Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

JAM KERJA

Jam Kerja

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

 

JAM KERJA :
Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d Pukul 16.30
Jumat : Pukul 07.00 s/d Pukul 16.00

 

JAM ISTIRAHAT :
Senin s/d Kamis : Pukul 12.00 s/d Pukul 13.00
Jumat : Pukul 11.30 s/d Pukul 13.00
Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • SEBANYAK 265 CAKIM AD HOC TIPIKOR MENGIKUTI TES TERTULIS YANG DI SELENGGARAKAN OLEH MA DI 17 WILAYAH POVINSI
    Kamis, 25 April 2019 09:30 WIB.
    Jakarta - Humas : Setelah Mahkamah Agung RI mengumumkan pelamar Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XI Tahun 2019, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 265 pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, pada hari ini (Kamis, 25 April 2019) Secara serentak di 17 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2019. Di awali dengan pembukaan yang dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Dr. Suhadi, SH., MH, (selaku Ketua Tim Pengawas dari MA), pembacaan tata tertib tes tertulis yang di bacakan ole Panitera PT DKI Jakarta DR. H. Teuku Ilzanor, SH., SE., M.Hum, dengan di dampingi Panitia Pusat Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan, SH., M. Hum, dan Panitia Daerah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum. Dalam sambutannya Suhadi menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seleksi ujian tes tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang ke XI kalinya, tes ini di laksanakan secara serentak di 17 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi para peserta ini ini telah melewati seleksi berkas administrasi. Bagi mereka yang lulus seleksi tertulis ini nantinya berhak mengikuti tahapan berikutnya, yaitu profile assessment dan wawancara. Hari ini sebanyak 265 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor mengikuti ujian tes tertulis yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung RI yang tersebar di 17 Pengadilan Tinggi. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2019. Peserta Ujian Cakim Ad Hoc Tipikor yang hadir sebanyak 33 peserta antara lain Pelamar untuk Tingkat Pertama 17 Peserta dan Pelamar Tingkat Banding 13 Peserta dari Jakarta dan yang ikut di PT DKI Jakarta 3 Pelamar Tingkat Pertama 1 dan Pelamar Tingkat Banding 2 peserta dari PT Pontianak. Ujian Tertulis ini pada sesi pertama di mulai pada pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB dan untuk sesi kedua di mulai pukul 11.15 WIB s/d selesai. Hadir pada saat pembukaan Panitia Daerah Sekretaris PT DKI Jakarta para Kabag dan Kasubbag PT DKI Jakarta serta Panitia Pusat Panitera Muda Pidana Khusus Suharto, para Asisten, dan Staf dari Mahkamah Agung RI. (ds/fn/rs)
    | Selengkapnya |
  • MA HADIRI RAPAT KONSOLIDASI DENGAN DPR TERKAIT RUU JABATAN HAKIM
    Selasa, 23 April 2019 11:44 WIB.
    Humas-Jakarta: Mahkamah Agung yang diwakili Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H, didampingi oleh Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas MA, D.Y. Witanto, S.H, Jimmy Maruli, S.H., M.H, dan Martha Satria Putra, S.H., M.H, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 23 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Gedung Nusantara DPR RI. Rapat konsolidiasi tersebut terkait dengan 20 (dua puluh) RUU yang menjadi prioritas dan telah masuk ke tahap pembahasan Komisi III di tahun 2019, termasuk salah satunya adalah RUU tentang Jabatan Hakim. Dari 54 RUU yang menjadi prioritas tahun 2019, sebanyak 19 RUU masih dalam tahap penyusunan, 4 RUU sedang menunggu surat dari Presiden, 20 RUU sedang dalam tahap pembahasan, 4 RUU sedang menunggu DIM dan 7 RUU sudah disetujui DPR. Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk meminta keterangan dan masukan dari pihak-pihak terkait atas berbagai isu krusial yang belum terselesaikan dalam substansi RUU yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat komisi di DPR. Hasbi Hasan menyampaikan bahwa Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah mengeluarkan pendapat resmi berdasarkan Hasil Munas IKAHI tahun 2016 di Lombok terhadap beberapa materi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai berikut: 1. Menolak pengurangan usia pensiun hakim dan hakim agung karena tidak didasarkan pada landasan Yuridis, filosofis, Sosiologis dan historis, dan akan sangat berdampak pada kekurangan hakim dan kinerja hakim, selain itu selama 7 tahun sempat tidak ada penerimaan hakim tingkat pertama, sementara Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah meresmikan 85 pengadilan baru. 2. Menolak tinjauan periodisasi bagi hakim agung karena akan terbuka peluang dan ruang intervensi ekstra judisial baik langsung maupun tidak langsung. 