Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : delegasi.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

KEPANITERAAN PIDANA

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi :

Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.

  • Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri.
  • Sasaran : Penyediaan bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Pidana.

Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Menata data surat-surat yang masuk dan yang keluar di Kepaniteraan Pidana.
  • Sasaran : Memudahkan pencarian surat yang masuk dan yang keluar jika diperlukan.

Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.

  • Tujuan : Untuk pengiriman berkas baik perkara yang banding maupun kasasi.
  • Sasaran : Terpenuhinya proses pengiriman berkas yang cepat dalam rangka menunjang proses peradilan yang cepat.

Mengelola Berkas Perkara Pidana Yang Masuk.

  1. Perkara Biasa.
    • Dalam memproses perkara pidana, sejak perkara diterima dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, perkara pidana tersebut diterima oleh petugas meja I lalu dicatat dalam Buku Pelimpahan Perkara Biasa dan Buku Register Induk Perkara untuk diberi nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada Panitera, lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti. Selanjutnya di catat dalam Buku Register dan Buku Pembantu untuk mencatat nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan melampirkan blangko Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang dengan memakai Buku Penyerahan Berkas Perkara.
    • Dalam memproses suatu perkara pidana biasa, sejak perkara diterima hingga diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga dapat diserahkan.
    • Suatu perkara dalam proses persidangan, Panitera/ Panitera Pengganti harus melaporkan setiap pengunduran sidang kepada Kepaniteraan Pidana, termasuk perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan menyerahkan amar putusannya untuk dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 hari perkara tersebut sudah diminutasi kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.
  2. Perkara Singkat.
    • Untuk perkara pidana singkat, sejak perkara diterima, perkara pidana singkat sudah ditentukan hari sidangnya oleh Penunut Umum. Kepaniteraan pidana membuat Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, perkara tersebut diserahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan untuk Panitera / Panitera Penggantinya ditujuk oleh Panitera.
    • Dalam memproses perkara pidana singkat sejak diterima dan pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
    • Dalam proses persidangan perkara singkat apabila saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tidak datang untuk menghadap maka setelah sidang selesai, kepaniteraan pada hari itu juga mengembalikan perkara pidana singkat tersebut kepada Kejaksaan Negeri dengan memakai Berita Acara Penyerahan dan apabila saksi hadir, setelah sidang selesai Panitera/ Panitera Pengganti melaporkan penundaannya, baru Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Pelimpahan Perkara Singkat dan Buku Register Induk Perkara Singkat yang selanjutnya diberi nomor perkara dan Panitera/ Panitera Pengganti membuat Surat Penetapan Penahanan apabila terdakwa ditahan serta apabila perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, maka Panitera/ Panitera Pengganti pada hari itu juga melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana dan menyerahkan Kutipan Putusan yang telah ditanda tangani atau di paraf oleh Majelis Hakim agar dapat segera dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dapat diminutasi dan selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk diarsipkan.
  3. Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas.
    • Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan hari persidangannya setiap hari Jum’at.
    • Untuk proses persidangan perkara tipiring, perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga dibuat penetapan penunjukan hakimnya, lalu diserahkan ke Panitera dan kemudian kepada Wakil Ketua Pengadilan Ngegeri untuk penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kembali lagi ke Panitera untuk penunjukan Panitera Penggantinya. Perkara disidangkan dan diputus pada hari itu juga, setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana yang selanjutnya Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Register dan diberi nomor perkara.
    • Untuk proses perkara Pelanggaran Lalu Lintas proses persidangannya dimulai dari perkara tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana pada hari Kamis, lalu perkara tersebut diolah/ dikerjakan seperti diberi karbon dan blangko penetapan penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti, lalu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Panitera untuk menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti dan pada hari jumat disidangkan dan diputus. Apabila si pelanggar tidak datang untuk menghadap maka perkara tersebut di putus dengan verstek, selanjutnya perkara tersebut dicatat dalam registernya untuk diberi nomor perkaranya.
      • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara pidana dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.
      • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Perkara Praperadilan.

