiaya ringan, dan mudah. Selain itu, Mahkamah Agung pada usianya yang ke 74 ini juga akan meluncurkan e-litigasi, sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menghindarkan hal-hal yang bisa mencederai wibawa pengadilan antara aparatur pengadilan dengan para pihak yang memiliki permasalahan di pengadilan. Dirgahayu Mahkamah Agung yang ke 74. Jayalah selalu. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA MENJADI PEMBINA UPACARA KEMERDEKAAN RI KE 74
    Sabtu, 17 Agustus 2019 09:40 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., menjadi Pembina Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 di halaman gedung Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019. Upacara ini diikuti oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para pegawai, ibu-ibu Dharmayukti Karini serta para calon hakim yang sedang mengikuti diklat. Pada acara ini pula Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda kehormatan Satyalancana 30 tahun, Satyalancana 20 tahun, Satyalancana 10 Tahun, tanda kehormatan Sewindu dan Dwiwindu kepada pegawai Mahkamah Agung yang mendapatkan. (azh/RS/photo:PN)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
    Jumat, 09 Agustus 2019
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB1561
    Selengkapnya
  • PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
    Kamis, 08 Agustus 2019
    Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB213 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB499 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB337 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB280
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI JURUSITA
    Selasa, 06 Agustus 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019. Acara dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur " Bali di Kota Denpasar dan dibuka secara bersamaan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif DIPA 03 T.A. 2020 di Lingkungan Peradilan Umum oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. kegiatan diikuti oleh 41 peserta Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Narasumber  Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kegiatan ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dengan menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan diri yang tinggi dalam menjalankan tugas. (TPU)
    Selengkapnya
  • PEMBAHASAN ROADMAP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
    Rabu, 24 Juli 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rocky Bukittinggi pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2019 dibuka oleh Direktur Jenderal Badilum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H dan diikuti oleh 45 orang peserta yang ditunjuk. Berbagai masukan dan rencana pengembangan dalam roadmap diharapkan akan menjadikan SIPP semakin mudah untuk diimplementasikan, termasuk mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap template yang ada. Dengan penyusunan roadmap diharapkan pengembangan SIPP dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan waktu yang ditentukan, ungkap Dirjen Badilum ketika membuka acara. Hal yang sama juga diungkapkan kembali oleh Zahlisa Vitalita, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum ketika menutup acara, karena pengembangan SIPP yang baik dan terencana akan dapat menjadi sarana percepatan terwujudnya badan peradilan yang agung. (SEG)
    Selengkapnya
  • EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE
    Rabu, 10 Juli 2019
    Jakarta, 10 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi dan satker di bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal dan para pejabat eselon II mengadakan evaluasi kinerja melalui teleconference. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Juli 2019, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lantai 3. Pada tanggal 9 Juli 2019 , teleconference terhadap 3 (tiga) Satker, yaitu PT Jayaputra, PT Surabaya dan PT Pekan Baru. Kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, teleconference dengan PT Makassar, PT Bengkulu, PT Mataram dan PT Banjarmasin  
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.