3. Menolak sistem rekruitmen dan mutasi oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan KY karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dan semangat Reformasi Kekuasaan Kehakiman Satu atap (one roof system) 4. Persyaratan peserta Seleksi Pendidikan Calon Hakim pertama harus dari fress graduate karena terkait dengan pembentukan jiwa profesi hakim. Dalam peradilan Militer harus dari Korps hukum ketiga angkatan. 5. Menolak sistem Pengawasan Prilaku hakim hanya oleh KY karena menghilangkan sistem pengawasan internal Mahkamah Agung. Tetap mempertahankan Peraturan Bersama antara MA dengan KY dengan membangun komunikasi yang intensif. 6. Menolak Penilaian Kinerja Teknis Peradilan terhadap Hakim Tinggi dan terhadap Hakim Tingkat Pertama karena bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman dan membuka ruang bagi upaya intervensi internal terhadap hakim. Atas penyampaian tersebut pihak Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung dan akan menyampaikan poin-poin krusial tersebut dalam rapat pembahasan di komisi III DPR. (Dy/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA : SIPP VERSI 3.2.0 UNTUK TINGKATKAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING
    Senin, 22 April 2019 12:54 WIB.
    Labuan Bajo - Humas: Bertempat di Ballroom Hotel La Prima, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M. H. meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengadilan tingkat banding dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut Hatta Ali, kinerja penyelesaian perkara tingkat banding, termasuk pengadilan pajak dalam dua tahun terakhir kurang menggembirakan, terutama jika dibandingkan dengan kinerja pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Dua indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja ini, yakni produktifitas penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan, ujar Hatta Ali. Produktifitas penyelesaian perkara diukur dari jumlah perkara yang diputus berbanding beban perkara yang harus diselesaikan. Sementara itu akseptabilitas diukur dengan menggunakan rasio putusan yang diajukan upaya hukum berbanding jumlah perkara yang diputus. Dengan aplikasi SIPP tingkat banding, Hatta Ali berharap pengadilan tingkat banding dapat meningkatkan kinerjanya dengan semakin terbukanya proses penanganan perkara ke masyarakat. Dengan aplikasi ini masyarakat memiliki akses untuk memonitor penanganan perkaranya, ungkap Hatta Ali. Tiga Varian Aplikasi Sementara itu Zullfan Sugiantoro dalam pemaparannya menjelaskan bahwa aplikasi yang diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) aplikasi, yakni aplikasi SIPP tingkat banding yang dipergunakan untuk memproses suatu perkara, semenjak diajukan banding hingga diminutasi. Aplikasi kedua disebut sebagai SIPP Web yang dipergunakan oleh masyarakat (publik) pencari keadilan memonitor penanganan perkaranya. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pencarian perkara di pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung mendownload putusan. Publik juga bisa memonitor jadwal persidangan perkaranya, ujar Zullfan menjelaskan. Akses ini dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jaminan terupdate setiap saat. Sedangkan aplikasi ketiga adalah monitoring dan evaluasi kinerja pengadilan tingkat banding yang dapat dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kinerja pengadilan, hakim dan panitera pengganti. Aplikasi ini selanjutnya terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Selain terintegrasi dengan SIKEP, aplikasi SIPP ini juga terintegrasi dengan direktori putusan. Apabila suatu putusan telah diupload dalam SIPP Tingkat Banding, maka secara otomatis akan terupload dalam aplikasi direktori putusan, imbuh Zullfan Sugiantoro. Dikembangkan Secara Mandiri Pengembangan aplikasi SIPP ini menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dilakukan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengadilan. Sejauh ini telah ada sejumlah aplikasi yang juga dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Sistem Informasi Kediklatan (Sisdiklat), dan aplikasi pengadilan elektronik (e-court). Yang patut menjadi kebanggaan kita bersama bahwa pengembangan aplikasi ini sejak perancangan, pembuatan, ujicoba dan evaluasinya dilaksanakan oleh sumber daya Mahkamah Agung sendiri baik yang berada di pusat maupun tersebar di berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia, imbuh Pudjoharsoyo. Kecuali kemandirian dalam pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan aplikasi ini