Perkara praperadilan diterima oleh Kepaniteraaan Pidana, pada hari itu juga didaftar serta dicatat dalam Buku Register untuk diberi nomor, Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan dan dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama perkara pra peradilan sudah diputus. Amar putusannya di catat dalam buku register.

  1. Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara praperadilan dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh hakim yang bersangkutan.
  2. Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan.

 

----------------

Mengelola Upaya Hukum.

Banding

Untuk upaya hukum banding diterima oleh petugas meja II dan di catat dalam Buku Register banding untuk diberi nomor Akta Banding. kemudian dicatat dalam Buku Register Induk Biasa atau Perkara Singkat, lalu dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan penahanan terdakwa dan dalam waktu 1-2 hari dibuat/ diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum. Menerima Memori dan menyerahkan Memori Banding kalau ada dan setelah perkara tersebut diminutasi, Kepaniteraan Pidana memberitahukan untuk  mempelajari berkas perkara kepada Pembanding atau Terbanding. Setelah 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Kepaniteraan Pidana mencatat tanggal penerimaan berkas dan amar putusannya dalam Register Induk Pidana dan Register Perkara Banding. Amar putusan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 1-2 hari sejak perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara banding dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.
  • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

 

Perkara Pidana yang mengupayakan hukum kasasi diterima oleh petugas meja II, dicatat dalam buku Register Induk Pidana Biasa atau Pidana Singkat, dicatat dalam buku register Banding dan Register Kasasi serta di laporkan ke Mahkamah Agung untuk menentukan penahanan bagi terdakwa yang ditahan.dalam waktu1-3 hari pemohonan Kasasi tersebut diberitahukan kepada termohon Kasasi. Menerima memori Kasasi dalam waktu 1-3 hari.menerima Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan Mencatat tanggal pemberitahuan, Menerima dan menyerahkan memori kasasi dan Kontra memori Kasasi, slanjutnya membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara, setelah perkara diputus dan diterima kembali di Pengadilan Negeri (Kepaniteraan Pidana) dicatat dalam Register Kasasi tanggal Penerimaannya. Berkas Amar Putusan dan tanggal pemberitahuan dalam waktu 1-3 hari.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara kasasi dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Grasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara Grasi dan Peninjauan Kembali sangat jarang ada pada Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak perlu diprogramkan. Jika ada akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-----

Mengelola Register penahanan.

Register Penahanan diisi dangan cermat dengan menyediakan Blangko Penahanan Hakim dan Blangko Perpanjangan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

  • Tujuan : Mengisi Register Penahanan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang penahanan hakim ataupun perpanjangan Ketua Pengadilan.

------

Mengelola Register Izin / Persetujuan Penyitaan

Register Izin Persetujuan Penyitan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.

Permohonan izin / izin persetujuan penyitaan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan penyitaan, kemudian dibuat penetapan izin / persetuan penyitaan serta dicatat dalam Register Izin Penyitaan, dalam waktu 3 hari sudah dikirim kepada Penyidik.

  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Penyitaan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang izin / persetujuan penyitaan yang diberikan kepada penyidik.

------

Mengelola Register Izin Pengeledahan

  • . Register Izin Pengeledahan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.
    1. Permohonan izin / persetujuan pengeledahan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan pengeledahan, kemudian dibuat penetapan izin / persetujuan pengeledahan serta dicatat dalam Register Izin Pengeledahan, dalam waktu 3 hari sudah dikirimkan kepada Penyidik.
  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Pengeledahan.
  • Sasaran : Tersedianya data izin / persetujuan pengeledahan yang diberikan kepada Penyidik.

-------------

Surat Kuasa.

Setiap menerima pendaftaran, surat kuasa diproses pada hari itu juga supaya tidak mengganggu persidangan.

