Login

Sosialisasi Pembinaan KMA&Eselon I MA RI, KPT Pontianak dan Sosialisasi Bimtek SIPP

07Aug

Kategori Berita
Ditulis oleh web administrator

 
Selasa, 31 Juli 2018 pukul 09.00 Wib, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bengkayang diadakan Rapat Bulanan Pengadilan Negeri Bengkayang dan Sosialisasi Pembinaan KPT Pontianak, KMA, WKMA, Ketua Kamar, Eselon 1 MA dan Bimtek SIPP
Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Bapak Delta Tamtama, SH, MH. Dalam arahan nya, Bapak KPN menyampaikan bahwa Rapat bulanan merupakan evaluasi terhadap pekerjaan kita sehari-hari, sehingga kita bisa tahu dimana saja kekurangan kita dalam bekerja sehingga bisa segera di perbaiki apa bila ada  permasalahaan, Bapak KPN juga mengajak semua pegawai Pengadilan Negeri Bengkayang untuk dapat bergerak lebih cepat lagi di bulan agustus ini, supaya apa yang kurang segera bisa segera di benahi.
  1. Sosialisasi Pembinaan Teknis KPT Pontianak oleh Wakil Ketua PN Bengkayang.
         Dalam pembinaan yang dilakukan oleh Bapak KPT Pontianak ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau, antara lain :
  1. KPT menghimbau persiapan Pengadilan Negeri se- Kalbar untuk Pembinaan Oleh KMA di Balikpapan, Pada Prinsipnya KPT mengapresiasi Kinerja Pengadilan Negeri Se-Kalbar yang sudah baik, namun ada pesan oleh KPT agar 4 Pilar lebih giat bekerja sama terutama dalam pelayanan ke masyarakat.
  2. KPT menyampaikan minimnya pengetahuan hakim dalam administrasi umum dan persidangan,sehingga harus lebih ditingkatkan, terutama hakim pengawas harus lebih tahu terhadap bagian yang di awasi.
  3. KPT menyampaikan masih kurangnya minat baca oleh pegawai dan Hakim.
  4. Mengenai Eksekusi adalah murni kewenangan KPN, jadi terkait teknis apabila belum paham agar dapat di konsultasikan ke PT.
  5. Apabila ada permasalahan di PN, disarankan agar berdiskusi  kepada hakim pengawas, jika belum ada jalan keluar maka disarankan minta petunjuk kepada Hakim Pengawas PT.
  6. Dalam teknis persidangan, jangka waktu 5 bulan itu sudah termasuk kedalam waktu selesai nya Minutasi, jadi jangan lebih dari waktu tersebut.
  7. Mengenai koordinator delegasi harus berjalan dalam setiap PN, dan mengenai anggaran penyampaian delegasi sementara ini kesepakatannya di bebankan kepada PN yang meminta delegasi tersebut.
  8. Untuk bagian kepaniteraan KPT juga menyampaikan agar lebih teliti dalam pembuatan BA dan Pemberkasan, penyampaian salinan putusan juga harus sesuai SOP.
  9. Terakhir KPT menyampaikan akan diadakan kegiatan PTWP pada bulan september di Denpasar, agar dapat mempersiapkan diri, sarana dan prasarananya.
        
