Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

MAKLUMAT ANTI SUAP DAN GRATIFIKASI

Maklumat Anti Suap

Dalam rangka menjaga citra, wibawa dan nama baik Pengadilan Negeri Bengkayang dan Badan Peradilan pada umumnya, serta mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang mengeluarkan Maklumat Anti Suap dan Gratifikasi.

Maklumat Anti Suap Dan Gratifikasi

Maklumat Anti Suap & Gratifikasi

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 " 2021 DIPUSATKAN DI POLDA SULTENG.
    Jumat, 27 Nopember 2020 07:38 WIB.
    Jakarta-Humas, Kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Provinnsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan rapat kerja spesifik dalam rangka pengawasan kepada mitra kerjanya yaitu Polda Sulteng, Kejati Sulteng, Pengadilan Tinggi Sulteng, Kemenkum HAM Sulteng dan PTUN Kota Palu Hadir dalam rapat kerja spesifik bersama Komisi III, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Drs. Abdul Rakhman Baso,S.H, beserta jajarannya, Sementara Kejaksaan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Gerry Yasid, S.H, M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Dr. Mochamad Djoko, SH, M.Hum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulteng Lilik Sujandi, Bc.I.P, S.I.P, M.Si dan Ketua PTUN Kota Palu Nur Akti, SH. Rapat kerja spesifik Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M yang juga Wakil Ketua Komisi III dari fraksi PAN dilanjutkan mendengarkan paparan dari mitra kerja yang diawali oleh Kapolda Sulteng, kejaksaan Tinggi, Kakanwil Hukum dan Ham, Pengadilan Tinggi palu , Pengadilan TUN palu. Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai kendala dan hambatan yang di hadapi oleh Pengadilan tinggi Palu, Pengadilan TUN terkait penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok lainnya selama pandemic covid-19 serta strategi yang dilakukan . Dan juga membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam mengawal proses Pilkada 2020 secara netral dan adil , professional . Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ini dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Nopember 2020 . Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalandengan tetap mematuhi protocol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes. Kemudian diakhiri dengan foto bersama . (humas)
    | Selengkapnya |
  • PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG
    Selasa, 24 Nopember 2020 08:30 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melakukan pencanangan pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pada hari Selasa 24/11/2020, bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya adalah komitmen kita bersama, maka untuk mewujudkan itu, diperlukan adanya keterpaduan dan kekompakan dari seluruh aparatur, dari tingkat pusat hingga ke daerah agar apa yang kita cita-citakan, yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dapat tercapai dengan baik. Lebih lanjut M. Syarifudin mengutarakan bahwa pencanangan dan pembangunan Zona Integritas bukan hanya sebatas slogan untuk diucapkan, namun menjadi komitmen untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Birokrasi yang bersih dan melayani ditentukan oleh faktor manusianya, sehingga perlu kita sadari, akan pentingnya integritas serta kejujuran, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Integritas dan kejujuran adalah nilai moral yang sangat mahal harganya, karena saat ini, lebih sulit mencari orang yang jujur dan berintegritas, ketimbang mencari orang yang pintar, ucap Mantan Ketua Kamar Pengawasan. Diakhir sambutan KMA mengemukakan Integritas dan kejujuran merupakan aset yang sangat berharga. Jangan sekali-kali dikorbankan hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat, namun akhirnya membawa dampak besar bagi nama baik dan kehormatan lembaga. Sebuah pepatah mengatakan Air Susu Sebelanga, Bisa Rusak Oleh Nila Setitik. Artinya, tindakan tercela yang dilakukan oleh segelintir orang, dapat merusak nama baik dan kehormatan bagi lembaga peradilan di seluruh Indonesia. Selain pencanangan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan empat Aplikasi yaitu Aplikasi MIS dan SIRATMIL versi terbaru, serta aplikasi TEMAN SI GANIS TUN, dan aplikasi DESK INFORMASI. Acara pencanangan zona integritas, juga dihadiri oleh Ketua Komisi Yudisial, Ketua Ombusmen, Badan Pusat Statistik, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, dan para undangan lainnya. Acara ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • SEBANYAK 137 CAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XIV TAHUN 2020, MENGIKUTI TES ASSESSMENT DAN WAWANCARA YANG DI SELENGGARAKAN OLEH MA
    Senin, 23 Nopember 2020 09:49 WIB.