juga dilakukan dengan pembiayaan sendiri, tanpa bantuan pihak lain, seperti lembaga donor. Semenjak proses assesmen, pengembangan, dan ujicoba, Mahkamah Agung setidaknya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 252.434.800,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk aplikasi SIPP ini, papar Pudjoharsoyo. Besaran ini menurut Pudjoharsoyo sangat murah apabila dibandingkan dengan kemanfaatan yang diperoleh dengan pemanfaatan aplikasi ini. Didukung Advokat Dalam kesempatan peluncuran tersebut, Ketua Mahkamah Agung melakukan wawancara dengan fasilitas telekonferensi dengan Juniver Girsang, salah seorang advokat pengguna terdaftar pada aplikasi pengadilan elektronik. Dalam wawancaranya, Juniver menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini. Dengan kemudahan akses terhadap informasi perkara ini, kami sebagai kuasa hukum dapat memberikan informasi yang akurat kepala klien, ujar Juniver. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi SIPP Tingkat Banding, Juniver berharap Mahkamah Agung juga terus meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan, termasuk penyampaian salinan putusan kepada pengadilan pengaju dan para pihak berperkara. (Humas/Mohammad Noor/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) TINGKAT BANDING VERSI 3.2.0
    Senin, 22 April 2019 10:39 WIB.
    Labuan Bajo " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0, bertempat diLabuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari Senin, 22/4/2019. Peluncuran aplikasi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Pengadilan, beserta Hakim, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama dan Banding pada empat lingkungan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selama ini aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh Pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkaraoleh aparatur pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil " hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online. Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara realtime. Manakala suatu data perkara sudah diinput didalam SIPP Tingkat Banding, maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web. Cara kerja aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SIPP Tingkat Pertama yang harus disingkronisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa tersaji di website SIPP tiap pengadilan. Dan untuk mengejar agar data selalu Update maka pengadilan tingkat pertama harus melakukan singkronisasi setidak " tidaknya tiga kali dalam sehari. Aplikasi SIPP Tingkat Banding ini telah dikembangkan semenjak tahun 2016 dan terus dikembangkan fitur " fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasi keadaan perkaranya. Eksistensi aplikasi SIPP ini selanjutnya menegaskan komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dimana salah satu indikatornya adalah modern berbasis teknologi informasi terpadu. Secara internal, aplikasi ini juga telah terintergrasi dengan aplikasi " aplikasi lainnya di Mahkamah Agung, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Sehingga ia juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengadilan, baik kinerja secara kelembagaan suatu pengadilan maupun kinerja per individu, hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai sumber pembinaan dan pemberian reward and punishment. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENINJAU PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
    Minggu, 21 April 2019 17:31 WIB.
    Labuan Bajo " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH beserta Pimpinan mahkamah Agung, Hakim Agung dan Pejabat Eselon I meninjau gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Minggu,21/4/2019. Dalam kunjungan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Ketua Mahkamah Agung meninjau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang Arsip, ruang Tahanan dan ruang Sidang. Kunjungan Kerja ini merupakan rangkaian acara louncing SIPP tingkat Banding dan Pembinaan Empat lingkungan Peradilan Sewilayah Nusa Tenggara Timur, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 22/4/2019. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • KUNJUNGAN STUDI BANDING DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE SPANYOL
    Senin, 22 April 2019
    Pada tanggal 5-12 April 2019, jajaran DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan kunjungan dalam rangka studi banding ke Spanyol. Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, dan diikuti para pejabat Eselon II, dan beberapa ketua Pengadilan Negeri. Studi banding bertujuan untuk mepelajari pengelolaan peradilan di Spanyol dalam rangka dalam Modernisasi Tata Kelola Peradilan.