---------

Menerima / Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

  1. Menerima barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum.
  2. Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.
  3. Menyimpan barang Bukti dalam gudang.
  4. Mencatat barang Bukti yang dipinjam Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan.

---------

PANITERA MUDA PIDANA

Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas :

  1. Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
  2. Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
  3. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
  4. Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.
  5. Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.
  6. Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan kepada polisi.

Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas :

  1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.
  2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.
  3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.
  4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.
  5. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.
  6. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.
  7. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.
  8. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.
  9. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.
  10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  11. Mengerjakan pernyataan kasasi.
  12. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.
  13. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
  14. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.
  15. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.
  16. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.
  17. Mengerjakan pernyataan banding.
  18. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.
  19. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.
  20. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.
  21. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.
  22. Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.
  23. Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
  24. Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

 

 

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • HAKIM AGUNG PERANCIS BERKUNJUNG KE MAHKAMAH AGUNG RI
    Selasa, 16 April 2019 13:46 WIB.
    Jakarta " Humas: Hakim Agung Perancis, Nicolas Maziau Ph.D, berkunjung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Selasa (16/4). Kunjungan Nicolas diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, di ruang kerjanya Lt. 13 gedung MA. Pada kesempatan tersebut Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. M. Syarifuddin, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH., dan Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Takdir Rahmadi, SH., LLM. Dalam kunjungannya, Nicolas dan Hatta Ali bertukar informasi terkait Sistem Kamar yang ada di MA masing-masing negara. Menurut Nicolas yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Ketua MA Perancis selama lima tahun terakhir, MA Perancis memiliki 6 Kamar, di mana masing-masing kamar tersebut terdapat satu Dekan, dekan ini memiliki peran yang sangat strategis di setiap Kamar untuk membantu hakim bekerja di masing-masing Kamar. Sedangkan MA RI, menurut Hatta Ali juga menerapkan Sistem Kamar dan memiliki 7 Kamar, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, Kamar Pembinaan, dan Kamar Pengawasan. Perbincangan terkait sistem kamar berlanjut ke acara Diskusi Analisis Komparasi Sistem Pengadilan Kasasi Perancis dengan Mahkamah Agung RI di ruang pertemuan lantai 2. Diskusi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Takdir Rahmadi, SH., LLM, ini diikuti oleh seluruh pimpinan MA, Hakim Agung, Para Eselon I dan Eselon II Mahkamah Agung, para Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara MA, dan undangan lainnya. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • PERSIAPAN RENCANA REKRUTMEN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2019
    Senin, 15 April 2019 11:56 WIB.
    Jakarta " Humas : Wakil Ketua mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Syariffudin, SH., MH didampingi Ketua kamar Pidana Dr. Suhadi, SH.,MH, Hakim Agung, Panitera Mahkamah Agung serta Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus melakukan persiapan rencana rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2019 dengan Kementerian Kelautan Perikanan yang diketuai oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,KKP Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si, Pada hari Senin, 15/4/2019, bertempat di Gedung Tower lantai 2 Mahkamah Agung. (Humas/RS)
    | Selengkapnya |
  • POKJA BAHAS REVISI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
    Selasa, 09 April 2019 13:14 WIB.
