Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG MENUJU WILAYAH WBK WBBM

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_phocaguestbook, 1

pencanangan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu program dan upaya pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia untuk menghadirkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani dengan sasaran utamanya, yaitu pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh.
Sebagai langkah awalnya adalah pelaksanaan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang merupakan deklarasi atau pernyataan sikap dari pimpinan instansi pemerintah bahwa instansi yang dipimpinnya siap mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang didahului dengan penandatanganan Pacta Integritas oleh pimpinan instansi dan jajarannya.
Dan pada hari ini, berkat rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami mengawali langkah itu dengan melaksanakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas, penyusunan Rencana Kerja masing-masing area perubahan, dan tentunya pelaksanaan atau realisasi setiap Rencana Kerja yang sudah dibuat disertai monitoring dan evaluasi terhadapnya.
Beberapa rencana kerja yang kami laksanakan untuk mendukung program pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud antara lain :

  1. Pencegahan korupsi melalui pengawasan dan pembinaan yang konsisten dan berkesinambungan, serta penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan di Pengadilan Negeri Bengkayang;
  2. Penerapan manajemen yang berkualitas dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu;
  3. Pembangunan budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik maupun pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur di Pengadilan Negeri Bengkayang;
  4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  5. Peradilan secara elekstronik (e-court justice system);
  6. Sistem pengawasan dan penanganan pengaduan secara elektronik;
  7. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Pengadilan Negeri Bengkayang telah memiliki website atau situs resmi yang setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, yaitu : www.pn-bengkayang.go.id, serta Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) yang juga setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, yaitu : http://sipp.pn-bengkayang.go.id
  8. Dan rencana kerja lainnya yang akan secara berkesinambungan kami sosialisasikan kepada masyarakat melalui media yang tersedia.

Pada kesempatan ini kami tegaskan kembali komitmen kami untuk menjadikan Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang pada akhirnya akan menjadi jalan bagi kami untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai Badan Peradilan Yang Agung, yang berarti :

  1. Setiap aparatur Pengadilan Negeri Bengkayang harus menjaga integritas dan wibawa Pengadilan Negeri Bengkayang dan Badan Peradilan;
  2. Tidak ada satu pun aparatur Pengadilan Negeri Bengkayang yang berperilaku korupsi, sehingga tidak boleh ada yang meminta atau menerima suap atau gratifikasi dari siapa pun;
  3. Setiap aparatur Pengadilan Negeri Bengkayang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya masing-masing secara mumpuni dan melaksanakan semua tugas secara profesional dan ikhlas demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
  4. Tidak ada yang dapat dan tidak ada yang boleh mengintervensi aparatur Pengadilan Negeri Bengkayang dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan atau penetapan Hakim, atau keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan pimpinan atau pejabat-pejabat atau aparatur Pengadilan Negeri Bengkayang sesuai kehendaknya.
  • Besar harapan kami, Pengadilan Negeri Bengkayang dapat mewujudkan Pembangunan Zona Integritas dan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, menjadi Pengadilan yang bersih dan berwibawa dan menjadi Badan Peradilan Yang Agung;
  • Untuk itu, kami mohon dukungan segenap komponen Kabupaten Bengkayang, baik jajaran pemerintah maupun masyarat untuk mewujudkannya, baik dengan tidak mengintervensi Pengadilan Negeri Bengkayang dalam bentuk apa pun, memberi kepercayaan penuh kepada Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyelesaikan semua tugas dan fungsinya, maupun dengan bekerja sama secara konstruktif untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Negara kita tercinta, Indonesia.

