Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

CLOSING MEETING AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

Closing Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Bengkayang

 

CLOSING2CLOSING3

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • PEROLEH TAMBAHAN ANGGARAN LEWAT BA BUN, MA PRIORITASKAN IMPLEMENTASI E-COURT DAN PERUMAHAN HAKIM
    Kamis, 23 Mei 2019 08:20 WIB.
    Jakarta"Humas: Pemerintah memberikan tambahan anggaran kepada Mahkamah Agung sebesar 413 milyar rupiah lewat BA BUN. Tambahan tersebut mayoritas akan dipergunakan untuk memastikan kesiapan pengadilan-pengadilan menerapkan pengadilan elektronik (e-court). Sisanya akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim melalui penyediaan bantuan sewa rumah bagi hakim yang tidak mendapatkan rumah dinas, renovasi rumah dinas hakim yang mengalami kerusakan, serta penyediaan sarana laptop bagi hakim untuk memperkuat implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam rapat koordinasi bersama jajaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Rabu (22/05/2019) kemaren di ruang kerjanya. Penambahan anggaran melalui BA BUN ini, menurut Pudjoharsoyo, berbeda dengan melalui penganggaran kementerian/lembaga (K/L). Peruntukannya bersifat terbatas dan harus dipergunakan secara optimal agar dapat terserap habis sesuai dengan maksud peruntukannya. Dua Prioritas Peruntukan Oleh karena peruntukannya terbatas dan tidak dapat direvisi, tambahan anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pembiayaan program prioritas Mahkamah Agung menuju era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Prioritas tersebut antara lain memperkuat kesiapan implementasi e-court di pengadilan tingkat pertama dan banding serta penyediaan bantuan sewa rumah hakim dan renovasi rumah dinas hakim, ungkap Pudjoharsoyo. Untuk memperkuat kesiapan implementasi e-court Mahkamah Agung mengalokasikan 70 persen dari total tambahan anggaran tersebut atau sekitar 293 milyar rupiah. Pimpinan Mahkamah Agung sudah mencanangkan agar per 13 Juli 2019 seluruh pengadilan di Indonesia sudah siap untuk menerapkan e-court, ujar Pudjoharsoyo. Kesiapan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, bukan hanya pada aspek teknologi informasinya saja, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya di pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding. Karena itu, lingkup pengembangan e-court yang akan didukung oleh tambahan anggaran tersebut mencakup pengadaan jaringan internet untuk 85 pengadilan baru, penambahan daya listrik untuk 910 satuan kerja tingkat pertama dan banding, penambahan bandwidth, pengadaan server, rak server dan UPS server, sewa mesin fotokopi yang berfungsi sekaligus sebagai mesin scan, pengadaan personal computer (PC) untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) beserta UPS-nya, pengadaan LCD untuk memonitor implementasi e-court dan SIPP di tingkat banding serta pengadaan corner e-court (layanan e-court mandiri) di pengadilan. Karena penambahan anggaran ini akan mulai efektif per 1 Juni 2019, Pudjoharsoyo berharap agar target pimpinan Mahkamah Agung untuk implementasi pengadilan elektronik (e-court) di pengadilan pada bulan Juli 2019 dapat tercapai. Ini menjadi wujud nyata dari komitmen kita untuk menuju era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi, tegas Pudjoharsoyo. Sementara itu, prioritas berikutnya berkaitan dengan perumahan hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh karena jumlah rumah dinas yang tersedia saat ini belum sebanding dengan jumlah hakim, maka perlu dipikirkan mekanisme lain untuk mengatasi kekurangan rumah dinas ini. Pemberian bantuan sewa rumah bagi hakim yang tidak menempati rumah dinas merupakan salah satu solusinya, ujar mantan Ketua PN Pekanbaru tersebut. Adapun bagi hakim yang menempati rumah dinas, dialokasikan dana untuk renovasi rumah dinas yang prosentase kerusakannya berkisar antara 45% sampai 65%. Di bawah itu masih dapat menggunakan biaya pemeliharaan. Bantuan sewa rumah ini tidak berlaku bagi hakim yang di tempat kerjanya memiliki