Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

KEPANITERAAN PIDANA

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi :

Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.

  • Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri.
  • Sasaran : Penyediaan bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Pidana.

Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Menata data surat-surat yang masuk dan yang keluar di Kepaniteraan Pidana.
  • Sasaran : Memudahkan pencarian surat yang masuk dan yang keluar jika diperlukan.

Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.

  • Tujuan : Untuk pengiriman berkas baik perkara yang banding maupun kasasi.
  • Sasaran : Terpenuhinya proses pengiriman berkas yang cepat dalam rangka menunjang proses peradilan yang cepat.

Mengelola Berkas Perkara Pidana Yang Masuk.

  1. Perkara Biasa.
    • Dalam memproses perkara pidana, sejak perkara diterima dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, perkara pidana tersebut diterima oleh petugas meja I lalu dicatat dalam Buku Pelimpahan Perkara Biasa dan Buku Register Induk Perkara untuk diberi nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada Panitera, lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti. Selanjutnya di catat dalam Buku Register dan Buku Pembantu untuk mencatat nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan melampirkan blangko Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang dengan memakai Buku Penyerahan Berkas Perkara.
    • Dalam memproses suatu perkara pidana biasa, sejak perkara diterima hingga diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga dapat diserahkan.
    • Suatu perkara dalam proses persidangan, Panitera/ Panitera Pengganti harus melaporkan setiap pengunduran sidang kepada Kepaniteraan Pidana, termasuk perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan menyerahkan amar putusannya untuk dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 hari perkara tersebut sudah diminutasi kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.
  2. Perkara Singkat.
    • Untuk perkara pidana singkat, sejak perkara diterima, perkara pidana singkat sudah ditentukan hari sidangnya oleh Penunut Umum. Kepaniteraan pidana membuat Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, perkara tersebut diserahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan untuk Panitera / Panitera Penggantinya ditujuk oleh Panitera.
    • Dalam memproses perkara pidana singkat sejak diterima dan pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
    • Dalam proses persidangan perkara singkat apabila saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tidak datang untuk menghadap maka setelah sidang selesai, kepaniteraan pada hari itu juga mengembalikan perkara pidana singkat tersebut kepada Kejaksaan Negeri dengan memakai Berita Acara Penyerahan dan apabila saksi hadir, setelah sidang selesai Panitera/ Panitera Pengganti melaporkan penundaannya, baru Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Pelimpahan Perkara Singkat dan Buku Register Induk Perkara Singkat yang selanjutnya diberi nomor perkara dan Panitera/ Panitera Pengganti membuat Surat Penetapan Penahanan apabila terdakwa ditahan serta apabila perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, maka Panitera/ Panitera Pengganti pada hari itu juga melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana dan menyerahkan Kutipan Putusan yang telah ditanda tangani atau di paraf oleh Majelis Hakim agar dapat segera dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dapat diminutasi dan selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk diarsipkan.
  3. Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas.
    • Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan hari persidangannya setiap hari Jum’at.
    • Untuk proses persidangan perkara tipiring, perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga dibuat penetapan penunjukan hakimnya, lalu diserahkan ke Panitera dan kemudian kepada Wakil Ketua Pengadilan Ngegeri untuk penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kembali lagi ke Panitera untuk penunjukan Panitera Penggantinya. Perkara disidangkan dan diputus pada hari itu juga, setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana yang selanjutnya Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Register dan diberi nomor perkara.
    • Untuk proses perkara Pelanggaran Lalu Lintas proses persidangannya dimulai dari perkara tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana pada hari Kamis, lalu perkara tersebut diolah/ dikerjakan seperti diberi karbon dan blangko penetapan penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti, lalu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Panitera untuk menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti dan pada hari jumat disidangkan dan diputus. Apabila si pelanggar tidak datang untuk menghadap maka perkara tersebut di putus dengan verstek, selanjutnya perkara tersebut dicatat dalam registernya untuk diberi nomor perkaranya.
      • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara pidana dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.
      • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Perkara Praperadilan.

Perkara praperadilan diterima oleh Kepaniteraaan Pidana, pada hari itu juga didaftar serta dicatat dalam Buku Register untuk diberi nomor, Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan dan dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama perkara pra peradilan sudah diputus. Amar putusannya di catat dalam buku register.