 

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KUNJUNGAN REKTOR UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD IBNU SUUD KERAJAAN ARAB SAUDI
    Senin, 24 Februari 2020 12:52 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Ketua Kamar Agama serta Direktur Jenderal Peradilan Agama menerima kunjungan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi, yang dipimpin oleh Syeikh Prof.Dr. Ahmad bin Salim Al Amiri sebagai Rektor , pada hari Senin 24/2/2020 dan beberapa delegasi sebagai berikut : 1. Dr.Fahd Lilhaedan (Wakil Rektor bagian akademik) 2. Dr. Hadzal Athibi (Dekan bagian kediklatan luar negeri) 3. Dr.Ghozi Assadakhon (dekan univ imam ibnu suud cabang Jakarta LIPIA) 4. Dr.Fahd Assamiry ( legal univ imam mhmd ibnu suud cabang jkt) 5. Dr.Umar Rosud ( Pengajar Diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh Arab Saudi) Kunjungan ini dalam rangka bersilaturohmi dalam lawatan kedinasan bahwa pihak Universitas telah siap untuk menyelenggarakan diklat bagi para hakim yang sudah lulus seleksi test wawancara beberapa waktu yang lalu dan akan mengikuti diklat selama 4 minggu. Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud sangat senang para hakim yang mengikuti diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh penuh dengan keseriusan, memiliki wawasan terkait penyelesaian permasalahan pada peradilan yang bisa dikomparasikan dengan sistem peradilan di Arab Saudi. Dan kami sepakat bahwa hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi tercatat dalam sejarah, kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud (Higher Judicial Institute) harus terus dilanjutkan dan ditingkat demi kebutuhan peningkatan kwalitas SDM peradilan Indonesia imbuh Prof.Dr. Ahmad bin Salim Al amiri. Di Mahkamah Agung Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi juga mengunjugi ruang Kusumaatmaja lantai 14 dan juga Museum Mahkamah Agung. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA MELANTIK TIGA KETUA MUDA PADA MAHKAMAH AGUNG RI
    Jumat, 21 Februari 2020 11:54 WIB.
    Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., memimpin Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan tiga Ketua Muda Mahkamah Agung pada hari Jumat, 21 Februari 2020 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Ketiga Ketua Muda tersebut adalah, Ketua Muda Pembinaan, Ketua Muda Pengawasan, dan Ketua Muda Perdata. Para Ketua Muda yang dilantik yaitu: Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung. Ini adalah kali kedua bagi Takdir mengemban amanah sebagai Ketua Muda Pembinaan. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, sebagai Ketua Muda Pengawasan. Juru Bicara Mahkamah Agung ini menggantikan posisi Dr. Sunarto, SH., M.Hum, yang telah telah dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada 23 Mei 2018 lalu. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH,. Hakim Agung pada Kamar Perdata tersebut menggantikan posisi Soltani Mohdally, SH., MH yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2019 lalu. Pelantikan tiga Ketua Muda tersebut berdasarkan dua Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No 20/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 21/P tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020. Dalam sumpahnya, para Ketua Muda tersebut berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Muda Mahakamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undanngan dengan selurus-lurusnya menurut UUD NKRI Tahun 1945. Mereka juga berjanji akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Hakim Agung, Jaksa Agung, Hakim Ad Hoc turut hadir menyaksikan acara pelantikan ini. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh pejabat Eselon 1-4 Mahkamah Agung, para mantan hakim agung dan undangan lainnya. (azh/RS/photo pepy)
    | Selengkapnya |
  • RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
    Rabu, 19 Februari 2020 12:40 WIB.
    Humas MA: Dalam rangka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa 18 Pebruari 2020, berlangsung di aula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, H. Sunaryo, SH., MH, Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, beserta jajarannya, dengan agenda meminta penjelasan mengenai; Pengelolaan SIPP terkait Peretasan Website pada bulan Januari 2020, serta dampak Peretasan dan Solusi Kedepan; Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Tusi; Mekanisme Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait Putusan yang di publish di Webite. Adapun Komisi III DPR RI yang melakukan Rapat Dengar Pendapat tersebut yakni; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH.,M.Hum Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos.,M.Si Supriansa, SH.,MH Ir. Hj. Sari Yuliati, MT