rumah sendiri, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Di luar kedua prioritas ini, Mahkamah Agung juga mengalokasikan anggaran tambahan tersebut untuk rehab gedung Pengadilan Tata Usaha Mataram yang terkena musibah gempa Lombok beberapa waktu lalu. Peluang Sekaligus Tantangan Menurut Pudjoharsoyo, perolehan tambahan anggaran ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Mahkamah Agung. Peluang karena target Mahkamah Agung untuk implementasi e-court dan memberikan kesejahteraan bagi hakim terbuka lebar dengan adanya penambahan anggaran ini, ungkap Pudjoharsoyo. Betapa tidak, lanjut Pudjoharsoyo, selama beberapa tahun terakhir anggaran Mahkamah Agung cenderung stagnan, meskipun terdapat penambahan satuan kerja baru sebanyak 85 satuan kerja. Hal ini menjadi dinamika tersendiri bagi Mahkamah Agung untuk mengalokasikan anggaran yang dimilikinya. Kendati demikian, peluang ini juga sekaligus tantangan bagi Mahkamah Agung dalam pengelolaan anggaran. Karena penambahan anggaran ini akan berimplikasi pada tiga hal sekaligus. Pertama, kualitas perencanaan dan penganggaran (quality of planning and budgeting). Oleh karena penambahan anggaran melalui BA BUN ini bersifat terbatas dan tidak memungkinkan untuk direvisi, maka Mahkamah Agung dituntut untuk membuat perencanaan yang matang dengan dukungan pendataan yang akurat. Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, dengan perencanaan yang matang dan terukur, maka suatu kementerian/lembaga dapat mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang lebih baik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kita berharap dengan perencanaan yang baik kita dapat meraih IKPA yang lebih baik, ujar Pudjoharsoyo. Dan ketiga, pencapaian outcome dari penambahan anggaran, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di lingkungan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk mempertahakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraihnya selama 6 tahun berturut-turut serta meningkatkan indeks SAKIP yang diraih tahun lalu, pungkas Pudjoharsoyo. Himbauan Penundaan Revisi Anggaran Berkaitan dengan penambahan anggaran Mahkamah Agung melalui BA BUN tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat bernomor 682/SEK/OT.01.1/5/2019 tentang Penundaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding untuk empat lingkungan peradilan. Himbauan tersebut berisikan agar satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak melakukan revisi baik POK maupun revisi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 untuk kelancaran proses pergeseran anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan sarana e-court serta biaya operasional untuk penambahan bandwidth, langganan daya dan jasa (listrik dan internet), sewa foto kopi dan sewa rumah dinas. (Humas/Mohammad Noor/RS)
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGI SEJUMLAH PENGADILAN, INI FOKUS PERHATIAN SEKRETARIS MA
    Selasa, 21 Mei 2019 13:57 WIB.
    Jakarta"Humas: Kesempatan menghadiri berbagai acara Mahkamah Agung di daerah dimanfaatkan juga oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., untuk mengunjungi pengadilan-pengadilan di daerah. Hal ini ditujukan untuk melihat secara langsung kondisi obyektif pengadilan, termasuk sarana dan prasarananya. Saat menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Pekanbaru (29/04/2019), Pudjoharsoyo berkunjung ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Negeri Siak Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Indrapura. Begitu pula ketika menghadiri sosialisasi dan pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jogjakarta (02/05/2019), Pudjoharsoyo menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Agama Wates. Sementara ketika menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Jember (09/05/2019) lagi-lagi Pudjoharsoyo meluangkan waktu mengunjungi Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Pengadilan Negeri Kediri. Dengan berkunjung secara langsung ke satker, setidaknya saya mendapatkan informasi yang akurat dan dapat melihat secara langsung kondisi