Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Website Pengadilan Negeri Bengkayang merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan sudah sesuai dengan Surat Dirjen Badilum No. 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Standarisasi Website Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum

Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Kawasan Zona Anti Gratifikasi Pengadlan Negeri Bengkayang

Kawasan Zona Anti Gratifikasi Pengadlan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

SI MAYA

Assisten Virtual Pengadilan Negeri Bengkayang

Si Maya adalah salah satu terobosan inovasi Pengadilan Negeri Bengkayang dalam meningkatkan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Bengkayang. Pengguna Jasa Layanan dapat menghubungi SI MAya pada media Whatsapp 089520177555. SI Maya segera merespon pertanyaan Bapak/Ibu dengan cepat.

Assisten Virtual Pengadilan Negeri Bengkayang

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkayang Berhasil Meraih Predikat Akreditasi A Excellent

Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Court ( Electronic Justice System )

Layanan E-Court adalah Layanan Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Online dan Pemanggilan Secara Online. Layanan permohonan menggunakan E-Court digunakan untuk Advokat / Pengacara yang ingin mendaftarkan Gugatan secara Online.

E-Court ( Electronic Justice System )

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana
Website Pengadilan Negeri Bengkayang sudah menggunakan fitur aksesbilitas bagi difabel. Salah satunya adalah anda dapat mendengarkan teks yang telah di seleksi. Sehingga memudahkan anda membaca informasi yang kami sediak
Fitur Aksesibilitas Bagi Difabel

