Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Gugatan Perwakilan Kelompok

Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) PERMA No. 1 Tahun 2002

 

  1. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri.

  2. Gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal:

    1. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.

    2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

    3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

  3. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:

    1. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.

    2. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.

    3. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.

    4. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

    5. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.

    6. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.

    7. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

  4. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.

  5. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4).

  6. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenal persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.

  7. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.

  8. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

  9. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

  10. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

  11. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:

    1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah; dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.

    2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

  12. Pemberitahuan memuat:

    1. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;

    2. Penjelasan singkat tentang kasus;

    3. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;

    4. Penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;

    5. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;

    6. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;

    7. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;

    8. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

    9. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;

    10. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

  13. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini.

  14. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

  15. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

  16. Dalam gugatan perwakilan kelompok (class action), apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah¬langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. (Pasal 9 PERMA).

- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 62-65. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA PENGADILAN PAJAK MENGUCAPKAN SUMPAH DIHADAPAN KETUA MA
    Minggu, 09 Mei 2021 08:10 WIB.
    Jakarta - Humas : Ali Hakim, SH.,SE.,AK.,M.Si.,CA mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Pengadilan Pajak dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Acara Pengucapan sumpah tersebut dilaksanakan pada hari Jumat,07 Mei 2021 di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Acara dimulai dengan Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Pajak. Sebelum memangku jabatan dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Pajak bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau kepercayaannya berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Acara berlangsung secara Khidmat dihadiri Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat eselon I di Lingkungan MA dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan menerapkan Protokol Kesehatan. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK KETUA MUDA PENGAWASAN
    Jumat, 07 Mei 2021 08:51 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M Syarifuddin,SH., MH melantik Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H melalui Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan. Sidang dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Mei 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa Ucap Doktor lulusan Universitas Padjajaran Bandung tersebut. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. merupakan Hakim Agung sejak 1 November 2013. Beliau menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, yang telah terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 20 Januari 2021 lalu. Sidang Paripurna ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Ketua Mahkamah Agung beserta Ibu Budi Utami Syarifuddin dilanjutkan para pimpinan Mahkamah Agung masing-masing beserta isteri, Hakim Agung, Hakim AdHoc, Panitera MA, Sekretaris MA serta Pejabat Eselon I dilingkungan MA dengan menerapkan Protokol Kesehatan. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KMA HADIRI MUSREMBANGNAS 2021 SECARA VIRTUAL
    Selasa, 04 Mei 2021 07:22 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkmah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembanngunan Nasional (Musrembangnas) 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 secara virtual, pada hari Selasa, 4/5/2021 bertempat diruang kerja Ketua Mahkamah Agung. Acara Musrembangnas dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dengan mengambil tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA SOSIALISASI KESEHATAN SECARA VIRTUAL
    Senin, 03 Mei 2021 14:55 WIB.
