Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISi SUPERSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT IKM PERIODE JULI S D SEPTEMBER 2021

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PERIODE JULI S/D SEPTEMBER 2021

IKM PERIODE III 2021

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG KELAS II

SURVEY JULI S/D SEPTEMBER 2021

PERIODE III TAHUN 2021

 

 

 

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KUNJUNGAN KETUA KOMISI YUDISIAL
    Rabu, 01 Desember 2021 08:42 WIB.
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menerima kunjungan Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum pada Rabu pagi, 1 Desember 2021 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam menerima kunjungan ini, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Sementara itu, ketua Komisi Yudisial didampingi oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Arie Sudihar. Acara kunjungan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • 1751 PESERTA MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) MAHKAMAH AGUNG RI WILAYAH JAKARTA
    Senin, 29 Nopember 2021 03:00 WIB.
    Jakarta " Humas : Sebanyak 1751 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu) peserta wilayah Jakarta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang berlangsung selama 2 (dua) hari, mulai dari tanggal 28-29 November 2021 bertempat di Badan Kepegawaian Nasional. Pelaksanaan ujian SKB wilayah Jakarta pada hari pertama dibagi menjadi dua sesi yaitu pukul.11.00-12.30WIB dan pukul 12.30-15.30WIB. sedangkan hari kedua ada 3 sesi, yaitu dipulai pukul 08.00-09.30WIB, 11.00-12.30WIB terakhir pukul 14.00-15.30WIB. Ujian seleksi kompetensi bidang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, dimulai dengan cek suhu, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • PENGADILAN PERLU IKUT MENYUKSESKAN PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA
    Jumat, 26 Nopember 2021 08:56 WIB.
    Surabaya " Humas: Bertempat di Hotel Wyndham, tanggal 26 November 2021, Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi dan monitoring evaluasi (monev) implementasi kemudahan berusaha pada peradilan. Pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan kemudahan berusaha, karena apapun aturannya, semua rencana dan agenda reformasi kemudahan berusaha harus tercermin di lapangan, ungkap Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI, YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., ketika membuka acara. Peserta sosialisasi dan monev adalah para Ketua pengadilan beserta jajaran dari tiga lingkungan peradilan yakni, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, sebagian peserta mengikuti secara luring dan sebagian lainnya mengikuti secara daring. Sosialisasi dan monev ini menindaklanjuti hasil survei Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas kemudahan berusaha terkait indikator penegakan kontrak melalui gugatan sederhana dan penyelesaian perkara kepailitan di 34 provinsi. Secara umum, Ir. Dendy Apriandi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Keminves/BPKM menjelaskan bahwa kewenangan BKPM untuk berperan aktif dalam peningkatan peringkat kemudahan berusaha berasal dari Instruksi Presiden Nomor 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Selanjutnya Dendy juga menjelaskan bahwa Presiden menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah peningkatan agar peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) bisa berada di bawah 40 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil survei Kemenves/BKPM, biaya perkara serta jangka waktu pendaftaran perkara, persidangan, dan eksekusi putusan melalui lelang publik, relatif bervariasi. Di samping itu, hasil survei tersebut juga menunjukkan pada 24 provinsi, masih terdapat pengadilan yang meminta kepada para pihak menyerahkan berkas perkara dalam bentuk cetak dan bukti transfer pembayaran biaya perkara yang terdaftar secara elektronik, terang Pak Dendy. Dua tahun terakhir, 2019 dan 2020, Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara. Peringkat tersebut mencerminkan kinerja Indonesia dalam 10 topik indikator kemudahan berusaha. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) memiliki peran dalam mewujudkan reformasi kemudahan berusaha yang berkaitan dengan indikator tentang enforcing contracts (penyelesaian perkara wanprestasi melalu jalur pengadilan), resolving insolvency (penyelesaian perkara kepailitan), dan getting credit (akses memperoleh pinjaman menggunakan jaminan benda bergerak), jelas Brigjen TNI Dr. Aruji Anwar, Asdep Koordinasi Hukum Internasional Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. YM Syamsul Maarif dalam materinya menyampaikan beberapa aspek yang masih menghambat naiknya peringkat Indonesia dalam indeks EoDB. Beliau menyebutkan bahwa WBG mensurvei penanganan perkara dengan nilai kontrak maksimal 116 juta rupiah. Seharusnya jangka waktu penyelesaian perkara tersebut tidak bervariasi karena masuk kategori gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang harus selesai dalam jangka waktu 25 hari kerja sejak sidang pertama, ungkap beliau. Di samping itu, beliau