  1. Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara praperadilan dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh hakim yang bersangkutan.
  2. Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan.

 

----------------

Mengelola Upaya Hukum.

Banding

Untuk upaya hukum banding diterima oleh petugas meja II dan di catat dalam Buku Register banding untuk diberi nomor Akta Banding. kemudian dicatat dalam Buku Register Induk Biasa atau Perkara Singkat, lalu dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan penahanan terdakwa dan dalam waktu 1-2 hari dibuat/ diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum. Menerima Memori dan menyerahkan Memori Banding kalau ada dan setelah perkara tersebut diminutasi, Kepaniteraan Pidana memberitahukan untuk  mempelajari berkas perkara kepada Pembanding atau Terbanding. Setelah 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Kepaniteraan Pidana mencatat tanggal penerimaan berkas dan amar putusannya dalam Register Induk Pidana dan Register Perkara Banding. Amar putusan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 1-2 hari sejak perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara banding dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.
  • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

 

Perkara Pidana yang mengupayakan hukum kasasi diterima oleh petugas meja II, dicatat dalam buku Register Induk Pidana Biasa atau Pidana Singkat, dicatat dalam buku register Banding dan Register Kasasi serta di laporkan ke Mahkamah Agung untuk menentukan penahanan bagi terdakwa yang ditahan.dalam waktu1-3 hari pemohonan Kasasi tersebut diberitahukan kepada termohon Kasasi. Menerima memori Kasasi dalam waktu 1-3 hari.menerima Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan Mencatat tanggal pemberitahuan, Menerima dan menyerahkan memori kasasi dan Kontra memori Kasasi, slanjutnya membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara, setelah perkara diputus dan diterima kembali di Pengadilan Negeri (Kepaniteraan Pidana) dicatat dalam Register Kasasi tanggal Penerimaannya. Berkas Amar Putusan dan tanggal pemberitahuan dalam waktu 1-3 hari.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara kasasi dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Grasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara Grasi dan Peninjauan Kembali sangat jarang ada pada Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak perlu diprogramkan. Jika ada akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-----

Mengelola Register penahanan.

Register Penahanan diisi dangan cermat dengan menyediakan Blangko Penahanan Hakim dan Blangko Perpanjangan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

  • Tujuan : Mengisi Register Penahanan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang penahanan hakim ataupun perpanjangan Ketua Pengadilan.

------

Mengelola Register Izin / Persetujuan Penyitaan

Register Izin Persetujuan Penyitan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.

Permohonan izin / izin persetujuan penyitaan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan penyitaan, kemudian dibuat penetapan izin / persetuan penyitaan serta dicatat dalam Register Izin Penyitaan, dalam waktu 3 hari sudah dikirim kepada Penyidik.

  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Penyitaan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang izin / persetujuan penyitaan yang diberikan kepada penyidik.

------

Mengelola Register Izin Pengeledahan

  • . Register Izin Pengeledahan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.
    1. Permohonan izin / persetujuan pengeledahan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan pengeledahan, kemudian dibuat penetapan izin / persetujuan pengeledahan serta dicatat dalam Register Izin Pengeledahan, dalam waktu 3 hari sudah dikirimkan kepada Penyidik.
  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Pengeledahan.
  • Sasaran : Tersedianya data izin / persetujuan pengeledahan yang diberikan kepada Penyidik.

-------------

Surat Kuasa.

Setiap menerima pendaftaran, surat kuasa diproses pada hari itu juga supaya tidak mengganggu persidangan.

---------

Menerima / Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

  1. Menerima barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum.
  2. Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.
  3. Menyimpan barang Bukti dalam gudang.
  4. Mencatat barang Bukti yang dipinjam Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan.

---------

PANITERA MUDA PIDANA

Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas :

  1. Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
  2. Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
  3. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
  4. Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.
  5. Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.
  6. Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan kepada polisi.

Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas :

  1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.
  2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.
  3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.
  4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.
  5. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.
  6. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.
  7. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.
  8. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.
  9. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.
  10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  11. Mengerjakan pernyataan kasasi.
  12. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.
  13. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
  14. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.
  15. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.
  16. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.
  17. Mengerjakan pernyataan banding.
  18. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.
  19. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.
  20. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.
  21. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.
  22. Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.
  23. Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
  24. Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

 

 

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MA HADIRI PENGUKUHAN GELAR PROFESOR ILMU HUKUM HARY DJATMIKO
    Rabu, 15 Januari 2020 19:05 WIB.
    Jember " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri acara Pengukuhan Gelar Profesor Ilmu Hukum Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,M.S, di Auditorium Universitas Jember pada Rabu,14 Januari 2020. Pada pengukuhan professor tersebut Hakim Agung Hary Djatmiko mengutarakan makalah ilmiahnya dengan judul Peranan Asas Itikad Baik dalam Pembangunan Hukum Perpajakan melalui Putusan Mahkamah Agung. Hadir dalam acara tersebut, para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung, Rektor Universitas Jember, para Guru Besar Universitas Jember, mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan undangan lainnya. (PN/RS/photo:PN)
    | Selengkapnya |
  • SUAHASIL UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
    Senin, 13 Januari 2020 13:00 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Suahasil Nazara, S.E., MSc, PhD, mengucapkan sumpah jabatan sebagi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, pada Senin, 13 Januari 2020 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Suahasil menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa jabatannya. Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Suahasil yang juga menjabat sebagai Wakil Mentri Keuangan tersebut bersumpah akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio dari Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban. Pengucapan sumpah jabatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor, 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019. Pelantikan ini melengkapi jajaran Anggota Dewan OJK menjadi Sembilan orang, yang terdiri dari tujuh ADK hasil panitia dan dua ADK Ex-officio Bank Indonesia. Hadir pada acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama ini adalah Mentri Keuangan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para Pejabat OJK, para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:PN)
    | Selengkapnya |
  • DELEGASI MA HADIRI OPENING OF THE LEGAL YEAR 2020 FEDERAL COURT OF MALAYSIA
    Sabtu, 11 Januari 2020 08:40 WIB.
    Putrajaya " Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial) dengan beranggotakan Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum (Panitera Mahkamah Agung), Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum (Sekretaris Mahkamah Agung), Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) dan Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP pada Mahkamah Agung) menghadiri undangan Pembukaan Tahun Perundangan 2020 Mahkamah Federal Malaysia (Opening of the Legal Year 2020 Federal Court of Malaysia). Kegiatan tahunan Mahkamah Federal Malaysia yang menandai kembalinya Para Hakim di Mahkamah Federal, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk bersidang, dilaksanakan di Putrajaya International Convention Center (PICC) Malaysia pada hari Jumat, 10 Januari 2020. Acara yang dimulai dengan jamuan pagi tersebut dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H, Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Dato Mohamad Ariff Md Yusof, serta Para Purnabhakti Ketua Mahkamah Agung Malaysia yaitu Tun Dato Sri Zaki Tun Azmi dan Tun Arifin Zakaria. Dalam pidato Pembukaan Tahun Perundangan 2020, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Yang Amat Arif Tan Sri Tengku Maimun Binti Tuan Mat menyampaikan bahwa hukum mengatur segala aspek kehidupan masyarakat karena masyarakat hidup di dalam dan diatur oleh hukum. Hukum dapat berperan ganda baik sebagai pedang maupun sebagai tameng untuk memastikan hak-hak warga masyarakat dapat terjamin. Lebih lanjut Perempuan Pertama yang menjadi Ketua Mahkamah Agung