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal Ruangan No. Perkara Agenda Para Pihak
    Tidak ada sidang hari ini
Total : 0 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKUKAN PERCEPATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG PERSIDANGAN ELEKTRONIK UPAYA HUKUM BANDING
    Jumat, 11 Juni 2021 03:37 WIB.
    Jakarta " Humas : Mahkamah Agung terus berbenah untuk memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan salah satunya pembaruan di bidang teknis yudisial yang diantaranya menerapkan sistem persidangan elektronik (e-Litigation) terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Penerapan sistem persidangan elektronik merupakan penyempurnaan layanan sistem administrasi perkara secara elektronik yang telah diterapkan pada tahun 2018 melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018. Dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai Persidangan Elektronik, baik mengenai SK KMA Nomor 129 tahun 2019 dan SK KMA tahun 271 tahun 2019, Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas mengadakan rapat dan FGD lanjutan terkait E-Court untuk upaya hukum banding yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2021, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni. Acara dibuka oleh YM. Samsul Maarif, SH., LLM, Ph.D selaku Ketua Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung dan juga menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang juga di dampingi oleh Dr. Andi Julia Cakrawala, ST., SH., MT., MH. Selaku Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI. Kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pejabat Eselon 2 Mahkamah Agung, para ketua Pengadilan tingkat pertama, hakim tinggi serta para hakim yustisial, membahas beberapa hal diantaranya tentang mekanisme pengiriman memori banding dan kontra memori banding, penegasan pembatasan penggunaan tenggang waktu pengajuan memori dan kontra memori melalui mekanisme sidang elektronik, serta tata cara pembacaan putusan. Dalam pembahasan tersebut para peserta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses persidangan elektronik termasuk sinkronisasi dengan hukum acara dari lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, semoga dengan adanya kegiatan ini segera mendorong terbitnya regulasi mengenai persidangan elektronik tentang Upaya Hukum Banding, ungkap Andi Julia Cakrawala. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KMA MELAYAT MENDIANG ISTRI YASONNA H. LAOLY
    Jumat, 11 Juni 2021 03:27 WIB.
    Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Prof.Dr.H.M.,Syarifuddin,SH.,MH didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.H.Sunarto,SH.,MH melayat mendiang istri Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ibu Elisye Widya Ketaren di Rumah Duka Sentosa,RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING
    Kamis, 10 Juni 2021 06:28 WIB.
    Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara Daring Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII pada Kamis, 10 Juni 2021 di Command Center Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar hakim-hakim baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, yang mengikuti pelatihan sertifikasi ini, untuk tidak sekedar membuka pikiran, untuk menimba ilmu pengetahuan di bidang lingkungan semata. Melainkan juga bersedia membuka mata hati, untuk membangun komitmen keberpihakan kepada lingkungan hidup, terutama jika menemukan suatu tindakan perusakan lingkungan hidup yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setelah dididik dan dilatih melalui Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini, peserta dapat menguasai kompetensi inti Hakim Lingkungan Hidup serta memiliki kesadaran dan keberpihakan pada pelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai hakim-hakim lingkungan hidup justru ikut berperan dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup, baik dengan bermain mata dengan pelaku perusakan lingkungan, maupun dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berpihak pada perlindungan dan kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., dalam laporannya menyampaikan bahwa 117 (seratus tujuh belas) orang yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan ini namun 16 (enam belas) orang tidak bersedia, dan 8 (delapan) orang tidak melakukan registrasi online. Jumlah keseluruhan peserta pada pelatihan ini adalah 93 (Sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang dari peradilan Umum, 5 (lima) orang dari peradilan Militer dan 16 (enam belas) orang dari Peradilan TUN. Selain itu Zarof melaporkan bahwa Pelatihan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dan metode, tahap pertama E-learning Mandiri, tahap kedua Online Class (Tatap Muka Online), dan tahap ketiga Studi/Bedah Kasus/Ujian Akhir (Secara Classical). Diakhir sambutannya KMA berpesan kepada seluruh peserta agar dapat bersungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif dalam menggali pengetahuan dan membangun kesadaran lingkungan pada pelatihan ini. Setelah pelatihan ini usai, diharapkan para peserta dapat membagi pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang didapat kepada rekan hakim sejawatnya. Selain itu, saya berharap para peserta tetap berusaha meningkatkan kompetensinya dengan membaca dan mengikuti perkembangan kebijakan serta yurisprudensi, juga konvensi internasional di bidang lingkungan hidup, tetap menjaga protokol kesehatan selama mengikuti pelatihan, terutama nanti di tahap III pelatihan yang akan diselenggarakan secara klasikal. Jangan lupa menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara teratur, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Semoga, baik penyelenggara, fasilitator maupun peserta dan kita semua yang terlibat dalam pelatihan ini, tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung yang tergabung dalam Pokja Lingkungan Hidup Nasional, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan beserta jajarannya, Para Hakim Tinggi, Nara Sumber dan Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dan diikuti secara daring oleh Para peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII. (ERW/Humas)
    | Selengkapnya |
  • MERESMIKAN ACARA DIKLAT, KETUA MAHKAMAH AGUNG INGATKAN PESERTA AGAR TAK ABAI TERHADAP VIRUS CORONA
    Rabu, 09 Juni 2021 09:02 WIB.
    Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka dan meresmikan acara Konsinyering dalam Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelatihan pada Rabu 9 Juni 2021 di hotel Inter Continental, Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar seluruh peserta yang hadir dapat menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara teratur, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sikap abai dan menganggap pandemi ini sudah berlalu atau tidak perlu lagi diwaspadai, tentu bukan sikap yang diharapkan muncul dari insan-insan peradilan. Kita selayaknya menjadi contoh dalam hal kedisiplinan dalam menjaga kesehatan dan pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19. Saya berharap semoga nikmat Kesehatan ini dapat terus kita nikmati setelah selesainya acara ini, harapnya. Dalam kesempatan tersebut pula Prof. Syarifuddin menyampaikan bahwa Pada tanggal 1 April 2021 lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62/KMA/SK/IV/2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan Dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan tersebut, menurutnya, lahir dari kesadaran yang kuat bahwa Mahkamah Agung beserta peradilan yang berada di bawahnya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas, di samping keharusan akan kokohnya integritas beserta nilai-nilai utama Mahkamah Agung lainnya. Oleh karenanya, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pendidikan dan pelatihan tersebut, Mahkamah Agung perlu menugaskan hakim yang ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada Balitbang Diklat Kumdil. Keputusan tersebut juga lahir sebagai upaya pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara untuk mendapat pelatihan sebanyak 20 jam pelajaran per tahun. Oleh karenanya, sebagai bentuk pemerataan dan pemenuhan hak tersebut, Mahkamah Agung menyusun kebijakan batas maksimum bahwa hakim dan aparatur peradilan hanya dapat mengikuti paling banyak 2 kali kegiatan diklat untuk masing-masing Pusdiklat teknis dan Pusdiklat Menpim. Batasan ini dapat dikecualikan karena dua hal: pertama, apabila semua hakim/aparatur peradilan telah mengikuti sekurang-kurangnya 2 kegiatan diklat, atau apabila yang bersangkutan memperoleh predikat kelulusan terbaik. