Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

KEPANITERAAN PIDANA

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi :

Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.

  • Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri.
  • Sasaran : Penyediaan bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Pidana.

Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Menata data surat-surat yang masuk dan yang keluar di Kepaniteraan Pidana.
  • Sasaran : Memudahkan pencarian surat yang masuk dan yang keluar jika diperlukan.

Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.

  • Tujuan : Untuk pengiriman berkas baik perkara yang banding maupun kasasi.
  • Sasaran : Terpenuhinya proses pengiriman berkas yang cepat dalam rangka menunjang proses peradilan yang cepat.

Mengelola Berkas Perkara Pidana Yang Masuk.

  1. Perkara Biasa.
    • Dalam memproses perkara pidana, sejak perkara diterima dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, perkara pidana tersebut diterima oleh petugas meja I lalu dicatat dalam Buku Pelimpahan Perkara Biasa dan Buku Register Induk Perkara untuk diberi nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada Panitera, lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti. Selanjutnya di catat dalam Buku Register dan Buku Pembantu untuk mencatat nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan melampirkan blangko Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang dengan memakai Buku Penyerahan Berkas Perkara.
    • Dalam memproses suatu perkara pidana biasa, sejak perkara diterima hingga diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga dapat diserahkan.
    • Suatu perkara dalam proses persidangan, Panitera/ Panitera Pengganti harus melaporkan setiap pengunduran sidang kepada Kepaniteraan Pidana, termasuk perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan menyerahkan amar putusannya untuk dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 hari perkara tersebut sudah diminutasi kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.
  2. Perkara Singkat.
    • Untuk perkara pidana singkat, sejak perkara diterima, perkara pidana singkat sudah ditentukan hari sidangnya oleh Penunut Umum. Kepaniteraan pidana membuat Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, perkara tersebut diserahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan untuk Panitera / Panitera Penggantinya ditujuk oleh Panitera.
    • Dalam memproses perkara pidana singkat sejak diterima dan pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
    • Dalam proses persidangan perkara singkat apabila saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tidak datang untuk menghadap maka setelah sidang selesai, kepaniteraan pada hari itu juga mengembalikan perkara pidana singkat tersebut kepada Kejaksaan Negeri dengan memakai Berita Acara Penyerahan dan apabila saksi hadir, setelah sidang selesai Panitera/ Panitera Pengganti melaporkan penundaannya, baru Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Pelimpahan Perkara Singkat dan Buku Register Induk Perkara Singkat yang selanjutnya diberi nomor perkara dan Panitera/ Panitera Pengganti membuat Surat Penetapan Penahanan apabila terdakwa ditahan serta apabila perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, maka Panitera/ Panitera Pengganti pada hari itu juga melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana dan menyerahkan Kutipan Putusan yang telah ditanda tangani atau di paraf oleh Majelis Hakim agar dapat segera dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dapat diminutasi dan selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk diarsipkan.
  3. Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas.
    • Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan hari persidangannya setiap hari Jum’at.
    • Untuk proses persidangan perkara tipiring, perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga dibuat penetapan penunjukan hakimnya, lalu diserahkan ke Panitera dan kemudian kepada Wakil Ketua Pengadilan Ngegeri untuk penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kembali lagi ke Panitera untuk penunjukan Panitera Penggantinya. Perkara disidangkan dan diputus pada hari itu juga, setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana yang selanjutnya Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Register dan diberi nomor perkara.
    • Untuk proses perkara Pelanggaran Lalu Lintas proses persidangannya dimulai dari perkara tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana pada hari Kamis, lalu perkara tersebut diolah/ dikerjakan seperti diberi karbon dan blangko penetapan penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti, lalu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Panitera untuk menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti dan pada hari jumat disidangkan dan diputus. Apabila si pelanggar tidak datang untuk menghadap maka perkara tersebut di putus dengan verstek, selanjutnya perkara tersebut dicatat dalam registernya untuk diberi nomor perkaranya.
      • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara pidana dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.
      • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Perkara Praperadilan.

Perkara praperadilan diterima oleh Kepaniteraaan Pidana, pada hari itu juga didaftar serta dicatat dalam Buku Register untuk diberi nomor, Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan dan dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama perkara pra peradilan sudah diputus. Amar putusannya di catat dalam buku register.

  1. Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara praperadilan dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh hakim yang bersangkutan.
  2. Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan.

 

----------------

Mengelola Upaya Hukum.