  1. Sosialisasi Pembinaan KMA, WKMA, Ketua Kamar, Eselon 1 MA di Balikpapan Oleh Panitera PN Bengkayang.
 Dalam pembinaan di Balikpapan ada beberapa hal yang disampaikan antara lain :
  1. Untuk menjaga Visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan Peradilan yang Agung adalah dengan mempertahankan misi Mahkamah Agung dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan (melalui SEMA, PERMA Keputusan KMA) ;
  2. Menjaga kemandirian hukum bermakna tidak tergantung dengan pihak lain, menjaga integritas, tanpa campur tangan maupun berharap dari pihak lain ;
  3. Tetap konsisten untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ;
  4. Dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang menyangkut dan menarik perhatian, hendaknya Majelis Hakim dapat melakukan diskusi dengan rekan dan pimpinan ;
  5. Sejak bulan Desember 2017, putusan Kasasi dan PK disederhanakan menjadi 7 – 15 halaman, berbeda dengan sebelumnya ;
  6. Perma tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno merupakan dasar hukum bagi Hakim dalam memutus perkara ;
  7. Hakim tidak diperkenankan untuk memenuhi panggilan Komisi Yudisial jika objek pemeriksaan sudah menyangkut perkara. Hal tersebut disebabkan telah menyalahi kesepakatan antara MA dan KY ;
  8. Permohonan PK harus menyertakan risalah PK, PK untuk pidana dilakukan sidang terlebih dahulu sedangkan untuk PK perdata dilakukan penyumpahan (dengan berita acara) ;
  9. Dibedakan antara Kasasi – PK yang tidak memenuhi syarat dan yang tidak sesuai hukum, yang terakhir adalah jika permohonan tersebut tidak diatur dalam undang – undang ;
  10. Tidak dibenarkan membebankan biaya kepada suami yang gaib atau pembebanan mut’ah bagi istri yang gaib meskipun dengan mempertimbangkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 ;
  11. Terhadap penetapan Ketua tentang Konsignasi tidak ada upaya hukum ;
  12. Sejak dibayarkannya uang konsignasi, maka secara hukum pemilik hak sudah tidak mempunyai hak atas tanahnya (jika tanah) ;
  13. Pemohon konsignasi dapat mengajukan eksekusi seperti biasa bagi objek yang telah dibayarkan konsignasi ;
  14. Biaya untuk sidang di tempat descente berupa transfortasi untuk Majelis termasuk penginapan jika memang realistis ;
  15. E-court untuk sementara diberlakukan bagi Advokat, implementasi menunggu pengadilan pilot project ;
  16. Pembayaran untuk Kasasi dan PK dilakukan dengan virtual account, hal ini akan dilakukan juga untuk pembayaran pemanggilan pihak di luar negeri ;
  17. Rogatory atau bantuan hukum judicial assistance secara sederhana (salah satunya) dimaksudkan sebagai bantuan panggilan ke Luar Negeri sudah bukan menjadi kewenangan peradilan tingkat pertama, artinya peradilan tingkat pertama tidak mengajukan permintaan secara langsung kepada Dirjen Konsulat Jenderal KemenLU, tetapi melalui Mahkamah Agung. Pembayaran dibebankan kepada pihak berperkara dengan sistem virtual account ;
  18. Sejak adanya pemekaran wilayah hukum, maka permasalahan hukum menjadi kewenangan Pengadilan yang baru yang mewilayahinya, termasuk perkara yang akan dimohonkan eksekusi meskipun putusan tingkat pertama berasal dari Pengadilan yang lama. Ketua Pengadilan harus melimpahkan berkas tersebut kepada Pengadilan yang baru ;
  19. Pendaftaran kuasa, hendaknya tidak dilakukan jika didalamnya terdapat klausula yang bertentangan seperti pemberi kuasa memberikan kuasa untuk melaporkan hakim jika merasa tidak puas ;
  20. Masing – masing pejabat terkait bisnis proses, agar mengedepankan pengisian SIPP terlebih dahulu sebelum membuat print out ;
  21. Tetap menjaga sinergitas 4 (empat) pilar, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris ;
  22. Ketua tetap menjadi atasan dari Panitera dan Sekretaris, untuk menghilangkan image bahwa atasan sekretaris adalah Sekma. Perma Nomor 7 Tahun 2015 masih dalam proses revisi, termasuk untuk memunculkan jabatan bagi peradilan yang baru dibentuk ;
  23. Pengumuman Hukuman Disiplin Bawas belum dapat dieksekusi sebelum lahirnya putusan Pejabat Berwenang ;
  24. Hukum terhadap Pegawai / Hakim sangat tergantung dari ancaman pidananya, bukan dari besarnya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
  25. Agar berhati – hati mempergunakan media sosial, baik sebagai Hakim maupun pejabat pengadilan ;
    
  1. Sosialisasi Hasil Bimtek SIPP oleh KPT dan Tim Badilum di Hotel Mercure Pontianak oleh Hakim Pengawas IT dan Sekretaris PN. Bengkayang
Dari hasil Bimtek kemarin disampaikan mengenai E-court yang memang merupakan terobosan terbaru dari Mahkamah Agung, yaitu sistem persidangan yang berbasis elektronik, jadi untuk pendaftaran dilakukan secara elektronik, namun untuk sementara hanya untuk perkara perdata.
Berkaitan dengan nilai
 SIPP, semua harus berkesinambungan, karna proses pengisian SIPP dari awal sampai akhir ada nilai tersendiri.
 

Komentar

Belum ada komentar

Posting comments after three months has been disabled.