Eva Yuliana, M.Si H. Moh. Rano Al Fath, SH.,MH N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH.,M.Kn H. Santoso, SH Komjen (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun Dr.H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si H. Asrul Sani, SH.,M.Si Menanggapi pertanyaan Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, H. Sunaryo, SH.,MH mengatakan bahwa dampak Peretasan Administrasi pendaftaran perkara tidak terganggu, menurutnya sudah dilakukan restore (pemulihan data), sudah normal kembali dan bisa diakses pada tanggal 22 Desember 2019, sedangkan untuk sarana dan prasarananya masih sangat terbatas Sumber Daya Manusia.. Lebih lanjut Sunaryo mengatakan, Pengadialn Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung, secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pengadilan Negeri se DKI Jakarta, dalam tugas dan fungsi sebagai Peradilan Tingkat Banding dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, pembinaan akreditasi serta melaksanakan pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas) secara rutin maupun insidentil. Rapat Dengar Pendapat tersebut diakhiri dengan foto bersama Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi DKi Jakarta beserta jajarannya. (enk/RS/photo:sf).
    | Selengkapnya |
  • MA AKAN SELENGGARAKAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM TAHUN 2020
    Selasa, 18 Februari 2020 14:15 WIB.
    Jakarta- Humas: Setiap tahunnya, sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad-hoc, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, para Ketua Mahkamah Agung dari berbagi negara, serta para pimpinan Lembaga/ Kementerian RI ini, Ketua Mahkamah Agung RI akan menyampaikan pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan yang lainnya. Berbarengan dengan acara Laporan Tahunan tersebut, Mahkamah Agung juga menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada publik melalui kegiatan bertajuk Pameran Kampung Hukum. Pameran yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini, bertujuan untuk memberikan akses semudah-mudahnya kepada masyarakat untuk mendpatkan informasi langsung terkait apa itu Mahkamah Agung, tugas dan fungsinya, aneka kebijaknnya dan informasi lainnya. Acara yang dikemas dengan suasana menyenangkan ini diikuti oleh kementrian/lembaga hukum yang memamerkan berbagai kebijakan dan prestasinya masing-masing. Tahun lalu, Pameran Kampung Hukum diselenggarakan di Jakarta Convention Centre pada 27 Februari 2019. Acara dihadiri oleh kurang lebih 1000 pengunjung yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, advokat, dan masyarakat umum. Pameran diisi dengan beragam kegiatan seperti talkshow, gim, dan serangkaian kegiatan lain. Pameran bukan hanya menjadi ajang publikasi kebijakan, prestasi dan capaian kinerja, namun juga menjadi ajang mencari ilmu dan pengetahuan terkait hukum bagi para pengunjung. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan acara Pameran Kampung Hukum yang berbarengan dengan acara Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Pameran Kampung Hukum tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya hanya diselenggarakan dalam satu hari, tahun ini mengingat banyaknya antusias pengunjung, maka Pameran Kampung Hukum tahun 2020 akan diadakan selama dua hari yaitu pada 25-26 Februari 2020 di plenary hall Jakarta Convention Centre, dimulai dari pukul 08.00 " 16.00 WIB. Semoga mayarakat bisa lebih leluasa untuk berkunjung dan mendapatkan infomasi hukum. Kata Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MH, saat Technical Meeting dengan para peserta Pameran Kampung Hukum pada 11 Februari 2020 lalu. Dengan bertambahnya hari pelaksanaan pameran ini, masih menurut Abdullah, diharapkan informasi yang terdapat di pameran Kampung Hukum bisa diakses masyarakat dengan semudah-mudahnya. Kami berharap semua perserta bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pada pameran nanti, terang Abdullah. Pameran Kampung Hukum tahun ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari Satuan Kerja Eselon 1 pada Mahkamah Agung, lembaga/kementrian di bidang Hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang lainnya. Beragam kegiatan akan meramaikan Pameran Kampung Hukum tahun 2020 ini, di antaranya yaitu, talkshow dengan tema E-litigasi sebagai Wujud Modernisasi Peradilan yang menghadirkan para narasumber kompeten di bidangnya. Selain itu akan diselenggarakan juga seminar motivasi, perlombaan dari masing-masing booth pameran dan aneka gim yang bisa diikuti oleh semua pengunjung di masing-masing booth peserta. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, direncanakan akan membuka secara resmi Acara Pameran Kampung Hukum 2020 pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 08.00 WIB di Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Acara ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI KESIAPAN SURVEY EODB 2021