Banding

Untuk upaya hukum banding diterima oleh petugas meja II dan di catat dalam Buku Register banding untuk diberi nomor Akta Banding. kemudian dicatat dalam Buku Register Induk Biasa atau Perkara Singkat, lalu dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan penahanan terdakwa dan dalam waktu 1-2 hari dibuat/ diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum. Menerima Memori dan menyerahkan Memori Banding kalau ada dan setelah perkara tersebut diminutasi, Kepaniteraan Pidana memberitahukan untuk  mempelajari berkas perkara kepada Pembanding atau Terbanding. Setelah 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Kepaniteraan Pidana mencatat tanggal penerimaan berkas dan amar putusannya dalam Register Induk Pidana dan Register Perkara Banding. Amar putusan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 1-2 hari sejak perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara banding dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.
  • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

 

Perkara Pidana yang mengupayakan hukum kasasi diterima oleh petugas meja II, dicatat dalam buku Register Induk Pidana Biasa atau Pidana Singkat, dicatat dalam buku register Banding dan Register Kasasi serta di laporkan ke Mahkamah Agung untuk menentukan penahanan bagi terdakwa yang ditahan.dalam waktu1-3 hari pemohonan Kasasi tersebut diberitahukan kepada termohon Kasasi. Menerima memori Kasasi dalam waktu 1-3 hari.menerima Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan Mencatat tanggal pemberitahuan, Menerima dan menyerahkan memori kasasi dan Kontra memori Kasasi, slanjutnya membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara, setelah perkara diputus dan diterima kembali di Pengadilan Negeri (Kepaniteraan Pidana) dicatat dalam Register Kasasi tanggal Penerimaannya. Berkas Amar Putusan dan tanggal pemberitahuan dalam waktu 1-3 hari.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara kasasi dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Grasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara Grasi dan Peninjauan Kembali sangat jarang ada pada Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak perlu diprogramkan. Jika ada akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-----

Mengelola Register penahanan.

Register Penahanan diisi dangan cermat dengan menyediakan Blangko Penahanan Hakim dan Blangko Perpanjangan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

  • Tujuan : Mengisi Register Penahanan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang penahanan hakim ataupun perpanjangan Ketua Pengadilan.

------

Mengelola Register Izin / Persetujuan Penyitaan

Register Izin Persetujuan Penyitan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.

Permohonan izin / izin persetujuan penyitaan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan penyitaan, kemudian dibuat penetapan izin / persetuan penyitaan serta dicatat dalam Register Izin Penyitaan, dalam waktu 3 hari sudah dikirim kepada Penyidik.

  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Penyitaan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang izin / persetujuan penyitaan yang diberikan kepada penyidik.

------

Mengelola Register Izin Pengeledahan

  • . Register Izin Pengeledahan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.
    1. Permohonan izin / persetujuan pengeledahan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan pengeledahan, kemudian dibuat penetapan izin / persetujuan pengeledahan serta dicatat dalam Register Izin Pengeledahan, dalam waktu 3 hari sudah dikirimkan kepada Penyidik.
  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Pengeledahan.
  • Sasaran : Tersedianya data izin / persetujuan pengeledahan yang diberikan kepada Penyidik.

-------------

Surat Kuasa.

Setiap menerima pendaftaran, surat kuasa diproses pada hari itu juga supaya tidak mengganggu persidangan.

---------

Menerima / Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

  1. Menerima barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum.
  2. Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.
  3. Menyimpan barang Bukti dalam gudang.
  4. Mencatat barang Bukti yang dipinjam Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan.

---------

PANITERA MUDA PIDANA

Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas :

  1. Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
  2. Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
  3. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
  4. Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.
  5. Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.
  6. Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan kepada polisi.

Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas :

  1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.
  2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.
  3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.
  4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.
  5. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.
  6. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.
  7. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.
  8. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.
  9. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.
  10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  11. Mengerjakan pernyataan kasasi.
  12. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.
  13. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
  14. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.
  15. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.
  16. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.
  17. Mengerjakan pernyataan banding.
  18. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.
  19. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.
  20. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.
  21. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.
  22. Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.
  23. Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
  24. Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

 

 