Malaysia tersebut menyampaikan bahwa dalam masyarakat plural seperti Malaysia, hukum dan keadilan memainkan peranan yang penting, dan pengadilan sebagai cabang ketiga dari Kekuasaan Negara dengan segala instrumen yang dimilikinya berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi, dan Hakimlah yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keadilan melalui interpretasi-interpertasi yang diberikannya serta pelaksanaan-pelaksanaan hukum Negara sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Terkait dengan tema yang diangkat dalam Opening of the Legal Year 2020 Federal Court of Malaysia yaitu Moving Forward, Ketua MA Malaysia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga peradilan, organisasi advokat, dan Kejaksaaan/Pengacara Negara dalam mempertajam pelaksanaan reformasi peradilan yang sedang berjalan di Malaysia. Menurut Ketua MA Malaysia, tujuan dari reformasi peradilan adalah untuk melanjutkan mencapai dan meningkatkan ketaatan terhadap aturan hukum melalui penguatan independensi lembaga peradilan dan efisisensi sistem peradilan. Independensi lembaga peradilan pada hakekatnya berasal dari ide dasar bahwa publik percaya bahwa lembaga peradilan akan menghasilkan putusan-putusan yang akan ditaati oleh cabang-cabang Kekuasaan Negara lainnya serta ditaati oleh setiap orang, dan keadilan dapat dicapai tanpa kendala keuangan ataupun kendala lainnya. Dalam kerangka itulah maka integritas menjadi kunci penting dari setiap strategi untuk mempertahankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam kaitannya dengan peran advokat dan jaksa, Ketua MA menyampaikan bahwa kedua profesi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan administrasi keadilan dan juga bertanggung jawab mempromosikan ketaatan terhadap hukum, olehnya kedua profesi tersebut juga harus memiliki integritas yang tinggi dalam interaksi mereka dengan lembaga peradilan dan masyarakat. Ketua MA Malaysia dalam pidatonya juga menyinggung reformasi-reformasi peradilan yang yang telah diletakkan oleh Ketua MA pendahulunya yaitu Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, yang akan dilanjutkan diantaranya reformasi pendidikan peradilan melalui pengusulan draft undang-undang ke Dewan Rakyat agar di lingkungan Mahkamah Federal Malaysia dibuat Institut Pendidikan Peradilan yang bersifat formal dan memiliki struktur yang permanen sehingga dapat memberikan pendidikan hukum berkelanjutan kepada para hakim khususnya terhadap hakim-hakim yang baru diangkat, serta reformasi dalam proses pekara perdata melalui perubahan atas Peraturan Mahkamah Tahun 2012 yang membawa dampak yaitu terhadap putusan-putusan sela tidak dapat lagi diajukan banding karena tingginya jumlah perkara banding atas putusan sela. Selain itu, Ketua MA Malaysia juga menyampaikan digitalisasi proses upaya hukum seperti banding dan kasasi yang sepenuhnya tidak lagi menggunakan dokumen kertas sehingga dokumen yang diterima oleh pengadilan yang lebih tinggi hanyalah dokumen elektronik. Inisitaif ini telah berjalan terhadap upaya-upaya hukum di wilayah Sabah dan Serawak serta upaya hukum ke Mahkamah Federal di Putrajaya. Melalui berbagai reformasi peradilan ini, Ketua MA Malaysia berharap pihak-pihak yang terkait khususnya advokat dan Jaksa bisa merubah mindset agar bisa menjadi tandem bagi semua lembaga peradilan di Malaysia dalam menerapkan sistem yang baru demi keadilan. Dalam acara ini juga telah diluncurkan berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Federal Malaysia diantaranya e-Jamin, e-lelong, dan e-Appelate. e-Jamin adalah aplikasi untuk pembayaran uang jaminan bagi tersangka yang sedang ditahan agar bisa dikeluarkan dari tahanan dengan uang jaminan tersebut. Aplikasi ini memperbaharui sistem dimana pembayaran uang jaminan sebelumnya harus dilakukan di bank yang menimbulkan kendala khususnya pada daerah-daerah yang jauh dari akses ke bank dan kendala pada hari-hari libur bank di daerah dimana lembaga peradilan tetap beroperasi pada hari Minggu sepeti di Johor dan Kedah. e-lelong merupakan platform baru dalam aplikasi e-court yang dipergunakan untuk tender atas barang tidak bergerak yang telah disita namun saat ini terbatas untuk rumah yang telah dsita dalam perkara-perkara hutang piutang. Melalui aplikasi ini maka penawaran oleh penawar dan identitas penawar menjadi rahasia sehingga menghindarkan tekanan-tekanan dari pihak eksternal atas proses lelang dan korupsi dalam tender atas barang yang disita. e-Appelate merupakan bentuk digitalisasi atas permohonan upaya hukum sehingga pengadilan-pengadilan tingkat atas hanya menerima dokumen-dokumen elektronik dalam proses upaya hukum. Di akhir pidatonya, Ketua MA Malaysia juga menyambut baik inisitiaf yang telah dilakanakan oleh Ketua MA pendahulunya yang akan diteruskan yaitu program My Courtroom to Classroom (MYC2C) yaitu program dimana Para Hakim dan Aparatur Peradilan mendatangi sekolah-sekolah dan mengambil satu sesi pelajaran untuk menyampaikan kepada para generasi muda di sekolah mengenai hukum, struktur peradilan, dan Konstitusi Malaysia. Inisiatif ini juga telah dikembangkan melalui model yang serupa dengan webinar dimana saat ini lembaga peradilan Malaysia sedang menjajaki kerjasama antara lembaga peradilan dengan berbagai sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang memungkinkan hakim untuk melakukan teleconference dengan para siswa sekolah di berbagai wilayah di Malaysia. (FAT)