    Selengkapnya
  • KEGIATAN PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGAL 18-20 MARET 2019
    Rabu, 27 Maret 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I telah menyelenggarakan Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2019, bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya yang diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dilanjutkan dengan Pembinaan mengenai Konsep Kepemimpinan, Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Menurut Dirjen Badilum Pemimpin Pengadilan harus menjadi contoh role model dengan dasar disiplin diri, mempunyai kemampuan untuk memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain, selain daripada itu Pemimpin Pengadilan harus juga memiliki kemampuan teknis administrasi, kemampuan berbicara di muka umum agar dapat bertugas dengan baik, kemampuan memecahkan masalah sehingga bisa mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Peserta kegiatan juga mendapatkan materi mengenai Integritas dan Pengawasan, Pelaksanaan DIPA 01 dan DIPA 03, Manajemen Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan Umum dari para Narasumber yang berkompeten dibidangnya.
    Selengkapnya
  • PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2019
    Jumat, 01 Maret 2019
    Rabu, 27 Februari 2019, dalam rangka memeriahkan kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2018, bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum 2019, yang dikuti oleh seluruh Unit Eselon I dilingkungan MARI dan para partisipan dari lembaga negara, serta beberapa Bank Nasional yang mendukung pelaksanaan E-Court.
    Selengkapnya
  • LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
    Jumat, 01 Maret 2019
    Rabu, 27 Februari 2019, bertempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Mahkamah Agung RI melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda tunggal penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.  Tema Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 adalah Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Pada Kesempatan ini disampaikan capaian-capaian Mahkamah Agung RI tahun 2018 berdasarkan Kinerja Utama yang diukur melalui target dan realisasi Indikator Kinerja Utama. Salah satu program unggulan yang diluncurkan pada tahun 2018 adalah aplikasi E-Court dibidang Perkara Perdata yang merupakan inisiatif Mahkamah Agung dalam mendukung program Kemudahan Berusaha. Saat ini E-Court sudah diimplementasikan di seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan. Hadir pada acara tersebut Presiden RI, Joko Widodo beserta Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang, Menteri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan, Wiranto, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dan para undangan dari luar negeri. Presiden RI pada pidatonya mengapresiasi capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selama tahun2018.
    Selengkapnya
  • PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 19 FEBRUARI 2019
    Sabtu, 23 Februari 2019
    Jakarta, Selasa tanggal 19 Februari 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV. Pejabat yang dilantik adalah : Yiyik Saptanti, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sugriwo Sahari, S.H. sebagai Kepala Seksi Bimbingan I pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Kamaluddin, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Yuswandi, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutiama, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Amir Basuki, S.H. sebagai Kepala Seksi Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Achmad Basyari, S.E. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Peradilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Deasi Ariyani, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Misra Dewita, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Supeno, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutarno, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Leni Cahyani, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Aman Mulyana, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Rosalia Puspa Kesumawati, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Tata Persidangan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Septin Sri Noni, S.E. sebagai Kepala Seksi Tata Naskah pada Sub Dit. Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ida Bagus Swardana, S.Kom. sebagai Kepala Seksi Statistik pada Sub Dit. Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nurlailah, S.Ap., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.