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • ISTERI MEMAAFKAN DAN LAPORAN DICABUT, HAKIM SS SELAMAT DARI PEMBERHENTIAN SEBAGAI HAKIM
    Kamis, 27 Juni 2019 00:28 WIB.
    Jakarta-Humas: Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali menjatuhkan sanksi berat kepada seorang hakim berinisial SS berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 tahun dalam sidang pembelaan MKH yang digelar di ruangan Wiryono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (25/6). Sanski tersebut dijatuhkan oleh majelis sidang MKH yang terdiri dari 3 orang Hakim Agung dan 4 orang Komisioner Komisi Yudisial (KY) setelah mendengarkan pembelaan dari hakim Terlapor SS yang saat ini bertugas di salah satu Pengadilan Negeri di Sumatera Utara. Sementara Terlapor SS pada sidang MKH yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB ini, didampingi oleh tim pembela dari Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) yaitu DY Witanto, S.H., Abdurrahman Rahim., S.HI., M.H, Boni Daniel,.S.H., M.H dan Andi Yusuf Bakri., S,H.I, MH. Terlapor dihadirkan dalam sidang MKH kali ini setelah adanya laporan kepada KY atas adanya tindakan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh hakim SS dan setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan panjang dan akhirnya rapat Pleno Komisioner KY merekomendasikan hakim Terlapor untuk duduk di kursi panas MKH karena telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik berat dengan rekomendasi sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sidang MKH yang berjalan sakral ini diwarnai dengan isak tangis dan ungkapan penyesalan dari hakim Terlapor karena dirinya telah mengakui melakukan pelanggaran kode etik hakim. Selain itu, hakim SS pun menyampaikan permohonan maaf kepada isteri, orang tua serta lembaga tempatnya bekerja atas sikap yang telah ia perbuat, oleh karena itu Hakim SS memohon kepada Majelis MKH untuk diberikan kesempatan untuk tetap menjadi hakim dan berjanji memperbaiki diri. ISTERI MEMAAFKAN DAN IKHLAS Kasus ini bermula ketika sang isteri dari hakim SS pada bulan januari 2019 lalu telah melayangkan laporan dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan Hakim SS karena telah menikah sirri dengan perempuan lain hingga memiliki seorang anak dari buah cintanya. Sang isteri yang tak rela dimadu akhirnya mengadukan kasus ini kepada Komisi Yudisial dan kasus ini berlanjut hingga laporan tersebut diproses dan berujung rekomendasi pemberhentian hakim SS dari hakim dengan hak Pensiun. Namun sesal datang kemudian, sang isteri pada sekitar tanggal 6 Februari 2019 mencabut laporannya karena dirinya tak menyangka laporannya kepada Komisi Yudisial berdampak fatal terhadap suaminya, ia pun segera menyadarinya dan akhirnya mencabut laporan tersebut. saya menyesal dan tak menyangka akan berujung pemberhentian suami saya yang mulia, saya masih sayang sama suami saya dan sebenarnya rumah tangga saya sudah berjalan baik meskipun saya sudah dimadu dengan wanita lain, makanya saya mencabut lapioran saya, ujar isteri hakim SS saat dimintai keterangan selaku saksi meringankan bagi Terlapor Mendengar pengakuan wanita yang sudah 14 tahun mendampingi hakim SS tersebut, salah seorang anggota Majelis kehormatan hakim menanyakan perihal alasan pencabutan laporan yang dilakukan oleh isteri hakim SS. apakah ibu mencabut laporan terhadap suami ibu karena dipaksa seseorang atau tertekan karena suatu hal, kok tiba-tiba ibu juga memaafkan suami ibu, luar biasa, mungkin hanya ada 1 dari 1000 orang wanita seperti ibu, suami anda beruntung memiliki isteri seperti anda tanya majelis hakim MKH Wanita yang sehari-hari berkerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Kota Medan itu menampik adanya paksaan dirinya telah mencabut laporan terhadap suaminya. saya benar-benar ikhlas Yang Mulia, saya memaafkan suami saya, Allah saja memaafkan hambanya, masak saya sebagai manusia biasa tidak mau memaafkan suami saya, oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia kebijaksanaannya untuk memberikan ampunan dan keringan serta memberikan kesempatan kepada suami saya tetap menjadi hakim ujar isteri hakim SS dengan berurai air mata. Isteri hakim SS melanjutkan bahwa laporannya ke KY atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh suaminya lantaran dirinya sedang dalam keadaan emosi yang tinggi sehingga lupa untuk berpikir jernih. Padahal katanya bila suaminya dipecat dari hakim, maka akan berakibat bukan kepada dirinya saja, namun anak dan orang tuanya. Selain itu kata isteri SS bahwa rentetan kejadian ini mungkin sudah takdir tuhan sehingga ada hikmah dibalik semua ini, ia menyatakan bahwa ia menyadari bahwa suaminya hakim SS menikah sirri dengan wanita lain lantaran ia sangat mendambakan lahirnya