    | Selengkapnya |
  • PEDULI KORBAN BANJIR, KETUA MA SALURKAN BANTUAN
    Jumat, 10 Januari 2020 08:00 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Banjir yang melanda Jakarta dan daerah sekitarnya pada awal tahun 2020 juga berdampak pada warga peradilan. Berkaitan dengan hal itu, Ketua Mahkamah Agung yang juga merupakan pelindung Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga peradilan dan warga masyarakat umum dayang terkena dampak bajir. Pemberian bantuan diserahkan secara simbolik pada kegiatan IKAHI Peduli Banjir di Posko PP IKAHI yang berlokasi di Pengadilan Militer Utama Jakarta pada Kamis sore, 9 Januari 2020. Bantuan ini merupakan sumbangan dari para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, warga peradilan baik dari unsur Hakim maupun ASN dari seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Bantuan berupa donasi dan obat-obatan. Kegiatan tersebut merupakan wujud empati IKAHI kepada masyarakat terdampak bencana banjir yang telah melanda wilayah jabodetabek, Banten dan sekitarnya yang berlangsung dari tanggal 6 s/d 10 Januari 2020. PP IKAHI sebagai organisasi profesi hakim satu-satunya di Indonesia mengambil peran sebagai bagian dari unsur masyarakat untuk menunjukkan kebersamaan, simpati antar sesama dengan mendirikan posko bantuan kesehatan. Selain bantuan sembako, Posko IKAHI juga menyediakan bantuan pemeriksaan kesehatan dan gizi serta obat-obatan kepada warga sekitar terdampak banjir yang didukung oleh Puskesmas Cakung Jakarta Timur. Bantuan diberikan kepada 392 orang yang berasal dari 27 satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dan masyarakat umum. Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Umum IKAHI, Kepala Biro Hukum dan Humas, para pengurus IKAHI dan yang lainnya. (azh/RS/photo:PN)
    | Selengkapnya |
  • SEKMA MELANTIK 34 PEJABAT BARU DI MAHKAMAH AGUNG
    Rabu, 08 Januari 2020 11:38 WIB.
    Jakarta - Humas MA: Mengawali tahun 2020 Sekretaris Mahkamah Agung (SekMA) A.S Pudhoharsoyo melantik 34 pejabat baru di lingkungan Mahkamah Agung pada Rabu pagi, 8 Januari 2020. 34 Pejabat ini terdiri atas 18 pejabat Eselon III, 15 Pejabat Eselon IV, dan 1 Pejabat Fungsional. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Pengawasan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Panitera Mahkamah Agung, para Eselon 2 pada Mahkamah Agung dan undangan lainnya. Pelantikan yang juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman tersebut berdasarkan tiga Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, pertama Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1054/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, kedua Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1055/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, dan ketiga Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1069/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019. Dalam sumpahnya para pejabat yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang"undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Tiga puluh empat orang tersebut juga bersumpah akan menjaga integritas serta menjaga diri dari perbuatan tercela. Nama para pejabat Eselon III yang dilantik yaitu: Raden Roro Irene Wijayanti, S.H., sebagai Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.H., M.T., M.H., sebagai Kepala Bagian Perundangan-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Irwansyah, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Yudi Cahyadi, S.T., sebagai Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Supriyadi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Zainal Arifin, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Urusan Dalam pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Sumaryamti, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan A pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Kamaluddin, S.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Novita Aprilianti Rosabita, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali Perdata pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Wiwi Widyaningsih, S.H., M.S.i, sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mas Muhammad Ferdiansyah, SE., sebagai Kepala Sub Direktorat Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Hirpan Hilmi, S.T., sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Subeno Trio Leksono, S.H., M.M., sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama H.A. Paridudin, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nuraini, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Dzul Fadlli Hidayat, S.T., M.M., sebagai Kepala Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Dyah Yulianti, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana dan Tata Usaha Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Ruthscheeldiaz, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Sedangkan para pejabat eselon IV yang dilantik adalah: Yutiah Hartati, S.H., M.M., sebagai Kepala Sub Bagian