    Humas-Jakarta: Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung menggelar rapat revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 8-9 April 2019 di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat. Rapat pembahasan dipimpin oleh YM. Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D dan dihadiri oleh para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris MA, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon II,III dan IV pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Humas, Pejabat pada Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan Tim Asistensi Pembaruan MA. Beberapa isu yang dibahas dalam revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 antara lain terkait dengan mekanisme persidangan elektronik, penyampaian putusan secara elektronik, penyediaan layanan terhadap pengguna lain (selain Advokat), dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan proses layanan berperkara secara elektronik. YM. Syamsul Maarif mengatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan jaman saat ini perlu dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan memasukan beberapa ketentuan tentang mekanisme persidangan secara elektronik, untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan ketika menjalani proses berperkara di pengadilan dalam perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara. Selain itu modernisasi peradilan mengarah pada modernisasi mekanisme berperkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada Perma 3 Tahun 2018 sebelumnya baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi Perma ini diharapkan kedepannya bisa lebih revolusioner yaitu mampu mengakomodir mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan, pungkas YM Syamsul Maarif. Pada akhir rapat, diputuskan untuk dilakukan rapat-rapat lanjutan dalam rangka perumusan dan pembahasan revisi Perma ini secara lebih mendalam, sehingga ditargetkan pada tahun ini, Perma yang baru bisa diberlakukan pada pengadilan diseluruh Indonesia. (Dy/RS)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG SIAP HADAPI PESTA DEMOKRASI
    Jumat, 05 April 2019 14:53 WIB.
    Jakarta " Humas: Kurang lebih dua minggu lagi rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD secara bersamaan. Hal ini membawa konsekuensi dan dampak tersendiri bagi Mahkamah Agung karena jika ada sengketa terkait pemilihan ini pasti akan sampai ke Mahkamah Agung (MA). Menanggapi hal tersebut Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melaksanakan Media Gathering dengan Media cetak dan elektronik terkait Kesiapan MA dalam Menghadapi Pesta Demokrasi pada Jumat (5/4) di ruang Media Centre Harifin A Tumpa Mahkamah Agung. Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Dr. Supandi SH., M.Hum, sebagai narasumber mangatakan bahwa MA siap kerja siang malam dalam memberikan pelayanan terbaik terkait sengketa pemilu ini, MA sudah menyiapkan baik aturanhukum acaranya maupun hakimnya. Untuk aturan hukum acara sengketa pemilu, sambung Supandi, MA telahmengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administatif Pemilihan Umum di MA, PERMA NO 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, PERMA No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan TUN. Selain kebijakan MA juga sudah menyiapkan hakim-hakim yang akan menangani perkara-perkara sengketa pemilu. Hakim yang menangani kasus-kasus sengketa pemilu, menurut Supandi adalah hakim yang sudah dilatih, dibina, dan disertifikasi.Hingga kini MA telah memiliki Hakim Pemilu untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 217 orang, Hakim Pemilu Tingkat Banding 17 orang, sedangkan hakim untuk Sengketa Pemilihan (pilkada) di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 77 orang dan Hakim pada Tingkat Banding sebanyak 51 orang. Saya sudah komandokan kepada para hakim agar jangan main-main dengan perkara pemilu. Lakukan yang terbaik. TegasSupandi. Proses penyelesaian perkara sengketa pemilu ini, Supandi menekankan bahwa hitungannya tidak akan lebih dari 21 hari harus selesai, dan putusannya harus dikirim kepada para pihak, penggugat dan KPU. Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 50 an pers ini Supandi menjelaskan bahwa ada perbedaan antara sengketa Pemilihan dan Pemilihan Umum (Pemilu). Sengketa pemilihan adalah pada saat pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota). Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sedangkan sengketa pemilu diatur dalam 3 PERMA yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada kesempatan tersebut juga Supandi meminta perhatian Pemerintah untuk infrastruktur teknologi informasi, menurutnya karena MA memiliki putusan-putusan penting dan harus dijaga agar tidak dimanipulasi orang, yang harus diupload agar segera diketahui masyarakat, MA memerlukan infrastruktur, internet, data penyimpanan yang besar. Jangan karena muatan putusan banyak, websitenya jadi ambrol. Kata Supandi. Mengingat kini MA sudah didukung E-Court, peradilan berbasis elektronik, maka semua perkara termasuk perkara pemilu akan semakin cepat diselesaikan. Kalau memang bangsa ini menghendaki memiliki MA yang kuat, transparan, efektif, dan efesien dalam melayani rakyat, MA harus didukung infrastruktur teknologi informasi harus kuat. Terang Supandi. Selain Supandi, hadir juga Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH. sebagai Narasumber dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MS., sebagai Moderator. (azh/RS/photo Pepy)