keturunan, namun selama 14 tahun pernikahannya dengan hakim SS, belum juga diberikan keturunan. saya menyadari akhirnya, mungkin selain suami punya kekurangan, saya punya kekurangan juga, saya belum mampu memberikan keturunan meskipun sudah 4 kali keguguran selama menikah meskipun sampai saat ini kami berusaha terus, jelasnya Selain hakim terlapor dan isterinya, Tiim pembela atau pendamping dari PP IKAHI juga menyampaikan nota pembelaan kepada hakim MKH. Tim pembela memohon agar MKH dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terlapor dengan alasan karena selain Terlapor mengakui dan menyesali perbuatannya, rumah tangga hakim SS dengan isterinya saat ini telah berjalan rukun dan harmonis, bahkan dengan isteri sirri dan anaknya. Pelapor sering membelikan baju dan pakaian untuk anak Terlapor dan juga pernah menjenguk anak Terlapor ketika dirawat di rumah sakit, Pelapor sering menganjurkan kepada Terlapor untuk menegok anaknya dan menitipkan makanan untuk anak itu, semua itu menunjukkan bahwa antara Pelapor, Terlapor dengan istri siri terlapor sudah sama-sama saling menerima, Pelapor juga ikhlas bahwa sebagian penghasilan suaminya diberikan untuk menafkahi anak dan istri sirinya, bahkan Pelapor saat ini bersama-sama dengan Terlapor sedang mengupayakan agar pernikahan Terlapor dengan Sdri. Cory dapat disahkan secara hukum dan selanjutnya bisa memproses status hukum bagi anak tersebut, ujar tim pembela IKAHI membacakan pembelaannya. Setelah mendengarkan seluruh pembelaan dari Terlapor, tim pembela dan saksi Terlapor, sidang Majelis Kehormatan Hakim akhirnya menskor persidangan selama lebih kurang 90 menit untuk melakukan musyawarah majelis menentukan nasib terlapor. Akhirnya pada pukul 13.30 WIB majelis kehormatan hakim yang diketuai oleh Maradaman Harahap menjatuhkan putusan yang pada pokoknya MKH menyatakan bahwa Hakim SS telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim karena telah menikah dengan wanita lain secara sirri dan menjatuhkan sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Hal-hal yang meringankan hakim SS selaku terlapor menurut majelis khormatan hakim adalah terlapor telah mengakui kekhilafan dan kesalahannya, Terlapor belum pernah diberikan sanksi sebelumnya, pelapor selaku isteri hakim SS telah mencabut laporannya dan telah memaafkan serta mengikhlaskan perbuatan hakim terlapor, terlapor memiliki tanggungan terhadap isteri, anak dan ibu kandung terlapor dan terlapor telah memiliki niat untuk mensahkan pernikahan sirrinya . (Abdurrahman Rahim / humas)
    | Selengkapnya |
  • KICK OFF MEETING TIM POKJA PENYUSUNAN FORMAT DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN
    Rabu, 26 Juni 2019 15:45 WIB.
    Jakarta " Humas : Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H, memimpin Rapat Pleno Kelompok kerja Penyusunan format ( template) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Gedung tower lantai 2 Mahkamah Agung RI. Pemberlakuan template putusan dan Pedoman Penulisan Putusan sebelumnya sudah ada pada SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 dan PERMA No. 9/2017 Akan tetapi, SK No 44/2014 hanya melingkupi Peradilan Umum dan PERMA No. 9/2017 hanya melingkupi tingkat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan standar/pedoman untuk putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama dan banding dalam 4 lingkungan peradilan dan Pembentukan Kelompok Kerja melalui SK KMA No. 62/KMA/SK/III/2019. Pada kesempatan ini, Yang Mulia Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH. menyampaikan bahwa format putusan dan penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sudah ada pada masing-masing peradilan dan karena beberapa bulan lalu sudah menyusun format putusan di tingkat Mahkamah Agung, maka diharapkan juga ada produk dari Mahkamah Agung yang berupa PERMA atau SEMA untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Sehingga paling tidak Mahkamah Agung memiliki 3 Perma yakni : Tingkat Mahkamah Agung, Tingkat Banding, dan Tingkat Pertama. Tiga PERMA ini masing-masing akan mengatur teknis pembuatan, penulisan, Bahasa dan lain - lain sebagaimana format Mahkamah Agung, sehingga bisa menjadi pedoman bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Selain itu, pada penyusunan template ini, tim Tingkat Banding dan Tim Tingkat Pertama akan berbeda, tetapi untuk penanggung jawabnya cukup satu orang. Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada hal yg perlu diperbaiki, informasi dan data bisa sinkron sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Rapat Pleno Pokja yang dihadiri oleh para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Panitera MA, Para Panitera Muda dari 4 lingkungan Peradilan, Koordinator Pusat data Kepaniteraan, Para Hakim Yustisial, Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Se-Wilayah Jakarta merupakan kick off meeting dari Tim Penyusunan Putusan dan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding. Selain itu, turut hadir juga dalam rapat pleno, tim peneliti dari MaPPI FH UI, LeIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan PSHTN FH UI yang akan membantu melakukan penelitian untuk penyusunan format putusan dan pedoman penulisan putusan. Sebelum menutup Rapat Pleno, Yang Mulia Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH. mengucapkan selamat bekerja kepada tim Pokja Penyusunan Format Putusan dan Pedoman Penulisan Putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.(Ip/Enk/Rs)