    Ciawi-Bogor,Senin 23 November 2020Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. Membuka Assement Seleksi Calon Hakim AD HOC Tipikor Mahkamah Agung Tahun 2020 dengan Peserta sebanyak 137 Orang. Proses seleksi hakimad hocPengadilan Tindak Pidana Korupsi masih terus berlangsung. Sebanyak 137 calon hakimad hocyang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi .Ujian Assement seleksi Calon Hakim AD HOC Tipikor tahap XIV tahun 2020. Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor melaporkan Kegiatan seleksi profile assessment Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XIV Tahun 2020 ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan seleksi rekruitmen Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XIV Tahun 2020. Dengan rincian jumlah pelamar secara keseluruhan 331 peserta, terdiri dari, Pelamar Tingkat Pertama (PN) 182 peserta; dan Pelamar Tingkat Banding (PT) 149 peserta. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 299 peserta, terdiri dari, Pelamar Tingkat Pertama (PN) 156 peserta dan Pelamar Tingkat Banding (PT) 143 peserta. Dari 299 peserta yang telah lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti ujian tulis, dan dinyatakan lulus sebanyak 137 peserta, terdiri dari, Pelamar Tingkat Pertama (PN) 65 peserta dan pelamar ingkat Banding (PT) 72 peserta. Selanjutnya, dari 137 Peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis tersebut setelah dilakukan uji publiK berhak mengikuti ujian pada tahap akhir, yaitu, a. seleksi profile assessment yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, mulai Senin, tanggal 23 November 2020 s/d Selasa, tanggal 24 November 2020; dan, a. dilanjutkan dengan wawancara yang akan dilaksanakan pada Rabu, 25 November s/d Kamis, 26 November 2020 bertempat di Kampus Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transfaransi dalam penyelenggaran seleksi profil assessment dan wawancara, panita seleksi telah mengundang Lembaga-lembaga terkait seperti: Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, MAPPI, ICW, LeIP dan lain-lain. Dari sejumlah 137 peserta tersebut, telah hadir dan siap mengikuti kegiatan profile assessmen dan wawancara. Demikian laporan dari Sekretaris Balitbangdiklat Kumdil Dedy Waryoman,SH.,MH Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. (Ketua Pansel) sedianya beliau yang akan membuka kegiatan profil assessment dan wawancara seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV Tahun 2020 ini, namun karena ada kegiatan konsinyering penyelesaian perkara pada kamar pidana yang harus selesai pada tanggal 23 November 2020, maka Yang Mulia menugaskan saya untuk mewakili membuka kegiatan ini. Selaku tuan rumah, saya juga menyampaikan selamat datang kepada para peserta profil assessment dan wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tipikor serta para undangan sekalian di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, sekaligus mohon maaf karena masih adanya berbagai kegiatan diklat dan adanya beberapa renovasi bangunan di lingkungan Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil sehingga penyelenggaraan kegiatan profil assessment dan wawancara kali ini tidak senyaman seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sebagai amanat dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, harus dilakukan oleh Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor untuk memenuhi kebutuhan formasi pada pengadilan Tipikor di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, Mahkamah Agung RI telah membuka Kembali kesempatan kepada masyarakat secara luas memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap XIII dan tahap XIV. Kegiatan pagi ini adalah bagian dari rangkaian terakhir seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIV yaitu seleksi profil assessment dan wawancara. Perlu saya sampaikan, bahwa pada rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIV tahun 2020 ini, awalnya diikuti oleh 272 orang peserta pelamar, namun dalam seleksi administrasi tereliminasi 52 orang peserta karena tidak memenuhi syarat, sehingga yang lulus seleksi administrasi sebanyak 220 orang peserta. Dari 220 orang peserta yang lulus seleksi administrasi tersebut, dilakukan seleksi ujian tertulis yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, ternyata tereliminasi 83 orang peserta dan yang lulus ujian tertulis hanya sebanyak 137 orang peserta dan mereka berhak untuk mengikuti ujian profil assessment dan wawancara. Tindak lanjut dari kelulusan ujian tertulis tersebut, para peserta dilakukan penilaian rekam jejak oleh beberapa Lembaga pemantau dan pengawasas internal/eksternal selama 30 hari, hal tersebut dimaksudkan agar hasil penilaiannya menjadi bahan masukan, kajian, dan penilaian bagi panitia seleksi dalam menentukan kriteria kelayakan kelulusan para peserta. Kegiatan profil assessment dalam dua hari kedepan, akan dilaksanakan oleh tim assessment dari PPSDM Consultant yang mana para assessor yang tergabung dalam tim assessment tersebut sudah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup serta kualifikasi sebagai ahli psykologi yang tidak diragukan lagi dalam melaksanakan kegiatan assessment Calon Hakim Ad Hoc di lingkungan Mahkamah Agung RI. Diharapkan dari hasil kegiatan profil assessment tersebut diperoleh gambaran psikogram secara konfrehensif tentang karakter psykologi para peserta, untuk menentukan layak tidaknya para peserta diangkat menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor. Bahwa profesi hakim adalah mulia dan terhotmat (officium nobile). Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menjadi seorang Hakim disyaratkan tidak hanya harus pintar dibidang ilmu hukum, tetapi juga harus benar dan berintegritas, jujur dalam bertindak, teguh dalam pendirian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam membuat putusan, tercermin nilai keadilan dan kemanfaatan yang dinanti oleh masyarakat pencari keadilan. Setelah kegiatan profil assessment tersebut, para peserta akan mengikuti seleksi wawancara dengan tim pewawancara yang terdiri dari unsur praktisi, pejabat Mahkamah Agung RI dan akademisi yang tergabung dalam tim seleksi Mahkamah Agung RI yang pelaksanaannya akan dilakukan secara offline (tatap muka) dan virtual (daring). Selanjutnya dari hasil seleksi profil assessment dan wawancara tersebut dikombinasikan untuk kemudian dilakukan rapat penentuan kelulusan peserta oleh panitia seleksi Di akhir sambutan ini, saya berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi dan berkompetisi secara sehat, jujur dan penuh tanggung jawab, sehingga dalam seleksi tahap XIV kali ini dapat mengasilkan Calon-Calon Hakim Ad Hok Tipikor yang professional dan berintegritas, yang dapat memenuhi kebutuhan Lembaga dan sesuai amanat Undang-Undang. Akhirnya, kepada seluruh peserta saya mengucapkan selamat mengikuti ujian seleksi profil assessment dan dilanjutkan wawancara, jaga Kesehatan dan kebersihan dengan baik, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak lupa juga saya ingatkan Kembali selama mengikuti kegiatan ini agar setiap peserta tetap mematuhi protocol Kesehatan pencegahan covid-19 dengan menjaga jarak (fisical distancing), memakai masker dan cuci tangan serta selalu menjaga kebersihan. Dengan mengucap BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, seleksi profil assessment dan wawancana Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV Tahun 2020, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.(ds/rs)
    | Selengkapnya |
  • DI FORUM CINA, KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TEKANKAN PENTINGNYA MEMBANGUN PERDAGANGAN YANG ADIL
    Jumat, 20 Nopember 2020 06:34 WIB.
    Jakarta " Humas: Pandemic Covid-19 yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia tidak mengurangi aktifitas Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia baik di forum nasional maupun internasional. Berkat teknologi informasi, semua kegiatan Ketua Mahkamah Agung bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Di antara beragam kegiatan baik skala nasional maupun internasional yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., adalah The China Forum on International Legal Cooperation (Forum Cina tentang Kerja Sama Hukum Internasional). Sejatinya, Syarifuddin terbang ke Beijing, Cina pada 13 November lalu untuk memberikan sambutan pada acara tersebut. Namun karena pandemi, Ketua Mahkamah Agung RI hadir dan menyampaikan sambutannya pada acara yang dihadiri oleh para Ketua Mahkamah Agung dari berbagai negara tersebut secara virtual. Sementara pandemi menghalangi kita untuk melakukan cara dialog konvensional, saya yakin semua yang hadir di forum ini setuju bahwa pandemi telah mengajarkan kita cara melakukan banyak hal secara lebih efektif, efisien, dan sehat tanpa mengurangi makna dan pentingnya kegiatan, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kata Syarifuddin dalam sambutannya di ruang Command Centre Mahkamah Agung. Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin didampingi oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Terkait acara The China Forum on International Legal Cooperation ini, Syarifuddin mengatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah secara rutin mengikutinya. Selama hampir satu dekade, kerja sama yudisial antara ASEAN dan China, dan Indonesia pada khususnya terus dikembangkan dan diperkuat. Setiap tahun, jumlah hakim Indonesia yang berkunjung ke Cina untuk mengikuti program pertukaran dan agenda dialog terus meningkat. Para pemimpin dari kedua lembaga peradilan secara rutin mengunjungi satu sama lain untuk lebih memupuk kerja sama dan pengertian. Saya yakin kasus yang sama terjadi dalam hubungan antara China dan peradilan ASEAN lainnya, terang mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut. Terkait perdagangan, Syarifuddin menegaskan bahwa semangat perdagangan tidak bisa hidup berdampingan dengan perang. Oleh karena itu, alumnus Universitas Islam Indonesia tersebut menekankan bahwa tidak cukup memiliki perdagangan yang kuat dan sehat di kawasan ini kalau tidak adil. Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa perdagangan yang kita bina adalah perdagangan yang adil, yang oleh banyak orang didefinisikan sebagai kemitraan perdagangan, berdasarkan dialog, transparansi, dan saling menghormati, jelas Syarifuddin. Dalam forum internasional tersebut, Syarifuddin juga menyampaikan pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan membutuhkan penyelesaian perselisihan yang efektif dan efisien sebagai aspek penting untuk menjamin kepastian. Namun berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun menjadi hakim, mantan Wakil Pengadilan Negeri Bandung ini menekankan bahwa selalu lebih efisien untuk menghindari perselisihan daripada menyelesaikannya, Saya dapat melihat bahwa forum dan pertukaran seperti ini dapat menjadi salah satu kunci dan agenda strategis untuk membawa kita selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan tersebut, harap Syarifuddin. Selain Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Rusia, Ketua Mahkamah Agung Pakistan, Ketua Mahkamah Agung Nepal, Wakil Ketua DPR Republik Belarus, Menteri Perdagangan Cina, dan yang lainnya. (azh/RS//photo:SF)
    | Selengkapnya |
  • KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MELAKSANAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
    Jumat, 20 Nopember 2020 05:28 WIB.
    Jakarta " Humas : Kelompok kerja Perempuan dan Anak yang diwakili oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Dr. Hj. Nirwana, SH., M.hum didampingi oleh Plh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Andi Julia Cakrawala, ST., MT., MH membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, pada hari Kamis, (19/11/2020) bertempat di Best Western Plus Kemayoran Hotel. Tujuan diadakan FGD ini untuk memberikan pedoman bagi hakim guna ketepatan dan kesatuan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana, maka perlu disusun naskah akademik peraturan yang mengatur tata cara permohonan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Acara ini dihadiri oleh para Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, Akedemisi Universitas Pelita Harapan Karawaci. Rapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PANITERA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI IA KHUSUS, IA DAN IB
    Minggu, 22 Nopember 2020 17:00 WIB.
    Pada Senin, 16 November 2020 hingga Kamis,19 November2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan "Uji Kelayakan dan Kepatutan Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, IA dan IB"di Hotel Novotel Bogor Golf and Convention Center. Kegiatan ini dilakukan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID19. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, SH, MH
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN HAKIM TINGGI PENGAWAS OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Minggu, 08 Nopember 2020 17:00 WIB.
    Pada hari Kamis 5 November 2020 telah dilakukan Pembinaan Hakim Pengawas oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr Prim Haryadi SH MH, didampingi para pejabat Eselon II. Kegiatan ini dilakukan dengan tema "Pembinaan Penggunaan Aplikasi Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas" dan dilakukan secara daring (online). Kegiatan diahdiri oleh para hakim tinggi pengawas dari pengadilan tinggi di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
    Selengkapnya
  • SURVEILANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2020 OLEH DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM SECARA ONLINE
    Selasa, 03 Nopember 2020 17:00 WIB.
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu kepada pengadilan tinggi dan negeri di bawahnya, untuk meningkat kualitas dan melakukan pembinaan. Satuan kerja yang rencananya akan dilakukan surveilance secara online, melalui Zoom meeting, adalah seluruh pengadilan tinggi di bawah pembinaan DItjen Badilum
    Selengkapnya
  • PELAKSANAAN TES SWAB UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
    Senin, 02 Nopember 2020 17:00 WIB.
    Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Mahkamah Agung RI melakukan tes swab kepada para pegawai dan pejabat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl Ahmad Yani Kav 58, Jakarta Pusat. Tes ini pada hari pertama, Selasa, 3 November 2020, dilakukan bagi pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
    Selengkapnya
  • PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEJABAT ESELON IV PADA DITJEN BADILUM
    Senin, 02 Nopember 2020 17:00 WIB.
    Pada hari Senin, 2 November 2020, DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, SH, MH, melantik dan mengambil sumpah jabatan pada 3 (tiga) pejabat Eselon IV di Ditjen Badilum. Pejabat Eselon IV yang dilantik adalah: Yan Firwan SH, sebagai Kepala Seksi Administrasi Perkara Peninjauan Kembali pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Tati Hartati SH, sebagai Kepala Seksi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana M. Deddy Sunarya SH. sebagai Kepala SUb Bagian RUmah Tangga Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pelantikan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.