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin,SH.,MH membuka Sosialisasi Kesehatan secara virtual pada Senin, 03 Mei 2021 di Command Center Mahkamah Agung. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan tentang Gejala Awal Stroke, Jantung, Hipertensi dan Pencegahannya ini menghadirkan Narasumber dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS,. dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K), dr. Fawzi Arifin Daud, SP.JP. dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa seiring usia, tubuh manusia akan mengalami degenerasi sel, atau kemampuan regenerasi sel-nya akan berkurang. Kondisi ini mengakibatkan kebugaran dan kekuatan fisik manusia secara alamiah akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu deretan penyakit mulai masuk dalam daftar yang kita khawatirkan: jantung, darah tinggi, kolesterol, diabetes, menjadi nama penyakit yang awam disebut terutama di kalangan orang berusia lanjut. Di era pandemi ini terlebih lagi kita harus memberi perhatian pada penyakit-penyakit lain itu. Bukan hanya karena penyakit-penyakit itu memang berbahaya, tetapi juga karena penyakit-penyakit itu dapat menjadi Comorbid atau penyakit penyerta bagi Covid-19 yang dapat meningkatkan peluang terjadinya keadaan fatal. Lebih lanjut, berdasarkan dasar pemikiran tersebut, saya menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam menjaga kesehatan kita bersama. Selain itu, dengan sosialisasi kesehatan ini, saya berharap kita semua dapat menerima informasi yang benar dan tepat secara medis dari para pakar dan praktisinya langsung. Saya pun mempersilahkan nantinya para peserta sekalian dapat bertanya langsung kepada para narasumber, tutur Prof Syarifuddin. Dalam materi yang disampaiakan oleh dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika aliran darah terhenti ke otak, sehingga otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, Obesitas, Stres, Merokok dan lain-lain. 20-30 % penderita Stroke meninggal dalam satu bulan dan 25% stroke terjadi usia diatas 65 Tahun. Acara ini dihadiri oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung dan diikuti oleh Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung Para Pimpinan dan hakim Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia secara virtual. (ERW/Humas)
    | Selengkapnya |
  • MELALUI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020, MAHKAMAH AGUNG INTENS BERUPAYA DALAM MENYUSUN PEDOMAN PEMIDANAAN
    Kamis, 29 April 2021 06:15 WIB.
    Jakarta - Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID CEGAH melaksanakan lokakarya tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lokakarya yang dilaksanakan secara virtua ini diselenggarakan pada Kamis, 29 April 2021. Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan dalam Pidato Sambutannya bahwa Mahkamah Agung berupaya dengan intens dalam menyusun pedoman pemidanaan. Salah satunya yaitu dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018. Upaya yang Panjang dan dengan dukungan banyak pihak, Kelompok Kerja Pedoman Pemidanaan akhirnya dapat membidani lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah berlaku secara efektif sejak tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 24 Juli 2020. Mantan Ketua Kamar Pengawasan tersebut menyatakan bahwa selama rentang waktu 9 bulan ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah diimplementasikan oleh para hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi terpidana korupsi. Tentu ada manfaat yang dirasakan akibat hadirnya PERMA pedoman pemidanaan ini, baik manfaat bagi hakim dalam bentuk kemudahan penyusunan variabel yang mempengaruhi pemidanaan, maupun manfaat bagi pengurangan disparitas itu sendiri. Kata Dr. Syarifuddin. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini lahir dengan dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Di samping itu, PERMA ini juga lahir sebagai upaya memberikan tolok ukur yang memudahkan bagi hakim, terutama dalam penegakan hukum, berupa menetapkan berat ringannya pemidanaan, berdasarkan pertimbangan yang lengkap atas kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan dan rentang pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dr. Syarifuddin menyambut baik lokakarya ini sebagai ajang bertukar pengalaman, sekaligus media refleksi evaluatif atas proses pengkajian, penyusunan, sampai kepada proses sosialisasi dan implementasi dari PERMA pedoman pemidanaan ini. Termasuk sarana refleksi baginya yang dahulu dipercaya memimpin Kelompok Kerja Pedoman Pemidanaan Tipikor ini. Hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Gerard Mosquera, Ketua USAID CEGAH, dan undangan lainnya. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • SELAMAT IDUL FITRI 1442 H
    Senin, 10 Mei 2021 17:00 WIB.
    Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Selamat Idul FItri 1442 H Minal Aidin wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin
    Selengkapnya
  • SOSIALISASI PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERUBAHAN RANCANGAN KRO-RO
    Senin, 10 Mei 2021 17:00 WIB.
    Pada hari Senin, 10 Mei 2021, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, SH, MH, memimpin pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti Sosialisasi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022, seiring dengan telaksananya Perubahan Rancangan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) untuk Tahun Anggaran 2022. Rapat ini secara daring (online) di Command Center Ditjen Badilum dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS E-COURT DAN PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS HAKIM AD HOC TIPIKOR PT PADANG
    Kamis, 22 April 2021 17:00 WIB.
    Bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai II Pengadilan Tinggi Padang, Bimbingan Teknis E-Court, disertai dengan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Padang, Sumatera Barat dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehata, pada hari Kamis, 22 April 2021. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI DR. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. dengan resmi membuka Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021. Didampingi oleh Kepala Badan Penelitian Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI DR. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Padang DR. H. Amril, S.H., M.Hum. Ketua Panitia Inrawaldi, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Panitia Daerah Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Padang membacakan Tata Tertib Ujian . Bimbingan Teknis E-Court Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021
    Selengkapnya
  • KEGIATAN DISEMINASI PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN
    Minggu, 11 April 2021 17:00 WIB.
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads DISEMINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN (MATARAM).pdf 651 kB498
    Selengkapnya
  • KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HKI
    Minggu, 11 April 2021 17:00 WIB.
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads laporan tayang web Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HKI (SEMARANG).pdf 641 kB184
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.