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., menyampaikan dalam sambutannya bahwa hadirnya Surat Keputusan Nomor 62/KMA/SK/IV/2021 merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI kepada Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan saya yakini bahwa SK KMA tersebut akan dapat dijalankan dan disinergikan oleh seluruh unit Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dalam merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan, jelas Dr. Zarof. Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung kembali berpesan kepada semua peserta dan penyelenggra untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama mengikuti acara ini. Semoga, baik penyelenggara, fasilitator maupun peserta dan kita semua yang terlibat dalam pelatihan ini, tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, harap Dr. Syarifuddin. Acara ini dihadiri pula oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan, para Pejabat Eselon 2, 3, dan 4 pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung serta para peserta. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • LANJUT PEMBAHASAN RKA-KL, SEKMA NYATAKAN MA SELALU GUNAKAN ANGGARAN SECARA TERTIB, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL
    Senin, 07 Juni 2021 10:05 WIB.
    Jakarta"Humas: Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 2 Juni 2021 lalu, hari ini (7/6) Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menghadiri RDP dengan Komisi III DPR RI di ruang Rapat Komisi III DPR RI. RDP yang dimpimpin oleh Dr. Adis Kadir ini melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementrian/Lembaga (RKP-KL) tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut Dr. Hasbi menyampaikan usulan Pagu Indikatif Mahkamah Agung tahun 2022 adalah 16.680.352.795.000. Namun yang setujui adalah 11.570.133.400.000. Sehingga ada kekurangan sebesar 5.110.219.395.000. Dr. Hasbi menyampaikan bahwa sesuai arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI berdasarkan hasil Kunjungan Kerja mereka ke pengadilan-pengadilan. Terdapat banyak fasilitas pengadilan yang sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Juga tidak layak untuk menjaga marwah dan martabat hakim dalam memastikan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Serta minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja. Dr. Hasbi berharap bahwa kekurangan anggaran tahun 2022 sebesar 5.110.219.395.000 agar bisa disetujui. Jumlah ini, menurutnya adalah untuk memenuhi aspirasi pemenuhan anggaran 910 satuan kerja daerah dan 7 satuan kerja eselon 1 pusat tahun 2022. Penambahan anggaran tersebut, lanjut Dosen Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk pelayanan masyarakat pencari keadilan. Lebih lanjut, Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor ini menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selama ini selalu menggunakan anggaran secara tertib, transparan dan akuntabel, terbukti sejak 2012 berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menanggapi hal tersebut, Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan dukungannya terkait anggaran kepada Mahkamah Agung . Kita punya pending 36-37 pengadilan yang harus direnov, diperbaiki. Kita juga berkomitmen untuk menyiapkan ruang sidang virtual di pengadilan-pengadilan, masing-masing minimal dua, untuk perdata dan pidana, kata Arteria. Belum lagi Penghargaan kepada pengadilan-pengadilan yang berprestasi, tambahnya. Selain Arteria, dukungan untuk Mahkamah Agung juga datang dari Santoso, Anggota Komisi III. Saya sangat mendukung, karena MA sebagai rumpun yudikatif. MA bekerja harus didukung juga dengan anggaran, sehingga outcomenya benar-benar bisa diwujudkan, katanya. Selain Sekretaris Mahkamah Agung, RDP juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi Yudisial, Sekretaris Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Turut hadir mendampingi Dr. Hasbi yaitu Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha dan Militer, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung. (azh/RS/photo:DS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • KOORDINASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TIM AUDITOR BADAN PENGAWASAN
    Minggu, 06 Juni 2021 17:00 WIB.
    Pada hari Senin, 7 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melakukan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tim Auditor Badan Pengawasan (Bawas) MA RI. Kegiatan bertempat di Command Center Ditjen Badilum. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tim auditor Bawas MA RI, yaitu: 1. Ferri Taufik Ferdiansyah, SE, Ak, CA, M.AK, C.Fr.A2. Iva Fairouz Afrinadya, SH, MH Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan Ditjen Badilum dalam mengumpulkan dan pemenuhan data dukung kegiatan Reformasi Birokrasi.
    Selengkapnya
  • KOORDINASI REVIU DRAFT RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TIGA UNIT ESELON I MAHKAMAH AGUNG RI
    Minggu, 06 Juni 2021 17:00 WIB.
    Pada hari Rabu-Jumat, 2-4 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badimiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka Koordinasi Reviu Draft Rencana Strategis (Renstra) tahun anggaran 2021 tiap unit Eselon I. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Bandung dan dihadiri para Sekretaris Direktorat Jenderal masing-masing unit Eselon I sebagai pemimpin kegiatan.
    Selengkapnya
  • REKRUTMEN KONTRIBUTOR DAERAH UNTUK MAJALAH DANDAPALA
    Minggu, 30 Mei 2021 17:00 WIB.
    Pada ahri Senin, 31 Mei 2021, telah diadakan rekrutmen kontributor daerah untuk Majalah DANDAPALA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rekruitmen ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum LUCAS PRAKOSO, S.H. M.Hum, dan dilanjutkan dengan seleksi Kontributor Daerah, dengan materi berupa Kompetensi Jurnalistik dan Visi-Misi para calon kontirbutor. Seleksi dilakukan secara darin (online) melalui aplikasi telekonferens Zoom. Seleksi ini dilakukan oleh tim Redaksi Majalah Dandapala yang terdiri dari: Dr. Binsar Gultom, SH., SE., MH. (Hakim tinggi PT Banten) Barita Sinaga, SH., MH. (Ketua PN Serang) Arief Sapto Nugroho, SH. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI) Guntoro Eka Sekti, SH.,MH.(Ketua PN Batang)
    Selengkapnya
  • SILATURAHMI HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H OLEH JAJARAN PIMPINAN DITJEN BADILUM DENGAN PARA PEGAWAI
    Minggu, 16 Mei 2021 17:00 WIB.
    Dalam merayakan Hari Raya Idul FItri 1442 H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. bersama jajaran pimpinan Eselon II, melakukan silaturahmi dengan para pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, di kantor DItjen Badilum, Gedung Sekretariat MA RI, Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Selengkapnya
  • SELAMAT IDUL FITRI 1442 H
    Senin, 10 Mei 2021 17:00 WIB.
    Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Selamat Idul FItri 1442 H Minal Aidin wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.