    Selasa, 18 Februari 2020 11:34 WIB.
    Jakarta " Humas. Selasa 18 Februari 2020. Acara di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Hymne Mahkamah Agung RI kemudian Bapak H. Sunaryo, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan sambutan dalam acara tersebut. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Bapak Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.Membuka kegiatan Sosialisasi Kesiapan Survey EODB 2021 yang di laksanakan, di Ruang Aula Lantai 6 Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jl. Let. Jend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada pukul 10:00 Wib, Acara Sosialisasi ini menghadirkan narasumber BapakSyamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di dampingi moderator Bapak Herdi Agusten, SH., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ibu Hj. Dr. Andriani Nurdin, SH., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Se - DKI Jakarta, Juniver Girsang Ketua Umum PERADI, Perwakilan dari Kurator, perwakilan dari advokat, perwakilan dari Bank BRI, BNI, dan BTN, dengan jumlah peserta 150 orang. Acara Sosialisasi ini diakhiri oleh pemberian plakat dan sertifikat kepada setiap peserta yang hadir dan dilanjutkan dengan foto bersama (Sumber : Humas PT DKI Jakarta)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PELUNCURAN (LAUNCHING) RUANG PERSIDANGAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI BOGOR
    Jumat, 14 Februari 2020
    Dalam rangka mendukung pencapaian VISI Mahkamah Agung Republik Indonesia Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan; Peluncuran ruang persidangan modern berbasis teknologi informasi di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B merupakan langkah nyata pengadilan sebagai unit kerja di bawah Mahkamah Agung dalam mendukung dan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, melalui optimalisasi penggunaan perangkat elektronik yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu; Ruang persidangan tersebut selanjutnya akan digunakan dalam proses pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata, dengan kelengkapan alat yang tersedia tersebut misalnya dalam hal pemeriksaan Saksi atau Ahli di pengadilan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan video conference. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Bapak H. Ridwan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa peralatan berbasis teknologi informasi yang tersedia pada ruang persidangan modern ini diperoleh atas bantuan atau hibah dari Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mendukung dan merealisasikan program Walikota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor sebagai Smart City/Cyber City;
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI DENPASAR
    Rabu, 12 Februari 2020
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Prim Haryadi SH, MH, mengadakan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, pada 11-12 Februari 2020. Pembinaan ini didahului dengan Peninjauan Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Negeri Badung, pada hari Selasa, 11 Februari 2020. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembinan dan peresmian Mushala Baitul Hikmah di Pengadilan Negeri Denpasar. Kegiatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum diakhiri dengan pembinaan di Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Rabu, 12 Februari 2020
    Selengkapnya
  • RAPAT PERSIAPAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM MA RI
    Selasa, 11 Februari 2020
    Selengkapnya
  • PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADILAN RAMAH ANAK DI PN RENGAT
    Selasa, 11 Februari 2020
    Direktur Jendral Badan Pengadilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Prim Haryadi. S.H M.H melakukan peletakan batu pertama, pembangunan Gedung Pengadilan Ramah Anak Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Senin (03/02/2020). Turut hadir dalam acara Ketua pengadilan tinggi pekanbaru, Cicut Sutiatso. SH M.Hum, Wakil Bupati Indragiri Hulu, H. Khairizal, SE. M.Si, Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Darma Indo Damanik, S.H. M.Kn, direktur pembinaan tenaga teknis Pengadilan Umum MA RI, sekretaris direktoral jendral badan pengadilan umum MA RI, wakil ketua pengadilan tinggi pekanbaru, Forkopimda Kabupaten Indragiri Hulu, dan kepala OPD Indragiri Hulu.
    Selengkapnya
  • SOSIALISASI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN WBK/WBBM DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 30 Januari 2020
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.