    | Selengkapnya |
  • WKMA NON YUD: KOMPETENSI DAN INTEGRITAS HARUS INHEREN
    Kamis, 04 April 2019 14:47 WIB.
    Jakarta " Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung (WKMA) Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH. membuka secara resmi Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di hotel Borobudur Jakarta (4/4). Pertemuan dengan tema Kolaborasi Untuk Peningkatan SDM di Indonesia melalui Kelompok Kerja SDM Multistakeholder ini diselenggarakan oleh proyek EU-UNDP SUSTAIN (Support to the Justice Reform in Indonesia). Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya untuk melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. Dalam sambutanya, Sunarto mengatakan bahwa di zaman sekarang ini di mana teknologi informasi sudah sangat canggih, SDM masih merupakan faktor penentu dalam setiap pekerjaan, dan menurut mantan Ketua Kamar Bidang Pengawasan MA ini agar tidak terjadi penyalahgunaan, SDM yang berkompetensi dan berintegritas tetap harus dikendalikan. Sunarto menekankan bahwa kompetensi dan integritas tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, karena kompetensi tanpa dibarengi integritas bagai pelita di tangan pencuri, sedangkan integritas tanpa kompetensi bagai pelita di tangan bayi. Untuk itu, Sunarto menegaskan kompetensi dan integritas harus inheren. WKMA bidang Non Yudisial ini mengatakan bahwa terdapat dua masalah utama yang terdapat di lingkungan pemerintahan, pertama masalah kultur negatif sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang senang menempuh jalan pintas, misalnya ingin kaya namun tidak ingin kerja keras namun melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kedua, kultur ASN yang melakukan pekerjaan tanpa perencanaan sehingga pekerjaan tersebut terksesan asal tanpa memikirkan kualitas pekerjaannya. Dalam kesempatan yang sama, Sunarto menerangkan bahwa untuk mengatasi dua masalah utama di atas terdapat paling tidak delapan strategi. Strategi pertama mengubah mindset dari dilayani menjai melayani, kedua upaya harmonisasi regulasi, ketiga penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP), keempat para pimpinan Lembaga harus memiliki komitmen yang kuat dan mengenal dengan cermat proses lelang jabatan strategis di lingkungan masing-masing sehingga terpilih pimpinan yang layak menjadi role model dan harus bisa diteladani, kelima rekrutmen yang transparan dan akuntabel, keenam adanya pembinaan yang berkelanjutan, ketujuh pelunya para pimpinan lembaga mempertimbangkan masalah integritas dalam mempromosikan ASN dan tidak hanya memperhatikan kinerja, dan kedelapan penguatan law enforcement dengan prinsip zero tolerance for all violence. Pimpinan tidak boleh memberikan toleransi kepada apparatur manapun yang tidak berkompetensi dan tidak berintegritas, namun pimpinan harus memberikan reward kepada aparatur yang berprestasi, berintegritas dan berkompetensi. Reward dan punishment harus seimbang. Kata Sunarto. Turut hadir dan memberikan sambutan yaitu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam, Vincent Guerrend, dan PLT Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Criptophe Bahuet. Selain itu Mentri PAN RB, komjen Pol (Purn). Drs. Syafruddin, M.Si, Kepala BKN, Kepala Taspen dan lain-lain turut hadir dalam acara diskus panel yang dimoderatori oleh Ira Kusno ini. Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo, Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro, dan Head of Corporate Human Capital Triputra Group, Immanuel Adi Pakaryanto hadir sebagai narasumber panel ini. Hasil pertemuan hari ini yang merupakan bagian dari exit strategy proyek Sustain diharapkan dapat memberikan arahan-arahan untuk keberlangsungan hasil-hasil yang sudah dicapai selama kerjasama proyek SUSTAIN dengan MA dari tahun 2015 hingga pertengahan 2019.(azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • KEGIATAN PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGAL 18-20 MARET 2019
    Rabu, 27 Maret 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I telah menyelenggarakan Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2019, bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya yang diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dilanjutkan dengan Pembinaan mengenai Konsep Kepemimpinan, Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Menurut Dirjen Badilum Pemimpin Pengadilan harus menjadi contoh role model dengan dasar disiplin diri, mempunyai kemampuan untuk memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain, selain daripada itu Pemimpin Pengadilan harus juga memiliki kemampuan teknis administrasi, kemampuan berbicara di muka umum agar dapat bertugas dengan baik, kemampuan memecahkan masalah sehingga bisa mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Peserta kegiatan juga mendapatkan materi mengenai Integritas dan Pengawasan, Pelaksanaan DIPA 01 dan DIPA 03, Manajemen Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan Umum dari para Narasumber yang berkompeten dibidangnya.