pengadilan, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Berfokus pada Sarana dan Prasarana Dalam setiap kunjungannya sarana dan prasarana pengadilan selalu menjadi fokus perhatian Pudjoharsoyo. Satu persatu sarana dan prasarana pengadilan ditelitinya dengan seksama. Mulai dari ketersediaan, tata letak, kerapihan, keasrian, hingga pemeliharaan ditanyakannya. Bahkan, Pudjoharsoyo tidak segan-segan memeriksa kebersihan dan penataan kamar mandi pengadilan, terutama yang diperuntukkan bagi pencari keadilan. Tidak ada gunanya memiliki kamar mandi yang bersih, tetapi toiletnya terkunci. Itu sama dengan membuat jembatan tetapi depan belakangnya sawah, ujarnya ketika di Pengadilan Negeri Kediri. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pengadilan juga turut diperhatikan. Termasuk pembatasan akses masyarakat umum terhadap ruangan-ruangan tempat bekerja para aparatur pengadilan. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengadilan sudah terkanalisasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga tidak perlu masuk ke ruang-ruang kerja aparatur pengadilan, tegas Pudjoharsoyo. Salah satu alasan Pudjoharsoyo memfokuskan perhatian pada sarana dan prasarana pengadilan karena didorong oleh pemikiran International Framework for Court Excellence (IFCE) yang menyatakan bahwa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak. Frase bagaimana mereka diperlakukan dan prosesnya terlihat adil menurut Pudjoharsoyo bukan hanya mengacu kepada bagaimana proses litigasi di ruang persidangan, tetapi kepada proses pengadilan secara menyeluruh, semenjak pengguna pengadilan sampai di pengadilan hingga menerima hasil akhir berupa putusan atau penetapan; mulai dari pintu gerbang pengadilan hingga suasana ruangan persidangan tempat perkaranya diproses. Atas dasar ini, aspek-aspek kesekretariatan pengadilan turut memberikan andil atas penilaian terhadap pengadilan, sehingga harus juga menjadi perhatian, tegas Pudjoharsoyo. Mendorong Komitmen dan Kesungguhan Aparatur Selain meninjau sarana dan prasarana, acapkali Pudjoharsoyo juga meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada hakim dan aparatur pengadilan lainnya. Mendorong komitmen dan kesungguhan aparatur pengadilan menjadi poin penting yang selalu disampaikan. Menurutnya, komitmen dan kesungguhan itu sangat penting dengan setidak-tidaknya dua alasan. Pertama, hari ini pimpinan Mahkamah Agung dan jajaran kesekretariatan tengah berusaha maksimal untuk mengupayakan yang terbaik bagi pengadilan dan aparatur pengadilan. Kita sedang berusaha mengajukan tambahan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan lainnya, ujarnya ketika memberikan pengarahan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Upaya-upaya pimpinan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, perlu diimbangi dengan usaha sungguh-sungguh aparatur pengadilan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Tidak mungkin kami berjuang sementara saudara-saudara berdiam diri, ujarnya. Kedua, keberhasilan pengadilan mencapai sejumlah prestasi sejauh ini, menurutnya, lebih disebabkan karena komitmen dan kesungguhan tadi. Ia mencontohkan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang keuangan dan keberhasilan tujuh satker meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK). Semua itu hanya bisa dicapai dengan komitmen dan kesungguhan, ujarnya ringkas. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • SERAH TERIMA PMPRB MAHKAMAH AGUNG TAHAP I DARI KETUA TIM SEKRETARIS KEPADA KOORDINATOR ASSESOR RB MAHKAMAH AGUNG
    Selasa, 21 Mei 2019 08:21 WIB.
    Jakarta Humas : Ketua Tim Sekretariat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung Jeanny H.V Hutauruk, S.E., M.M, melakukan serah terima PMPRB tahap I kepada Koordinator Assesor RB Mahkamah Agung ( Badan Pengawasan Mahkamah Agung ) Nugroho Setiadji, SH, pada hari Senin, 20/5/2019 bertempat di ruang Mudjono gedung Mahkamah Agung. (humas)
    | Selengkapnya |
  • SEBANYAK 58 PESERTA MENGIKUTI TES ASSESSMENT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN MA
    Kamis, 16 Mei 2019 10:05 WIB.