juga menyampaikan ketika para pihak mendaftarkan perkara secara elektronik, para pihak tidak perlu datang ke pengadilan menyerahkan berkas perkara manual dan bukti transfer biaya perkara. Dengan arahan Pimpinan Mahkamah Agung, Pokja kemudahan berusaha terus berupaya mengatasi keterbatasan dalam penanganan perkara secara elektronik, termasuk pemanggilan secara elektronik (e-summons), tambahnya. Sementara itu, Dr. Joni, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dalam materinya memaparkan bahwa di antara kendala penerapan gugatan sederhana dan e-court adalah masih ada penyelesaian perkara yang tidak tepat waktu serta keterbatasan pemahaman aparatur peradilan dan juga infrastruktur. Sedangkan kendala dalam penerapan sidang elektronik (e-litigation) adalah ketidakhadiran pihak tergugat dan ada beberapa oknum kuasa hukum yang masih enggan bersidang secara elektronik, terangnya. Lebih dari 700 orang peserta, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan monev hingga akhir. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung, Menkopolhukam, BKPM, dan tim asistensi pembaharuan Mahkamah Agung, ungkap Emie Yuliati, Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan Program Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK 72 ORANG PEJABAT FUNGSIONAL
    Jumat, 26 Nopember 2021 05:38 WIB.
    Jakarta " Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Dr. H. Hasbi, M.H., melantik 72 (tujuh puluh dua) Pejabat Fungsional Pranata Peradilan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Jumat 26 November 2021 di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputasan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021. 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 01 November 2021 1217/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 22 November 2021 Tentang pengangkatan melalui penyesuain/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Para Pejabat Fungsional yang dilantik dalam sumpahnya berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang"undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab, bersumpah akan menjaga integritas serta menjaga diri dari perbuatan tercela. Acara Pelantikan tersebut dihadiri Panitera Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, berlangsung penuh hikmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (enk/PN).
    | Selengkapnya |
  • KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS LAKUKAN KUNKER KE PENGADILAN MATARAM
    Kamis, 25 Nopember 2021 10:10 WIB.
    Mataram-Humas: Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pengadilan Tinggi Mataram pada 25 November 2021. Kunker ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya media sosial dalam meningkatkan citra positif pengadilan. Acara sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan pengelola media sosial se wilayah Pengadilan Tinggi Mataram. Dalam kunker ini, Dr. Sobandi didampingi oleh pemateri-pemateri dari Biro Hukum dan Humas, yaitu Rudy Sudianto, S.H., M.H., Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., Marta Satria Putra, S.H., M.H., Irwan Rosady, S.H., dan Nur Azizah, S.S. Pada kesempatan tersebut, para pemateri membagi pengalamannya tentang bagaimana mengolah informasi hingga menjadi berita yang siap disebarkan kepada masyarakat. Selain itu para pemateri juga berbicara tentang pengelolaan media sosial, peran juru bicara di pengadilan, fungsi kehumasan, dan lain-lain. Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Humas yang diwakili oleh Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga menyampaikan bahwa terkait praktek keterbukaan informasi, Mahkamah Agung mengikuti perkembangan informasi teknologi. Mahkamah Agung juga semakin aktif memanfaatkan media digital sebagai medium penyebaran informasi. Melalui Biro Hukum dan Humas, Mahkamah Agung makin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui platform-platform, seperti Facebook, Instagram, Twitter, You tube, Tik Tok dan tentu saja website. Melalui platform ini, Mahkamah Agung ingin menampilkan diri sebagai lembaga yang friendly, tidak kaku, tidak menyeramkan sebagaimana dahulu orang-orang mengenal Mahkamah Agung. Melalui media digital, Mahkamah Agung semakin membuktikan bahwa lembaga ini memiliki concern yang sangat tinggi terhadap keterbukaan informasi. Terlebih lagi di masa pandemi seperti dua tahun belakang ini, media digital sangat terasa manfaatnya dalam melaksanakan tugas fungsi yang tidak boleh berhenti karena pandemi. Kepala Biro Hukum dan Humas berharap kegiatan sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk lembaga. Saya berharap seluruh peserta bisa mengeluarkan seluruh potensinya, kreativitasnya, serta produktivitasnya baik untuk acara ini maupun untuk kemajuan lembaga, harap mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Senada dengan Dr. Sobandi, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H., menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, karena baik buruknya lembaga tergantung dengan humasnya. Untuk itu saya harapkan para Ketua Pengadilan Negeri untuk meningkat peran para humas di masing-masing satuan kerjanya. Saya juga berharap semua ilmu yang telah disampaikan tadi bisa dimanfaatkan untuk lembaga, ujar Nyoman Gede Wirya. Acara Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • UJIAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHAP I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Selasa, 30 Nopember 2021 17:00 WIB.
    Pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, telah dilaksanakan ujian penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tahap pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bertempat di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada tahap pertama ini, peserta diuji kemampuannya dalam hal pemahaman/teori dan kemampuan teknis. Ujian ini diikuti oleh lima peserta, tetapi pada saat ujian hanya empat peserta yang hadir. Ujian diawasi dan dinilai langsung oleh tim penguji dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 
    Selengkapnya
  • PENINJAUAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGADILAN TERPADU DI KALIMANTAN UTARA
    Kamis, 25 Nopember 2021 17:00 WIB.
    Pelaksanaan kegiatan peninjauan lokasi pembangunan Pengadilan Terpadu di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara dihadiri oleh hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Tim dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor beserta jajaranya, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor beserta jajarannya, Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Utara. Peninjauan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Dari hasil penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Utara bahwa site plan yang sudah ada masih perlu dilakukan revisi tentang penetapan lokasi Pengadilan terpadu tersebut. Kondisi lahan masih belum ada pematangan lahan dimana kondisinya masih hutan dan tanah gambut, dimana belum dilakukan penimbunan tanah. Dengan luas tanah lebih kurang 5 hektar. Untuk sertifikat hibah dari Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara belum ada, karena masih menunggu revisi letak Pengadilan Terpadu tersebut berdasarkan site plan. Mengenai tindak lanjut revisi tersebut atas info dari Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Utara akan dilakukan rapat bersama unsur Pimpinan.  Lokasi di kabupaten Tanjung Selor ini akan dibangun kompleks dengan rincian sebagai berikut :1. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara2. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara3. Pengadilan Negeri Tanjung Selor4. Pengadilan Agama Tanjung Selor5. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor6. Pengadilan Militer, dan;7. Tempat ibadah / Masjid
    Selengkapnya
  • BIMBINGAN TEKNIS ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG
    Kamis, 25 Nopember 2021 17:00 WIB.
    Dalam rangka meningkatkan kualitas kualitas asesor dari penngadilan tinggi dalam melakukan evaluasi sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tinggi Bandung. Kegiatan diadakan di kota Bandung, pada 11-13 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, H. Mas Hushendar, SH., MH. Tim asesor Ditjen Badilum dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH, dan kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh para hakim tinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung.
    Selengkapnya
  • SURVEILANS AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
    Rabu, 24 Nopember 2021 17:00 WIB.
    Pada hari Rabu, 24 November 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Pengadilan Tinggi Bandung. Tim surveilans dari DItjen Badilum dipimpin oleh Zahlisa Vitalita SH, MH (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum). Surveilans bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan administrasi di Pengadilan Tinggi Bandung sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu. Surveilans dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Herri Swantoro, SH. MH dan diikuti oleh para hakim, panitera dan staf pada Pengadilan Tinggi Bandung. Pada surveilans dilakukan pemantauan kesesuaian pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tinggi Bandung.
    Selengkapnya
  • PENILAIAN ZONA INTEGRITAS DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM OLEH KEMEN PANRB
    Rabu, 17 Nopember 2021 17:00 WIB.
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengikuti penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang dilaksanakan secara online pada hari Kamis, 18 November 2021. Pada penilaian ini Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, SH, MH memberikan presentasi tentang program yang telah dilakukan sesuai dengan 6 (enam) area pembangunan Zona Integritas yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Seusai presentasi, dilakukan tanya jawab antara KemenPan RB dan TIm Pembangunan ZI mengenai program dan inovasi yang telah dilaksanakan, seperti aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Eksekusi Perara (PERKUSI). Dalam presentasi ini, hadir para pejabat Eselon II dan koordinator area pembangunan ZI pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penilaian ini dilakukan secara daring (online) dengan pendampingan dari Badan Pengawasan MARI.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.