    Selengkapnya
  • PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2019
    Jumat, 01 Maret 2019
    Rabu, 27 Februari 2019, dalam rangka memeriahkan kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2018, bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum 2019, yang dikuti oleh seluruh Unit Eselon I dilingkungan MARI dan para partisipan dari lembaga negara, serta beberapa Bank Nasional yang mendukung pelaksanaan E-Court.
    Selengkapnya
  • LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
    Jumat, 01 Maret 2019
    Rabu, 27 Februari 2019, bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Mahkamah Agung RI melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda tunggal penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.  Tema Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 adalah Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Pada Kesempatan ini disampaikan capaian-capaian Mahkamah Agung RI tahun 2018 berdasarkan Kinerja Utama yang diukur melalui target dan realisasi Indikator Kinerja Utama. Salah satu program unggulan yang diluncurkan pada tahun 2018 adalah aplikasi E-Court dibidang Perkara Perdata yang merupakan inisiatif Mahkamah Agung dalam mendukung program Kemudahan Berusaha. Saat ini E-Court sudah diimplementasikan di seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan. Hadir pada acara tersebut Presiden RI, Joko Widodo beserta Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang, Menteri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan, Wiranto, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dan para undangan dari luar negeri. Presiden RI pada pidatonya mengapresiasi capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selama tahun2018.
    Selengkapnya
  • PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 19 FEBRUARI 2019
    Sabtu, 23 Februari 2019
    Jakarta, Selasa tanggal 19 Februari 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV. Pejabat yang dilantik adalah : Yiyik Saptanti, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sugriwo Sahari, S.H. sebagai Kepala Seksi Bimbingan I pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Kamaluddin, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Yuswandi, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutiama, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Amir Basuki, S.H. sebagai Kepala Seksi Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Achmad Basyari, S.E. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Peradilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Deasi Ariyani, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Misra Dewita, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Supeno, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutarno, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Leni Cahyani, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Aman Mulyana, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Rosalia Puspa Kesumawati, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Tata Persidangan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Septin Sri Noni, S.E. sebagai Kepala Seksi Tata Naskah pada Sub Dit. Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ida Bagus Swardana, S.Kom. sebagai Kepala Seksi Statistik pada Sub Dit. Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nurlailah, S.Ap., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SERTA PERJANJIAN KINERJA
    Jumat, 15 Februari 2019
    Jumat, 8 - 9 Februari 2019, bertempat di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pembinaan pegawai. Hadir dalam kesempatan itu para pejabat eselon II, III, IV serta para staf. Pada sesi pertama dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.                                     Setelah penandatanganan Pakta Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr.  Herri Swantoro, S.H., M.H. memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai mengenai Peradilan yang kredibel dan efektif. Beliau menekankan pentingnya Restra Pengadilan.  Rentsra 2015-2019, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja setiap tahun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Kelemahan yang timbul: a.Renstra belum ditetapkan secara formal dalam bentuk Surat Keputusan b.Target Indikator Kinerja (TIK) dalam penjabaran Renstra tidak disusun pada awal tahun c.Penetapan presentase target IKU belum menggunakan dasar pertimbangan yang jelas d.Ada perbedaan Misi pada renstra dengan Misi pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.