    Jakarta-Humas, Kamis 16 Mei 2019. Sebanyak 58 peserta mengikuti tes assessment seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Japati) di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, lantai 12, Jakarta Pusat, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, Kamis hingga Jum'at (16-17/5). Pembukaan assessment ini, Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, didampingi Kepala Badan Pengawas MA Nugroho Setiadji, S.H., Kepala Biro Kepegawaian MA Supatmi, SH., MM dan Yanti Munthe dari Ara Indonesia. Sebanyak 58 peserta ini berhak mengikuti assessment setelah di nyatakan lolos seleksi administrasi yang dilaksanakan pertengahan Maret hingga akhir April 2019. Dalam pelaksanaan assessment ini MA bekerja sama dengan lembaga assessment yaitu Ara Indonesia. Dalam sambutannya A. S. Pudjoharsoyo mengatakan bahwa, pelaksanaan assessment seleksi terbuka ini mempunyai arti penting, karena dengan assessment akan diketahui kepribadian dan integritas para peserta."Saya ingatkan agar tidak grogi, tenangkan hati. Saya yakin bapak ibu semalam sudah banyak berdoa," tuturnya. Ia juga menjelaskan, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi ini merupakan amanah dari peraturan dan perundang-undangan, mulai dari UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN kemudian PP No 11 tahun 2017 tentang managemen PNS. "Karena itu mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini harus dilakukan secara terbuka," katanya. Pudjoharsoyo mengingatkan, jika terpilih nanti jangan mempunyai mindset untuk dilayani tapi harus melayani."Kalau minta dilayani, lebih baik mengundurkan diri saat ini juga. Itu lebih bagus dari pada kami mengeluarkan biaya yang besar untuk menyeleksi bapak ibu," katanya. Terdapat 7 jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini, yaitu jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang di ikuti oleh 4 peserta. Kemudian jabatan DirekturJenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara diikuti sebanyak 6 peserta. Jabatan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama akan diikuti 19 peserta. Untuk posisi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil diikuti 9 peserta. Jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Admnistrasi Peradilan Militer Ditjen Badimiltun diikuti oleh 4 peserta. Jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu akan diikuti 12 peserta dan yang terakhir untuk jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus akan diikuti oleh 4 peserta. (ds/rs)
    | Selengkapnya |
  • WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL: PERKARA MELALUI MEDIASI TAHUN 2018 NAIK 100,5% DIBANDING TAHUN 2017
    Rabu, 15 Mei 2019 22:00 WIB.
    Surabaya " Humas: Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui mediasi, Mahkamah Agung telah menerbitkanPeraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA ini kemudian diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH yang diwakili oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH dalam sambutannya pada Seminar Nasional Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di masyarakat Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution di ballroom Hotel Novotel Samator, Surabaya (15/5). Pada kesempatan yang sama, Sunarto sebagaimana disampaikan oleh Nurul Elmiyah juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018, perkara perdata pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang masuk katagori perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi mencapai 86.814 perkara, jumlah ini mengalami peningkatan 24,6% (17.140 perkara) dibanding tahun 2017 di mana perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 5.306 perkara, meningkat 100,5% (2.660 perkara) dibanding tahun 2017. Adapun perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 67.321 perkara atau lebih banyak 20,4% (11.421 perkara), dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 14.187 perkara atau lebih banyak 1.243% (13.131 perkara). Kedepan, menurut Sunartoselain mediasi dalam bentuk manual sebagaimana yang ada saat ini, perlu juga diinisiasi penyelesaian sengketa secara online atau online dispute resolution atau online mediation. Hal ini sebagai respon terhadap peningkatan grafik e-commerce dan e-transaction. Seminar nasional ini dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Dinas Pemprov Ketenagakerjaan JawaTimur, pendiri Jimly School, dan Ketua Bale Mediasi Nusa tenggara barat, serta para peserta seminar lainnya. Pada kesempatan itu pula diresmikan Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik yang digagas oleh Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH. (PN/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)
    Selengkapnya
  • PENGADILAN NEGERI CIKARANG DARI SEBUAH GARASI MENCOBA MENGUKIR PRESTASI
    Sabtu, 27 April 2019
    Selengkapnya
  • KUNJUNGAN STUDI BANDING DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE SPANYOL
    Senin, 22 April 2019
    Pada tanggal 5-12 April 2019, jajaran DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan kunjungan dalam rangka studi banding ke Spanyol. Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, dan diikuti para pejabat Eselon II, dan beberapa ketua Pengadilan Negeri. Studi banding bertujuan untuk mepelajari pengelolaan peradilan di Spanyol dalam rangka dalam Modernisasi Tata Kelola Peradilan.
    Selengkapnya
  • KEGIATAN PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGAL 18-20 MARET 2019
    Rabu, 27 Maret 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I telah menyelenggarakan Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2019, bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya yang diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dilanjutkan dengan Pembinaan mengenai Konsep Kepemimpinan, Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Menurut Dirjen Badilum Pemimpin Pengadilan harus menjadi contoh role model dengan dasar disiplin diri, mempunyai kemampuan untuk memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain, selain daripada itu Pemimpin Pengadilan harus juga memiliki kemampuan teknis administrasi, kemampuan berbicara di muka umum agar dapat bertugas dengan baik, kemampuan memecahkan masalah sehingga bisa mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Peserta kegiatan juga mendapatkan materi mengenai Integritas dan Pengawasan, Pelaksanaan DIPA 01 dan DIPA 03, Manajemen Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan Umum dari para Narasumber yang berkompeten dibidangnya.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.