    | Selengkapnya |
  • MA MENERIMA PENGHARGAAN DARI BNN
    Rabu, 26 Juni 2019 13:17 WIB.
    Jakarta " Humas : Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas peran aktif dan kontribusinya dalam Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia, melalui giat sosialisasi, test urine dan tersusunnya regulasi dari tingkat pusat sampai wilayah dari tahun 2017 sampai sekarang kepada calon Hakim, Panitera, dan Pegawai Mahkamah Agung dan pengadilan ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten / kota dengan bekerjasama dengan BNN, BNNP, dan BNNK / kota. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko kepada Mahkamah Agung yang diwakili oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho Setiadji, SH, dalam rangka puncak peringatan hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2019, pada hari Rabu,26/6/2019 bertempat di The Opus Grand Ballroom At The Tribrata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. ( Humas )
    | Selengkapnya |
  • PRESIDEN JOKOWI MELAYAT KE KEDIAMAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
    Jumat, 21 Juni 2019 11:34 WIB.
    Jakarta-Humas: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melayat ke kediaman Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, untuk berbela sungkawa atas kepergian putra sulungnya yang bernama Muhammad Irfanyang meninggal pada Rabu 19 Juni 2019 karena kecelakaan di Namibia Afrika. Jokowi yang menggunakan kemeja putih dan peci hitam itu datang pada Jumat 21 Juni 2019 pukul 09.30 WIB. Selain Presiden RI, sebelumnya telah datang untuk berbela sungkawa juga Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Mantan Wakil Presiden Budiyono, Ketua MK Anwar Usman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kapolri Tito Karnavian, dan lainnya. Jenazah Irfan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan rencananya Jenazah akan dimakamkan pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 di Pemakaman Karet Bivak Jakarta. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KELUARGA BESAR MA TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA M. IRFAN
    Kamis, 20 Juni 2019 11:52 WIB.
    Jakarta -Humas: Innalillahi wainna Ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Muhammad Irfan, putra sulung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. Irfan meninggal dunia karena kecelakaan pada Rabu, 19 Juni 2019 di Namibia Afrika. Suasana duka memenuhi kediaman Prof. Hatta Ali, tamu silih berganti datang berbela sungkawa atas kepergian Irfan. Di antara tamu yang datang, terlihat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ibu Susi Pujiastuti. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan, yang sabar ya Bu, ini adalah takdir, ucap Ibu Susi sambil memeluk erat Ibu Hatta Ali yang tidak berhenti meneteskan air mata. Sebagaimana diketahui, Ibu Susi juga telah kehilangan putranya pada tahun 2016 lalu. Saya bisa merasakan kesedihan Ibu, kata ibu Susi sambil mengusap air mata Ibu Hatta. Muhammad Irfan Ali adalah putra pertama Prof. Hatta Ali. Irfan lahir di Jakarta 11 November 1978. Saat ini Irfan masih menjabat sebagai salah satu komisaris di PT. Telkomsel. Irfan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Segenap keluarga besar Mahkamah Agung turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya M. Irfan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga. Dan semoga kelurga besar yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA PUTRA YM KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
    Jumat, 21 Juni 2019
    Selengkapnya
  • HALAL BIHALAL PEJABAT/PEGAWAI MARI DI GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI 1440 H
    Selasa, 11 Juni 2019
    Jakarta, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/Pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan para pejabat serta pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)
    Selengkapnya
  • PENGADILAN NEGERI CIKARANG DARI SEBUAH GARASI MENCOBA MENGUKIR PRESTASI
    Sabtu, 27 April 2019
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.