Penerbitan pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Dewi Indriyani, S.Si., M.Si., sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Hamsarip Ongso, S.H.I., sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran I B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Marsilah, S.H., sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Sukiman, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Supenianto, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Perubahan Status Perlengkapan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Arif Setiadi, S.H., sebagai Kepala Sub Bagian Statistik dan Pelaporan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Muhammad Sam Umar Wiraharja, S.Kom., sebagai Kepala Sub Bagian Pendataan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Arif Hidayat, S.E., M.H., sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Eko Prihanto, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Hannan Tauqiefie, S.T., sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Ahmad Syaiful, S.Kom., sebagai Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai I A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Dhika Hafizh Pratama, S.Sos., sebagai Kepala Sub Bagian Akuntabilitas pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Sufrizal Agustian, S.Kom., M.H., sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Kepaniteraan Udin Ramdan, S.H., sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Mahkamah Agung pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Adapun Pejabat Fungsionalnya yaitu: R. Lucky Permana, S.H., M.H., sebagai Pustakawan Ahli Madya pada Badan Pengawasan. Dalam sambutannya Sekretaris Mahkamah Agung berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan bimbingan dan tuntunannya. (azh/RS/photo:PN)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PERESMIAN MUSEUM, ASESSMENT CENTER, COMMAND CENTER DAN STUDIO PEMBELAJARAN E-LEARNING MA RI
    Jumat, 27 Desember 2019
    Bertempat di Balairung Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., meresmikan lima fasilitas Mahkamah Agung, masing-masing museum, command center, assessment center, lounge VVIP dan studio pembelajaran e-learning, Jumat (27/12/2019). Acara peresmian tersebut, selain dihadiri oleh pimpinan dan hakim agung, juga dihadiri oleh pejabat eselon I dan eselon II, pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding sewilayah Jabodetabek serta purnabhakti pimpinan dan hakim Agung. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi serta Ketua Komisi Yudial Republik Indonesia. Dalam sambutannya Hatta Ali menjelaskan kehadiran fasilitas-fasilitas tersebut merupakan satu langkah maju untuk mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat serta sarana untuk membentuk aparatur peradilan yang akan mendukung desain organisasi yang berbasis kinerja dan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Hatta Ali mengurai satu persatu latar belakang, tujuan dan filosofi dibangunnya fasilitas-fasilitas tersebut. Museum ini merefleksikan usaha kita menjaga memori bersama terhadap eksistensi lembaga peradilan dalam lintasan sejarah Indonesia, ungkapnya.
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 19 Desember 2019
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
    Rabu, 23 Oktober 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2019 di Pangkal Pinang. Pada Kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Prim Haryadi,  S.H., M.H., membuka sekaligus memberikan pengarahan mengenai peran penting panitera dalam pelaksanaan tugas administrasi di Pengadilan.  Jumlah peserta kegiatan  40 orang, terdiri dari Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Narasumber pada kegiatan ini Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), Bukaeri, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang). Tujuan Kegiatan  untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera, Panitera Muda, dan  Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • PROFILE ASSESSMENT CALON PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM 2019
    Selasa, 22 Oktober 2019
    Jakarta, 22 Oktober 2019,bertempat di lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI pada pukul 08.00 WIB, dilaksanakan Profile Assessment guna melihat kemampuan, kepemimpinan, ketrampilan dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dan pengambilan keputusan (decision making) secara cepat dan tepat bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Badilum dengan jumlah perserta sebanyak 45 pengawai.
    Selengkapnya
  • PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 03 Oktober 2019
    Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2019  pukul10:00 WIB, telah dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, antara Dirjen Badilum yang bAru Dr Prim Haryadi SH MH, dengan Dirjen Badilum yang lama sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro SH MH. Kegiatan ini dhadiri seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir para undangan, antara lain, Kepala Balitbang DIklat Kumdil MA RI, Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH, serta para pimpinan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.